Page 60 - Majalah Berita Indonesia Edisi 54

60 BERITAINDONESIA, 31 Januari 2008BERITA DAERAHGedung Satedan Opera Sabun Rp46 MBPK Perwakilan Bandung bersikap luwesmenanggapi kabar temuan hutang GedungSate. Masyarakat memandangnya sinis lalumenyindir. Hutang provinsi Rp. 46 miliar keKab/Kota sejak 2005, sesuai plot ‘operasabun’.ugaan adanya hutang bagi hasil pajak Pemprov JawaBarat sebesar Rp.46miliar kepada 25 daerah sebagaimana dibongkar dua pemerhati bagi hasil pajak danpendapatan asli daerah Provinsi Bandung, Drs.RukmanaM Kartadipura dan SekumOrmas Kader Desa Jawa BaratDrs. Yasin Dilla, sampai pertengahan Januari 2008, ini masih belum ada kepastian. Belakangan, masalah itu merekaanggap hanya ‘opera sabun’.Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) Perwakilan Bandungyang coba diminta keteranganmengenai masalah tersebutmemang berusaha bersikapluwes dengan berkomentarsantun walau tidak memuaskan. Novi, yang mengaku sebagai Sekretaris Kepala BPK RIPerwakilan Bandung yang jugatidak keberatan disebut sebagai juru bicara itu kepada AdeWiharyana dan Herman Affandi dari majalah Berita Indonesia, Rabu 9 Januari lalu diball room, menyanggah penilaian pemerhati tersebut.Menurutnya, hutang piutangprovinsi dalam masalah initerbilang lumrah, karena kewajiban dan ketentuan pembayaran lazim dilaksanakan padatahun berikutnya. Maka menurutnya, meributkan masalah itu merupakan hal yangpercuma. Kepada para pemerhati, dengan ringan dia hanyamenyarankan agar rajin membuka situs instansinya. “Sebaiknya mereka yang mengakupakar, mau rajin membukawebsite BPK Perwakilan Bandung. Semuanya ada di sana,termasuk perlunasan hutangGedung Sate yang kini diributkan itu,” katanya sembari meyakinkan bila data di websiteitu bakal menghapus segalapraduga.Keterangan Novi yang terkesan luwes itu, nyatanya sudah‘dimaklumi’ banyak orang.Sebagian masyarakat denganberandai-andai mengatakan,andai saja BPK dan dendampada ruh korupsi, pasti adasederet orang di Bandung yangantri mendapat amnesti. Mahasiswa ilmu perpajakan di Jl.Dipati Ukur Bandung jugaberkomentar sama. Merekamengaku paham telah sedemikian rumit teknis realisasi bagihasil pajak daerah tingkat provinsi. Risiko intervensi itu jugakemungkinan besar dialamiJawa Barat. Seorang mahasiswa bernama Y. Sugihartomenyebutkan, bisa saja BPKmengalami kelalaian tidakmemeriksa sisa hutang Rp.46miliar itu. Beberapa mahasiswa lainnya menambahkan,kelalaian itu bisa saja disemangati penyesuaian ‘skenario’ sebagai efek dari tingginyaintervensi kekuasaan. Skenario dimaksud mereka tengaraidisutradarai dari Gedung Sate.Dengan bahasa isyarat, mereka menyatakan, di bawah menara (Gedung Sate) tersebutada show bizz, atau opera sabun. Tentunya, cerita didukung banyak pemain sesuai kepentingan. Peran kalangan pengawas sendiri, pastilah bukansekadar pemeran pembantu.Rukmana dan Yasin sebagaimuasal terbongkarnya persoalan ini, menafsirkan luwesnya sikap BPK Bandung sebagai bukti lembeknya institusipengawas keuangan itu. Namun, enggan terjebak pradugaburuk, keduanya berencanamenyodorkan langsung hasilakurasi analisa mereka kekantor BPK Pusat di Jakarta.Tiga Buku KasMenurut kedua pemerhatiini, BPK perwakilan Bandungada kemungkinan salah mencantumkan data hasil pemeriksaan, terutama tentang realisasi penerimaan dan bagihasil pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)tahun anggaran 2005. Berupaya tetap bijak, Rukmanamaupun Yasin berasumsi, salahnya hasil pemeriksaan BPKkemungkinan adalah akibatpencocokan buku kas pemprovJabar dalam versi minimalis,atau biasa dikenal sebagaibuku kedua.Versi buku kas dalam lingkungan keuangan secara universal memang senantiasa adatiga buah. Buku kas versi kesatu menurut Yasin, yaitubuku yang merupakan catatankeluar masuk keuangan secararinci. Buku ini sengaja dibuatspesial sesuai fatwa pihakowners. Sementara buku kedua adalah buku yang biasaditerima pihak pemeriksa.Buku ini biasanya jauh sebelumnya sudah dimodif denganangka yang ditulis sepailitmungkin. Sedangkan bukuversi ketiga, adalah buku yangdiperuntukkan bagi kalanganbakal investor atau sejenisnya.Dalam buku ketiga ini biasanya hampir semua angka pendapatan dicatat dengan semangat mark-up.Mengetahui system pemeriksaan tadi plus absurd- nyabuku kedua, masyarakat dankalangan pengamat merasakecewa. Mereka prihatin sorotannya dianggap sebatas isuyang sia-sia. Rukmana menyebut, rekan-rekan merekasesama pemerhati bagi hasilpajak pastilah punya alat untuk mendapatkan hasil yangobjektivitas. Dengan bantuanteman-temannya itulah mereka menyimpulkan, PemprovJabar masih hutang bagi hasilpajak 2005 sebesar 46 miliar56 juta rupiah dan belum pernah ada berkas pembayaran.Sementara, BPK perwakilanBandung selama ini hanyamenegur disegerakannya perlunasan tapi tidak pernah memeriksa beda angka pendapatan dengan laporan pertanggungjawaban daerah. Artinya, menurut mereka, badantersebut memperlihatkan ketidakjelian, menyeluruh, terpadu dengan istilah, omnibuscontrol. Dengan adanya gejalakelalaian maupun gejala kesengajaan penangguhan pembayaran itu, mendorong sebagian pemerhati berencanangabring ke kantor pusat Jakarta untuk mendapat pemahaman dan penyesuaian analisa independent. Tapi jika ternyata akurasi lebih solid secaraindependent, maka validitaslaporan kantor perwakilanBandung jadi masalah besar,sehingga tidak tertutup kemungkinkan digiring ke PTUNdan KPK. „ AW, HAD‘Theatre Gedung Sate’