Page 11 - Majalah Berita Indonesia Edisi 63
P. 11
BERITAINDONESIA, Januari 2009 11HIGHLIGHT BERITA, DESEMBER 2008 - JANUARI 2009badan hukum pendidikan, yang salah satunya karena dinyatakan pailit. Ini dinilaisebagai bukti sekolah akan dikelolaseperti perusahaan. Ketua Komisi X DPRIrwan Prayitno membantah anggapan,UU BHP akan membuat pendidikan diIndonesia menjadi semakin tidak terjangkau. Peraturan ini justru diyakini bisa memberi perlindungan pada masyarakat untuk tidak lagi dipungut biayapendidikan yang tinggi. Fasli Jalal, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas mengatakan, masyarakat harus memahami semangat penyusunan BHP.Soal pendanaan pendidikan, justru pemerintah dituntut berperan besar. “Pemahaman yang keliru ini mungkin karena masyarakat melihat praktik di perguruan tinggi badan hukum milik negara(BHMN), yang biaya kuliahnya jadimahal. Di UU BHP ini justru diatur, biayayang ditanggung mahasiswa paling banyak sepertiga biaya operasional,” ujarFasli. Adapun untuk warga tidak mampu,kata Fasli, justru semakin terlindungi.Ada kewajiban dari BHP dan pemerintahuntuk menyediakan beasiswa, bantuanbiaya pendidikan, kredit pendidikan mahasiswa, dan pemberian pekerjaan kepada mahasiswa. Selain itu, BHP wajibmenjaring dan menerima siswa berpotensi akademik tinggi dan kurang mampusecara ekonomi, sekurangnya 20 persenpeserta didik baru.Usia Pensiun Hakim Agung 70 Tahun18/12 - Meski mendapat banyak kritikan dari masyarakat dan sejumlah fraksiDPR RI menyatakan tidak setuju, rapatparipurna DPR RI akhirnya mengesahkan RUU tentang perubahan kedua atasUU No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dengan disahkannyaundang-undang ini, batas usia hakimagung diperpanjang menjadi 70 tahun.Bagi mereka yang tidak setuju, perpanjangan usia hakim agung bisa menghambat Komisi Yudisial melakukanregenerasi di MA. Namun di sisi lain adapula beberapa kemajuan.Satu kemajuan dari RUU MA adalah diberinya kewenangan Badan PemeriksaKeuangan (BPK) untuk mengaudit keuangan MA, termasuk atas biaya prosesIndonesia Ekspor Beras Mulai Juli 200923/12 - PerumBulog akan memulai ekspor beras pada kuartalIII-2009. Negaratujuan ekspor adalah Malaysia, Filipina, Timor Leste,dan Brunei. “Sekarang Bulog adalahsatu-satunya lembaga yang diizinkan mengeksporberas. Ekspor dilakukan dari satupintu agar mudah dikontrol,” ujarMustafa dalam Evaluasi Akhir Tahundan Prospek Pangan Indonesia 2009(23/12) di Jakarta. Menurut Mustafa,ekspor bisa dilakukan bila Indonesiasurplus produksi beras 5 juta ton. Surplus itu akan tercapai manakala produksi beras sepanjang 2009 mencapaitarget. Departemen Pertanian menargetkan produksi padi tahun 2009sebanyak 63,5 juta ton gabah keringgiling. Produksi padi 63,5 juta tonGKG itu setara 35,9 juta ton berasbersih. Konsumsiberas nasional pertahun sekitar 30,9juta ton. Untukmencari kepastiansurplus produksi 5juta ton, Bulogakan menunggupenghitunganproduksi gabahdan beras olehBPS dalam angka ramalan (aram) Idan II. Aram I merupakan hasil ramalan produksi padi pada JanuariDesember 2009, mengacu perhitungan produksi tahun sebelumnya.Adapun aram II hasil perhitunganrealisasi produksi Januari-April 2009dan ramalan Mei-Desember 2009.“Kalau produksi beras dalam aram Inaik dan aram II aman, baru ancangancang ekspor,” katanya. Ditanyaberapa banyak volume beras yang bisadiekspor dengan surplus produksi 5juta ton itu, Mustafa memperkirakanantara 1 juta ton dan 1,5 juta ton.
