Page 15 - Majalah Berita Indonesia Edisi 66

BERITAINDONESIA, April - 15 Mei 2009 15BERITA UTAMAkontradiktif, dan mengisi hal yang kosongagar Pemilu dapat dilaksanakan secaraumum. “Soalnya, UU Pemilu Nomor 10Tahun 2008 punya banyak kekosonganhukum,” katanya.Selain itu, kata Ramlan, KPU jugabertugas membuat kebijakan perencanaan pemilu, harus bekerja transparan,mendengarkan, dan merespons pandangan publik. Juga harus punya kemampuan menghadapi parpol peserta pemiluyang punya logika berpikir sendiri.Ramlan juga menilai KPU tak sepenuhnya mandiri, terutama dalam hal anggaran. KPU diperintahkan membuat tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraanpemilu beserta anggaran dan saranalogistiknya, tetapi anggaran dikendalikanDepartemen Keuangan dan DPR yangbelum tentu sinkron dengan jadwalPemilu.Walaupun, Ramlan melihat hal itu tidakbisa menjadi alasan bagi KPU untukmelimpahkan kesalahan ke pihak lain. Disini anggota KPU harus punya kemampuan melakukan pendekatan dan koordinasi dengan instansi terkait.Selain itu, Ramlan memberi contohtentang perencanaan detail distribusilogistik KPU yang dinilainya lemah. SejakDPT ditetapkan Oktober 2008, ada limabulan untuk menyiapkan, mendesain, danmencetak surat suara. “Daerah terpencilmestinya diprioritaskan, bukan malahdiakhirkan,” jelasnya.Ia mengatakan bahwa kasus surat suaratertukar pada Pemilu 2009 lebih banyakketimbang Pemilu 2004, bahkan sampaiantardaerah. Menurutnya, ini membuktikan ketidaktelitian KPU kabupaten/kota/kecamatan saat menyortir, melipat,menghitung, dan mendistribusikan suratsuara.Namun, menurut Ramlan, kekacauandan menurunnya kualitas Pemilu 2009,tak bisa ditimpakan kepada KPU saja.“Sebagian pemilih tak proaktif mengecekDaftar Pemilih Sementara (DPS). Daftarkependudukan dari pemerintah daerahsebagai basis data penyusunan DPS jugatak akurat,” ujarnya.Ia menyarankan perlu diselidiki, dimana akar persoalan ini. Kalau KPUpenyebabnya, komisi itu harus menyatakan bersalah dan menerima konsekuensinya. Kalau pemerintah dan pemda yangsalah, harus ada pengakuan dan segeramemperbaiki.Demokrat Tak CurangMenanggapi berbagai isu miring tentang kekacau-balauan penyelenggaraanPemilu, Presiden yang juga Ketua DewanPembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, mempertanyakan adanya tudingan terhadap pemerintah danpartainya yang disebut telah melakukankecurangan dalam Pemilu Legislatif 9April lalu. Kemenangan yang diraih murnikemenangan rakyat.SBY berharap agar berhati-hati mengklaim. “Bagaimana caranya curang, takpernah terlintas sedikitpun untuk melakukan kecurangan, kan ada Bawaslu, Panwaslu, dan KPU. Bagaimana bisa curang?”kata SBY, Senin pagi 20 April 2009.Perihal menurunnya perolehan suarabeberapa partai, terutama Partai Golkardan PDIP, SBY menjelaskan, barangkaliyang memilih memang segitu. PartaiGolkar meraih sekitar 74% suara padapemilu 1997, turun menjadi berkisar 22%pada Pemilu 1999 dan 21,6% pada Pemilu2004 serta sekarang turun menjadi 14,4%(perhitungan perolehan suara sementaraKPU). “Barangkali yang memilih Golkarmemang segitu,” ujarnya.Sedangkan penurunan suara PDIP,yang hanya meraih 3% di Pemilu 1997 bisamelonjak menjadi 33,8% persen padaPemilu 1999. Ketika itu popularitas KetuaUmum PDIP Megawati Soekarnoputrimemang tinggi. Kemudian pada Pemilu2004, perolehan suara PDIP turun menjadi sekitar 19% dan turun lagi menjadisekitar 14% (perhitungan perolehan suarasementara KPU). “Barang kali memangseperti itu. Bisa saja terjadi It could behappen,” kata SBY.Perihal perolehan suara Partai Demokrat (PD) yang hanya meraih suara sekitar7% di Pemilu 2004 dan kini naik hampir300 persen dengan meraih lebih 20persen, SBY mengatakan PD bersyukurdengan hasil tersebut. “Mungkin sekarangrakyat mau milih Demokrat,” ujarnya.Menanggapi hal itu, ketua dewan pakarLembaga Pemantau Pemilu dan Pemerintahan Sumatera Utara (LP3SU), AvianE Tumengkol berpendapat, kemungkinanDemokrat curang itu ada. Avian menilai,dengan maraknya kecurangan dan sikappemerintah yang kurang peduli denganjalannya pemilu tahun ini, masyarakatyang menilai partai SBY curang tidak bisadisalahkan (Waspada Online, 20/4/09).Menurut Avian, kemungkinan SBY ataupartainya curang tidak tertutup. “SuaraDemokrat melejit jauh dan tak tertandingi. Wajar bila ada opini yang menyuarakan pihak SBY curang,” nilai Avian.Avian berpendapat, ketidakpedulianpemerintah terhadap buruknya penyelenggaraan pemilu tahun ini menjadiindikasi bahwa kecenderungan pemerintah sengaja membiarkan kecuranganterjadi. Ia juga menilai KPU sepertinyamendapat perlindungan dari pemerintah,Ketua Umum Partai Hanura WirantoFadjroel Rahman