Page 65 - Majalah Berita Indonesia Edisi 83
P. 65
BERITAINDONESIA, Maret - 10 April 2011 65BERITA OLAHRAGAnal (KSN) di Malang yang digagas Presiden SBY sendiri telah mengamanatkanagar dilakukan restrukturisasi organisasidalam tubuh PSSI. Namun lagi-lagi PSSImenganggapnya hanya gurauan danmenghiraukan hasil kongres itu. Nurdinmalah menuduh pemerintah sudah campur tangan. Padahal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3Tahun 2005 tentang Sistem KeolahragaanNasional (UU SKN), pemerintah berperansebagai pembina, pengawas dan fasilitatorkegiatan dan pembinaan olah raga diTanah Air. Namun pemerintah sebagaimana dikemukakan Menpora Andi Mallarangeng, tidak berniat memaksakan kehendak atau melakukan intervensi, dengan harapan PSSI bisa membenahi diridengan baik.Namun pasca tidak lolosnya dua kandidat ketua, George Toitutsa dan ArifinPanigoro membuat pemerintah harusmengingatkan. Kala itu Komite EksekutifPSSI yang bertindak melakukan klarifikasi, dari empat calon yang maju sebagaicalon hanya meloloskan Nurdin Halid danNirwan Bakri. Pemerintah meminta agarpengurus PSSI mematuhi standar FIFA.Menpora Andi Mallarangeng secaraberulang menegaskan agar PSSI menerapkan aturan main yang jelas sesuai pasalAnggaran Rumah Tangga (ART) KomiteOlimpiade Indonesia (KOI), Sistem Keolahragaan Nasional, Statuta FIFA, danAFC Diciplinary Code yang sama-samamemiliki semangat, bahwa anggota pengurus sepakbola tidak tersangkut perkara pidana. Sehingga menurut Menporaperaturan yang dibuat oleh FIFA sebagaibadan tertinggi sepak bola sudah jelas dantidak perlu diperdebatkan lagi.Dengan gagalnya George Toitutsa danArifin Panigoro dari kandidat calon ketuajuga sangat memukul harapan publikakan ada figur baru memimpin PSSIuntuk penyegaran organisasi. Sejak awalsudah tercium memang aroma dan gelagat pengurus PSSI untuk melanggengkankekuasaan Nurdin cs dengan mencegalcalon lainnya. Seruan suporter pun kianlantang dan meminta pemerintah untukbertindak tegas. Ribuan suporter sepakbola beramai-ramai berdemonstrasi diKantor PSSI di Senayan, Jakarta. Karenatidak percaya akan pengurusan PSSI,dalam aksinya para demonstran (23/2/2010) menyegel pintu masuk Kantor PSSIdi Kompleks Gelora Bung Karno.Namun demikian, Nurdin masih bersikeras untuk maju mencalonkan diri menjadi ketua umum PSSI 2011-2015. Meski83 anggota PSSI pemilik suara mencabutmandat yang sebelumnya sempat diberikan. Mosi tidak percaya ditujukan kepadaKetum, Waketum, dan anggota KomiteEksekutif (Exco) PSSI pada 28 Februarilalu. Ditambah dengan pascakeputusanFIFA yang melarang Nurdin Halid mencalonkan diri menjadi Ketua PSSI.Seperti dilaporkan berbagai media,FIFA juga menolak Nurdin dicalonkankembali setelah perwakilan Duta BesarRepublik Indonesia di Swiss, Djoko Susilobertemu dengan Presiden FIFA SeppBlatter. Dari pembicaraan tersebut terkuak, Nurdin Halid telah melakukankebohongan ke publik. Perihal keputusanFIFA pada Juni 2007 yang sudah melarang Nurdin menjadi Ketua Umum PSSIkarena sudah pernah diputuskan bersalaholeh pengadilan dan dihukum. Dan FIFAmeminta PSSI melakukan pemilihanulang Ketua Umum PSSI, kala itu.Namun surat tersebut tidak diungkapkan, sehingga Nurdin terus melanjutkankekuasaannya sebagai ketua. Sepertidilansir Tempo (3/3), Djoko mengatakan,seharusnya pengurus PSSI ini sudah ilegalkarena telah dianulir FIFA pada bulanJuni 2007. Menurut Djoko, Nurdin danNugraha Besoes bisa digugat. Menurutnyaselama ini FIFA tidak tahu-menahukekisruhan mengenai sepabola tanah air,karena mendapatkan informasi sepihak.FIFA tidak pernah mendengar informasidari pihak lain. Kecurigaan Djoko punsemakin kuat, tatkala orang-orang PSSIsetiap kali bertandang ke Markas FIFA diSwiss) tidak berkoordinasi dengan Kedutaan Besar RI di Swiss.Namun seperti biasa, PSSI tetap berkelit mengenai surat FIFA yang melarangNurdin Halid untuk kembali memimpinPSSI. Bahkan pertemuan Joko Susilo danRita Subowo dengan Blatter pada Selasa(8/3/2011), menurut Sekretaris JenderalPSSI Nugraha Besoes hal itu hanyalahsebagai kabar burung. Sebab menurutNugraha Besoes, bahwa dalam mengeluarkan keputusan, FIFA tidak pernahmelakukan sesuatu dengan persepsipribadi Presiden Joseph “Sepp” Blattertanpa diputuskan Komite Eksekutif FIFA.Dia tidak mengakui adanya fakta yang terungkap dalam pertemuan duta besar,KONI dengan FIFA.Pengamat sepak bola, Ari Junaedimelihat PSSI memang suka memelintirfakta. Penyataan Nugraha menurut Ari,merupakan upaya dari PSSI memelintirfakta-fakta yang menjadi kebiasaansebagian pengurus PSSI. Ari mencontohkan bagaimana PSSI menutup-nutupisurat FIFA pada Juni 2007 yang memintaagar NH tidak maju sebagai ketua umumPSSI. “Jadi tidak ada untungnya jikaDubes Djoko berbohong. Ia melihat adaoknum di PSSI yang punya hobi memelintir fakta,” tandas Ari kepada Kompas.com (9/3/2011).Sementara itu, melihat desakan masyarakat yang semakin meluas Komite Penyelamatan Persepakbolaan Nasional(KPPN) sejak awal ingin mengambilinisiatif untuk segera menyelenggarakankongres, membentuk Komite Pemilihandan Komite Banding PSSI. KPPN mengklaim mendapat dukungan 87 suarapengurus PSSI. Namun setelah melaluipembicaraan, sesuai arahan FIFA, akhirnya PSSI tetap dipercaya KONI untukmenyelenggarakan kongres.PSSI akhirnya kembali menyelenggarakan kongres PSSI di Riau (26/3/2011)untuk membentuk Komite Pemilihan danKomite Banding guna persiapan sebelumpemilihan ketua PSSI untuk periode 2011-2015 pada tanggal 29 April. Namunmenyusul kekacauan menjelang kongres,di mana para peserta merengsek danmendobrak pintu ruang sidang di HotelPremiere, Pekanbaru, Riau, kongresakhirnya dibatalkan. Menurut SekjenPSSI Nugraha Besoes, kongres dibatalkansetelah Nurdin Halid mengadakan pertemuan dengan pihak AFC dan FIFAkarena terkait masalah keselamatansetelah melihat suasana di tempat kongres. “Mereka mengatakan ini tidak bisadilanjutkan lagi, “tandas Besoes di HotelAryaduta, Sabtu (26/3/2011).Terkait dengan klaim sekjen tersebut,perwakilan FIFA dan AFC yang hadirdalam kongres menyebutkan bahwaSekjen Nugraha Besoes dan kawan-kawantelah melakukan kebohongan publik.FIFA membantah memutuskan penundaan kongres tersebut dengan alasankeamanan. HSyang baru bersih dari korupsi serta kepentingan politik.