Page 7 - Majalah Berita Indonesia Edisi 85

BERITAINDONESIA, Desember 2012 7Y BERITA TERDEPANRp 37 triliun tahun 2009-2010. Dahlan berdalihmengelak panggilan itu, seraya menyerang balikDPR dengan menyebut sekitar sepuluh anggotaparlemen itu memeras BUMN.Beberapa anggota DPR meriang dituduhpemeras BUMN. Perseteruan DPR versus Dahlanini pun menjadi bahan berita yang terus diburupara wartawan. Di tengah ramainya pemberitaan,beberapa orang yang tergabung dalam ForumPemred datang pula menyambangi Dahlan, yangkebetulan mantan Pemred Jawa Pos dan kinimemiliki sindikasi media. Sebuah preseden yangkurang pantas. Opini publik pun terbentuk. Dalamberbagai opini dan pemberitaan, DPR tersudut,dan Dahlan diuntungkan. Berkembang opinipublik seolah-olah DPR offensive mencari-carikesalahan Dahlan karena dituduh memerasBUMN.Perseteruan ini bermula dari Laporan HasilPemeriksaan BPK-RI Nomor: 30/Auditama VII/PDTT/09/2011 tertanggal 16 September 2011 yangmenemukan adanya inefisiensi PT PerusahaanListrik Negara (PLN) pada pengoperasian delapanpembangkit pada 2009 dan 2010. BPK diantaranya menemukan kebutuhan gas PLN pada8 unit pembangkit yang berbasis dual firing tidakterpenuhi. Untuk itu, harus dioperasikan denganhigh speed diesel (HSD) atau solar, yang jauh lebihmahal dari gas, sebesar Rp17,9 triliun pada 2009dan Rp19,6 triliun pada 2010.Delapan unit pembangkit tersebut hanyamendapatkan pasokan gas sebanyak 785 BBTUDatau 49,03 persen dari total kebutuhan 1.601BBTUD pada 2009. Kemudian pada 2010 pasokangas menurun menjadi 778 BBTUD atau 48,78persen dari kebutuhan sebanyak 1.595 BBTUD.Inefisiensi PLN tersebut ditambah pula dengankemampuan pemasok yang hanya dapat memenuhi 80,25 persen kewajibannya dari kontrak atausekitar 630 BBTUD pada 2009 dan 84,58 persenatau 658 BBTUD pada 2010. Hal ini mengakibatkan pembangkit-pembangkit harus dioperasikandengan HSD yang harganya lebih mahal dari gas,sehingga PLN kehilangan kesempatan untukmelakukan penghematan biaya bahan bakarsebesar Rp17,9 triliun pada 2009 dan Rp19,6 triliunpada 2010.Sehubungan dengan itu, Komisi VII DewanPerwakilan Rakyat yang antara lain membidangienergi mengundang Menteri Badan Usaha MilikNegara, Dahlan Iskan, dalam kapasitasnya sebagaimantan Dirut PLN, untuk memberikan penjelasan.Tapi dua kali Dahlan mengelak panggilan DPRtersebut dengan berbagai dalih. Di antaranya,Dahlan beralasan, ketidakhadirannya di DPRkarena memiliki kegiatan lain yang sudah lebihdulu dijadwalkan.Dalam catatan DPR, sudah empat kali MenteriBUMN Dahlan Iskan mangkir berturut-turut daripanggilan DPR untuk membahas PT Telkom yangpailit, Privatisasi Wijaya Karya dan RUU UsahaPerasuransian, serta temuan BPK atas inefisiensiPLN. Pertama, pada Kamis 18 Oktober 2012, RDPdi komisi VI DPR mengenai PT Telkomsel yangdinyatakan pailit. Kedua, Dahlan mangkir saatdipanggil Komisi XI untuk membahas privatisasiPT Wijaya Karya dan penjelasan pemerintahtentang RUU Usaha Perasuransian. Ketiga, padaSenin 22 Oktober 2012, Dahlan kembali absenuntuk Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VIIterkait temuan BPK. Keempat, pada Rabu 24Oktober 2012, Dahlan kembali absen dari RapatDengar Pendapat dengan Komisi VII, jugamengenai temuan BPK inefisiensi PLN sebesar Rp37 triliun.Namun, kepada pers Dahlan menyatakan siapmempertanggungjawabkan dugaan pemborosannya saat menjabat Direktur Utama PembangkitListrik Negara (PLN). “Kalau itu salah, saya harusberani menanggung risikonya, masuk penjara punsaya jalani dengan seikhlas-ikhlasnya, karena jadipemimpin tidak boleh hanya mau jabatannya, tapijuga mau dengan risikonya. Risiko itu akan sayatanggung, masuk penjara pun saya ikhlas,” kataDahlan, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (25/10/2012). Dahlan sendiri tidak membantah adanyainefisiensi anggaran. Bahkan, menurutnya, Rp 37triliun itu kurang besar. Dia mengatakan BPK tidakmenyalahkan PLN.Sementara Dahlan mengelak panggilan DPRitu, dia pun menyerang balik DPR denganmenghembuskan kepada publik bahwa diamengantongi 10 nama anggota DPR pemerasBUMN. Hembusan 10 nama anggota DPR pemerasBUMN tersebut sontak ramai dalam perbincanganpublik. DPR dibuat gerah dan tersudut. Hembusanitu disusul pula beredarnya sms yang berisi inisialbeberapa anggota DPR RI yang diduga memerasBUMN, yakni, AK, IM, SN, NW, BS (Golkar); PM,EV, CK (PDIP); AR, IR, SUR ( PKS); FA (Hanura);ALM, NAS, (PAN); JA, SG, MJ (PD); dan MUZ(Gerindra). Sms itu disebut-sebut berasal dariHumas kementerian BUMN. Namun, kemudianHumas BUMN membantah.Badan Kehormatan DPR pun meminta klarifikasi dengan memanggil Dahlan, 5 November2012. Dia pun hanya menyebut dua nama tanpadidukung bukti. Didesak mengungkap delapannama lainnya, Dahlan kemudian mengirim namatambahan pada 7 November 2012. Kemudiankarena ada anggota yang DPR yang mengancamsomasi, Dahlan pun kemudian mengirim suratmerevisi nama yang sudah disebutnya.Setelah itu, Menteri BUMN Dahlan Iskanmemenuhi panggilan Komisi VII DPR, Selasa (13/11/2012 ), memberi klarifikasi terkait temuan BPKperihal inefisiensi di PLN senilai Rp 37 triliun ketikadia menjabat Direktur Utama PLN periode 2009-2010. Hadir pula Menteri Energi dan Sumber DayaMineral (ESDM) Jero Wacik dan para pejabatterkait. Dahlan mengakui pemborosan tersebut,tapi dia mengatakan bahwa BPK tidak menyebutada indikasi korupsi dalam kasus itu.ICW melihat komitmen pembersihan BUMNdapat dimulai dan ditunjukkan melalui pengungkapan inefisiensi PLN tersebut. “Jadi di sampingDPR yang dibersihkan, BUMN juga harus mulaimenunjukkan komitmennya. Momen ini, sangattepat untuk saling buka-bukaan. Jadi kalau adapenyimpangan, ada pemerasan, momennya sudahtepat saat ini. Siapapun yang memiliki datatentang itu sekarang ini lebih baik dikemukakan.Dengan demikian, pencegahan korupsi dapatberjalan di jalur yang sama beriringan tanpa haruscondong ke satu instansi/lembaga. Jadi harusseimbang. Di satu sisi pembersihan di DPR, di sisilainnya harus ada penataan di BUMN juga,”jelasnya. „ mbi/bhsDahlan Serang Balik DPRMomen yang sangat tepat untuk buka-bukaanKomisi VIII DPR memanggil Dahlan Iskan,mantan Dirut PLN yang kini menjabatMenteri BUMN sehubungan dugaan salahurus PLN yang mengakibatkan inefisiensiMenteri BUMN Dahlan IskanFoto: Ist