Page 37 - Majalah Berita Indonesia Edisi 94
P. 37
BERITAINDONESIA, April 2015 37YBERITA KHASperbatasan Indonesia menjadi beranda negara. Dia menilai, hal itumerupakan upaya pemerintah mengatasi ketimpangan pembangunandi daerah yang berlangsung cukuplama.Anggota DPD RI yang juga KetuaUmum Serikat Petani Indonesia(Sertani) itu, begitu responsif terhadap gagasan Pemerintahan JokowiJK yang mencanangkan Indonesiamenjadi poros maritim dunia. Menurut Anang, ini adalah hajat besaryang butuh sokongan dari segenapkomponen bangsa. “Ini tidak mainmain. Karena dalam konsepsi tersebut harus ada perubahan yangmendasar, yakni perubahan sudutpandang,” katanya.Selain itu, sambung Anang, sebangun dengan rencana tersebut,pemerintah juga harus memperhatikan aset negara berupa pulaupulau, besar maupun kecil, yangjumlahnya ribuan terbentang diwilayah kedaulatan Indonesia yangmenyimpan potensi yang cukupbesar.“Kita kan punya pulau 17 ribulebih, iya, kan? Ternyata, kalau sayalihat dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2014, itu pulaupulau yang terdaftar dan berkoordinat baru 13.466. Ini sudahtercatat di PBB, United NationsGroup of Experts on GeographicalNames (UNGEGN). Nah, masih adasisa 3.534, pulau yang tanda tanya.terian Kelautan dan Perikanan segera memberi nama pulau-pulau diseluruh wilayah kedaulatan Indonesia tersebut. “Karena pulau-pulau (yang belumdiberi nama) itu, bisa saja untukdijadikan tempat mercusuar atautempat berlabuh kapal-kapal ikanseperti yang telah disinggung didalam rapat kerja dengan MenteriKelautan dan Perikanan. Karena itu,Menteri Kelautan dan Perikanansegera untuk memberinya nama,sekaligus guna meningkatkan pertahanan di Indonesia,” terangnya.Dalam praktiknya, lanjut Hamdani, bisa saja Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan Kemenhan, Kemenhub, Kepala-Kepala Daerah dan beberapainstitusi lainnya yang berkompetenatas keberadaan pulau-pulau di Indonesia. “Intinya, pulau-pulau ituharus diberi nama, karena itu adaanggarannya,” pungkas Hamdani.Sementara itu, Menteri Kelautandan Perikanan Susi Pudjiastuti saatdikonfirmasi BERINDO menyebutkan,masalah pemberian nama pulaupulau itu bukan menjadi kewenangannya tapi tugas kepala-kepaladaerah. “Itu tugas kepala daerah,bukan tugas saya,” kilahnya.Kendati begitu, Susi mengakuipemberian nama bagi pulau-pulauitu, perlu. Oleh sebab itu, dia berjanji akan membahas perihal tersebut dengan kepala-kepala daerahdan BMKG. “Nanti lah, ya, hal itukita bahas dengan kepala daerah dankita undang BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika,”kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti selepas RapatKerja dengan Komisi IV DPR RI,membahas kebijakan KementerianKelautan dan Perikanan tahun2015-2019, Senin (26/1) malam.Pandangan lain dari Wakil KetuaKomisi IV DPR RI Titiek Soeharto.Tampaknya dia agak skeptis menyikapi perihal tersebut. Menurutnya,apalah arti sebuah nama? Dia menambahkan, pulau-pulau itu, baikyang punya nama atau tidak, sejauhberada dalam garis teritorial Indonesia, tetap kita jaga. “Kenapa sihyang ditanya pulau-pulau yangtidak ada namanya? Yang jelas,selama itu berada di garis teritorial,Anang Prihartono: Negara betul-betul kedodoran mengurus ribuan pulaupasti dijaga. Lagi pula, apalah artisebuah nama?” kilahnya.Negara KedodoranAnggota DPD RI Perwakilan Provinsi Lampung, yang juga KetuaPanitia Penyusunan RancanganUndang-Undang (RUU) tentangWawasan Nusantara, Ir. AnangPrihantoro, menilai selama ini negara sangat kedodoran mengurusribuan pulau di seluruh wilayahkedaulatan Republik Indonesia.“Selama ini Indonesia memanglarut membelakangi laut dan memosisikan darat sebagai sektor utamadalam pengelolaan sumber dayaalam dengan paradigma (Indonesia)negara agraris. Padahal, darat danlautan memiliki potensi yang samajika dikelola secara optimal,” ungkapAnang Prihantoro ketika dihubungiBERINDO, di ruang kerjanya, Gedung DPD RI, Jalan MT Haryono,Senayan, Jakarta, Rabu (4/2) lalu.Namun dia berpandangan, ketidakmampuan mengelola pulau tersebut mustinya dijadikan tantangan,jangan kemudian diabaikan. Dalamkaitan ini, Anang sangat mengapresiasi keinginan percepatanpembangunan infrastruktur di daerah-daerah perbatasan Indonesiayang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Jokowi-Jusuf Kalla.Menurutnya, hal ini merupakansuatu bentuk konkret kinerja pemerintah yang merencanakan daerah
