Page 41 - Majalah Berita Indonesia Edisi 94
P. 41
BERITAINDONESIA, April 2015 41YBERITA KHASTidak Ada Negara Maritim yang Miskinnggota Dewan PerwakilanDaerah (DPD) RI Perwakilan Jawa Barat ini begituantusias atas rencanatersebut. “Sejauh yang saya ketahui,tidak ada negara maritim yangmiskin. Karena itu, saya mendukungkonsepi tersebut,” ungkap Eni Sumarni kepada BERINDO, di sela kesibukannya mengikuti rapat komisidi Gedung DPD RI, Jalan GatotSubroto, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2) siang.Diakui Eni, untuk bisa mewujudkan gagasan itu memang sulit. Halini membutuhkan komitmen yangkuat dari pemerintah. Menurutnyapemerintahan Jokowi-JK harusdapat mengubah sudut pandangbangsa Indonesia.“Untuk mengubah paradigma darinegara agraris menjadi negaramaritim, itu tidak mudah. Tapi,kalau memang kita betul-betulpunya keinginan yang kuat, sesulitapa pun itu, pasti bisa diatasi,”tegasnya, sebagaimana pernah iasebutkan dalam acara Dengar Pendapat Umum tentang konsepsiwawasan nusantara di Gedung DPDRI, 27 Januari 2015 lalu, bersamasejumlah pakar dari beberapa universitas terkemuka.Lebih jauh diungkap Eni, bangsaIndonesia sudah cukup lama mengesampingkan potensi kelautanyang menjadi warisan nenek moyang. Kalau sekarang kelautan malah dijadikan beranda negara, sangat tepat. “Saya yakin Indonesiabakal mengalami kemajuan yangsignifikan,” katanya optimis.Apa yang diyakini Eni itu, tentubukan tanpa alasan. Sebab, menurutnya, kelautan Indonesia banyakmenyimpan kekayaan. “Faktanyaikan kita banyak. Bahkan, tidaksedikit nelayan asing yang melakukan illegal fishing di perairan Indonesia,” ungkap Eni, bersemangat.Kini, lanjutnya, semua tergantungbagaimana cara pengelolaannya.Sebab, sebanyak apa pun kekayaanyang dimiliki negara ini, kalau tidakada perhatian khusus dari pemerintah mengoptimalkannya, tentutidak bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.“Oleh karena itu, seiring denganrencana (pemerintah) tersebut,kami (DPD) pun berupaya menyiapkan segala pirantinya yang dirumuskan ke dalam rancangan undang-undang (RUU) yang sangatrelevan bagi penyelenggaraan negara ke depan, seperti UU Kelautanyang telah disahkan DPR (29 September 2014) dan RUU WawasanNusantara yang sedang dilakukanDPD, sekarang,” terang dia.Ia menambahkan, sumber dayaalam Indonesia, baik yang di daratmaupun di lautan, adaIah aset negara. Menurutnya hal itu merupakanrahmat dari Tuhan yang harusdioptimalkan. Maka, berbicaramengenai negara maritim, tentutidak bisa lepas dari keberadaanpulau-pulau yang terbentang luas diwilayah NKRI. Kalau memang masihbanyak pulau yang belum bernama,harus segera diidentifikasi kemudian diberikan nama.Sebab, masih kata Eni, pulaupulau itu tidak hanya menyimpanpotensi kekayaan, tapi itu merupakan bagian dari kedaulatan negara yang berimplikasi kepada ketahanan nasional. “Saya optimis,kalau pulau-pulau itu, besar ataukecil, dikelola secara baik dan benar, insya Allah menjadi rahmat,sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Tapi,kalau itu digunakan untuk hal-halyang negatif, perjudian misalnya, inibukan cuma mudharat, tapi malahbisa menjadi laknat,” tegas Hj. EniSumarni menutup percakapannya. mbi | al aminOPTIMISTIS. Itulah sikap yang tersirat dari Dra. Ir. Hj. EniSumarni, M.Kes ketika dimintai pendapatnya seputar rencanapemerintahan Jokowi-JK (Joko Widodo-Jusuf Kalla) yang inginmewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.A
