Page 5 - Majalah Tokoh Indonesia Edisi 36

THE EXCELLENT BIOGRAPHY 36 TokohINDONESIA Q 5Palangkaraya, IdealJadi Ibukota NegaraD E P T H N E W S QPresiden RepublikIndonesia Bung Karnopernah mewacanakanagar Ibukota Negara KesatuanRepublik Indonesia pindah kePalangkaraya, sebuah kotaterbesar di Kalimantan Tengah.Alasannya sederhana, letakPalangkaraya sangat strategispersis di tengah-tengahIndonesia antara Sabang sampaiMerauke.Pembahasan RancanganUndang-Undang Daerah KhususIbukota Negara RepublikIndonesia, yang kini sedangberlangsung di DPR telahmemunculkan kembali apa yangpernah digagas oleh Presidenpertama itu. Salah seoranganggota Dewan PerwakilanDaerah (DPD) RI asalKalimantan Tengah, Prof. KMAM Usop, MA termasuk figur yangkuat menggulirkan kembaliPalangkaraya menjadi IbukotaRI. Untuk menuju ke arah sana,kata Usop, persiapan dari segalahal hingga Kota Cantik dianggaplayak menjadi ibukota perludiperhatikan.“Semua ibukota di Indonesiasebenarnya layak jadi ibukotanegara. Saya juga setujuPalangkaraya menjadi ibukota,asal ada pembinaankemampuan atau capacitybuilding. Apalagi letaknya yangsangat strategis karena beradadi tengah-tengah Indonesia.Namun, untuk menuju ke sanakan harus melalui prosespanjang. Kalau (pemerintah)pusat setuju, capacity building ituharus disiapkan secara matang,”ucap Usop, usai penyerahanpenghargaan anugerah sewakawinayaroha di Aula RahanRektorat Lantai Dua UniversitasPalangkaraya (Unpar), Jumat(23/2) lalu.Prof. KMA M Usop, MA yanglahir di Belawan Kapuas, 5 Juli1936 ini mengatakan,persiapan-persiapan sepertiadanya bandara yang berskalainternasional, jalan-jalan, hotel,kantor pemerintahan danlainnya yang mendukungPalangkaraya sebagai ibukotanegara perlu diperhatikan. Usopyang berbicara kepada sebuahkoran lokal menandaskan,masyarakat Kalteng harusdisiapkan kemampuannyaseperti peningkatan kualitassumberdaya manusia (SDM).“Jangan nanti setelahmenjadi ibukota, rakyatnyatak siap. Akhirnya kan bisajadi masalah. Karena itulah,pembinaan kemampuan itusangat diperlukan,” ucapUsop.Usop mengakui Palangkarayamemang belum disebut-sebut diJakarta sebagai salah satu kotayang bisa dipilih ibukota negara.Dan rencana itu memang ada.Tetapi wacana memindahkanibukota negara memang muncul,terlebih saat banjir besarmelanda Jakarta Februari 2007lalu. “Itu memang masihmenjadi wacana dan ini yangperlu dikembangkan. Saat banjirseperti ini, wacana itu munculkembali. Mungkin itu bisamenggerakkan pemerintah atauada yang memberikan masukankepada presiden bahwaKalimantan tak ada gempa danbencana alam yang signifikan,”kata Usop.Mantan Rektor Unpar inimengatakan, akanmenyampaikan aspirasimasyarakat terkait wacanapemindahan ibukota tersebut diJakarta. “Jika ada aspirasitersebut, saya bisamenyampaikannya. Saya bisaketemu dengan anggota dewanatau gubernur. Keinginan itujuga bisa dilihat denganmelakukan reses (kunjungan) kemasyarakat langsung. Tetapi,sejuah ini, keinginan tersebutkelihatannya masih bersifatwacana,” sebutnya.Gubernur Kalimantan TengahTeras Narang dalam bahasa lainmengajak semua pemimpinIndonesia, atau rakyat Indonesiauntuk berkunjung menyaksikanketeduhan dan kebersihan kotaPalangkaraya. Kota yang kinisedang berbenah itu apabiladikunjungi warga Jakarta palingtidak bisa menghilangkan rasasuntuk dan kemacetan jalanyang saban hari melanda kotaterpadat ketiga di dunia itu.ˆ mti/htmelaksanakan tugasnya sebagaigarda terdepan pemberantasankorupsi, lebih dari dua tahun.Dua tahun merupakan waktuyang terlalu pendek untuk menakarapakah KPK gagal atau suksesmemerangi korupsi yang sudahberlangsung sejak puluhan tahunsilam.Tetapi setidaknya kita dapatmemberikan penilaian sementaratentang kinerja komisi yangdipimpin Taufiequrrahman Ruki itu.KPK sukses menerapkan modelbaru pemberantasan korupsidengan cara penjebakan danpenangkapan, seperti yang terjadidalam kasus KPU, kasus AbdullahPuteh, dan kasus Probosutedjo.Tetapi, pemberantasan korupsitidak cukup hanya memberi kesanpositif, yang lebih penting adalahmemberikan keadilan, terutamakeadilan sesuai harapanmasyarakat.Penanganan kasus KPU,misalnya, sadar atau tidak telahmengundang pertanyaan publiktentang independensi KPK. Karena,publik melihat tidak semua anggotaKPU mendapat perlakuan hukumyang sama.KPK tentu memiliki argumentasihukum yang menjelaskan mengapasemua itu terjadi. Tetapi,argumentasi itu belum tentu bisaditerima dan dicerna masyarakatawam yang pola pikir dan polapandangnya masih dibayangipengalaman masa lalu tentangadanya diskriminasi hukum.Kita tidak menuduh KPK telahmelakukan diskriminasi, tetapimengingatkan bahwa diskriminasimerupakan ancaman terbesar bagiupaya pemberantasan korupsi diRepublik ini. Pengalamanmenunjukkan bahwa hukum begituampuh menjerat orang kecil danlemah, tetapi tidak berdayamenghadapi kaum borjuis.KPK yang diharapkan menjadibuldoser penumpasan korupsi,diharapkan memiliki kepekaan akanancaman ini. Bila lembaga ituterjebak pada pola-pola penegakanhukum cara lama yang sudahterbukti gagal, maka harapan untukmembersihkan negeri ini darikorupsi akan terus menjadi harapan.Albert Markus SihombingSopian Joko SusiloBulak Rantai Jaktim ComunitySURAT DAN KOMENTAR