Page 52 - Majalah Berita Indonesia Edisi 15
P. 52
BERITA WAWANCARA52 BERITAINDONESIA, 22 Juni 2006“Kita Pesuruh di Rumah Sendiri!”MARWAN BATUBARA, Anggota DPD dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta dan Koordinator Gerakan RakyatPenyelamat Blok Cepu (GRPBC)Kebijakan pemerintah yang dianggap tidak prorakyat,menyangkut pengelolaan aset negara dan sumber daya alam,menuai kritik tajam dari sejumlah tokoh nasional.Bergabung dalam Kelompok Sembilan, mereka menggagas,menggalang, dan menyuarakan Gerakan “Kemandirian,Martabat, dan Masa Depan Bangsa”. Sembilan orang tokohtersebut adalah Mantan Ketua MPR Amien Rais, mantan Wapres TrySutrisno, mantan Menhankam/Panglima TNI Jenderal (Purn) Wiranto,Ketua Presidium ICMI Marwah Daud Ibrahim, Marwan Batubara(Anggota DPD asal DKI Jakarta), Dradjad H. Wibowo (anggota DPRdari Fraksi PAN), Alvin Lie (anggota DPR dari Fraksi PAN), IsmetHasan Putro (Ketua Masyarakat Profesional Madani), dan Chandra T.Wijaya (pengusaha).Marwan Batubara, anggota DPD dari Daerah Pemilihan DKI Jakartadan Koordinator Gerakan Rakyat Penyelamat Blok Cepu (GRPBC), disebuah kesempatan wawancara khusus dengan Anis Fuadi, wartawanBerita Indonesia, di ruang kerjanya, Gedung DPD-RI, Senayan, Jakarta,akhir Mei 2006, memaparkan pandangannya tentang gerakanKelompok Sembilan. Berikut petikannya:merintah (PP) No.34 tahun 2005 tentangperubahan PP No. 35 tahun 2004 tentangKegiatan Usaha Hulu Minyak dan GasBumi.PP 34/2005 diterbitkan pada 10 September 2005 dengan berbagai alasan,dengan tujuan memuluskan secara legalpenunjukan ExxonMobil sebagai operatorBlok Cepu. Bila yang dipakai PP 35/2004,maka operatorship ExxonMobil melaluiKontrak Kerja Sama (KKS) masih terhambat oleh ketentuan-ketentuan pokokKKS yang terdapat di dalamnya.Padahal, ada UU No.22 tahun 2001tentang Minyak dan Gas Bumi yang antaralain mengatur bahwa Pertamina punya hakuntuk mengelola wilayah kerja TechnicalAssistance Contract (TAC) yang sudahditandatangani, sampai waktu perjanjianitu berakhir. Pertamina sudah mengemukakan keinginannya mengelola sendiri.Dan itu dijamin oleh Pasal 64 UU tersebut.Tapi dengan PP itu, Pertamina harusmenyerahkan dengan sukarela, lalu itudihapuskan, kemudian pengelolaan BlokCepu dilakukan bersama dengan ExxonMobil.Artinya di sini yang diikuti adalah PP,yang lebih rendah kedudukan hukumnyaBisa Anda ceritakan tentang kegiatan sarasehan Kebangkitan Nasional di Gedung Juang ’45?Kegiatan itu hanyalah salah satu kegiatan dari rangkaian kegiatan yang kamilakukan. Sepanjang apa yang menjadi visidan keinginan kami, bahwa kebijakanpemerintah telah sesuai dengan konstitusidan prokepentingan rakyat, belum tercapai, kami akan terus melakukan berbagai kegiatan, yang kita anggap memangharus disuarakan.Karena lembaga-lembaga yang seharusnya menyuarakan dan memperjuangkanitu kelihatannya enggan untuk melakukannya, apakah itu di eksekutif, legislatif,ataukah yudikatif.Apakah gerakan Kelompok Sembilan terkait dengan kegagalan bertemu dengan Presiden?Isunya bukan sekadar ketemu Presiden.Bahwa dulu kita minta waktu, lalu tidakditerima, lantas kita berhenti. Bukanbegitu. Saya kira isu utamanya adalahbagaimana membangun kemandirianbangsa. Bagaimana aset-aset negara,khususnya kandungan sumber daya alam,bisa dikelola dan dimanfaatkan sejalandengan amanah Pasal 33 ayat (3) UUD1945.Kita semua perlu memanfaatkan sumberdaya alam yang ada dengan arif danbijaksana, dan mengoptimalkan seluruhpotensi ekonomi yang tersedia secaramandiri dan bermartabat, sehingga anakcucu kita dapat lebih terjamin masadepannya.Dalam konteks kemandirian, martabatdan masa depan bangsa inilah, sertasejalan dengan amanah Undang-UndangDasar 1945 Pasal 33 ayat 3, maka bumi,air, dan kekayaan alam yang terkandungdi dalamnya, harus dimanfaatkan olehbangsa ini untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik generasi sekarangmaupun generasi yang akan datang.Sepanjang amanah UUD 1945 belumdijalankan pengambil kebijakan di negaraini, kami akan terus menyuarakan sikap.Menurut kami, bagaimana bangsa ini bisadisebut mandiri dan bermartabat manakala aset dan sumber daya alam yangdikelola secara dominan namun tidaktransparan oleh pihak asing, dengansistem bagi hasil yang tidak adil, danmenyebabkan kerusakan lingkungan?Lalu, kita diam saja? Itu persoalan yangpaling pokok.Contoh kebijakan pemerintahyang Anda dan rekan-rekan di Kelompok Sembilan kritisi?Contohnya, ada aturan-aturan yangdibuat untuk meng-entertain atau memenuhi target-target dari eksekutif,kemudian dikeluarkan dengan menabrakperaturan perundang-undangan yangberlaku.Misalnya, penerbitan Peraturan PeMarwan Batubara
