Page 64 - Majalah Berita Indonesia Edisi 31
P. 64
64 BERITAINDONESIA, 15 Februari 2007Krisis 1997 Datang LagiAncaman hadirnya kembalikrisis keuangan 1997,rencana gugatan baruterhadap mantan PresidenSoeharto, dan isu makarDewan Revolusi menjaditopik-topik laporan sampulbeberapa majalah Jakarta.onjang-ganjing pasar modalThailand belakangan ini diulasmajalah ekonomi-bisnis Trust(15-21/1), digambarkannyamirip gejala awal krisis yang melanda Asiatahun 1997. Jika krisis itu melanda Indonesia, dampaknya akan jauh lebih sakitdibandingkan krisis moneter 1997.Tulis Trust, betul belakangan ini hampir semua indikator ekonomi menunjukkan perbaikan. Tetapi itu tidak mengakhiri kecemasan, sebab ketika terjadimoneter tahun 1997, kondisi keuanganIndonesia juga tidak jelek amat, tapi krisismengganas.Majalah ini memberi alasan lain. Rendahnya tingkat investasi langsung membuat angka pengangguran sulit dikurangi,dan pendapatan masyarakat tidak berkembang. Berdasarkan indikasi tersebut,lemahnya pertumbuhan ekonomi bisaterjadi kembali tahun 2007. Apalagidengan perkiraan melambatnya pertumbuhan ekonomi Amerika dan Eropa yangmerupakan tujuan utama ekspor Indonesia.Berbeda dengan Trust, majalah ekonomi-bisnis lainnya, Investor (15-28/1),memperkirakan membaiknya iklim bisnisdan investasi di Indonesia meskipunsempat didera guncangan psikologisakibat pemberlakuan Foreign BusinessAct di Thailand yang mengakibatkanIndeks Harga Saham Gabungan (IHSG)BEJ terkoreksi sejak awal Januari. Menurut majalah ini, sangat tidak beralasan untuk berasumsi seolah-olah jatuhnya IHSGakan menjadi barometer peta investasi diIndonesia. Soalnya, Thailand dan Indonesia menempuh arah dan pola kebijakanyang justru bertolak belakang dalam halperlakuan terhadap investor asing.Trust edisi terbaru (22-28/1) mengupasrencana Kejaksaan Agung membukakembali perkara mantan Presiden Soeharto. Tetapi Kejagung hanya akan mengajukan tuntutan perdata pada YayasanSupersemar. Jaksa Agung Muda BidangPerdata dan Tata Usaha Negara, Alex SatoBya, menuding yayasan tersebut telah merugikan negara sampai Rp 1,5 triliun.Upaya hukum Kejagung diragukansejumlah kalangan, bahkan dinilai sebagian pihak tak lebih dari pemanis bibirdan sarat dengan nuansa politik. LambokGultom dari Asosisi Penasihat Hukumdan HAM Indonesia, mengatakan, sangatmudah bagi pengacara membuat gugatanitu agar ditolak pengadilan. Hal senadajuga disampaikan salah seorang timpengacara Pak Harto, Mohammad Assegaf. Dia mengatakan, menujukan gugatankepada Pak Harto adalah salah alamat.Semestinya pihak yayasan yang dinyatakan sebagai tergugat.Sedangkan SWA (18-31/1), menurunkan sajian utamanya mengenai kegigihananak muda dalam menekuni profesinya.Gairah anak-anak muda menekuni profesiyang menuntut ketrampilan khusus danunik kian marak, baik profesi sebagai entrepreneur, self-employee maupun profesional, tulis SWA. Maka disebutkan, saatnya para orang tua semakin kooperatif.Isu makar Dewan Revolusi diangkatmajalah Tempo (22-28/1) dalam laporansampul edisi (22-28/1). Menurut Tempo,aksi “cabut mandat” oleh aktivis Indonesia Democracy Monitor pimpinan Hariman Siregar di Bundaran HI, Senin (15/1) berbuntut panjang. Pemerintah menganggap demonstrasi itu sebagai upayamakar.Munculnya isu Dewan Revolusi di selasela unjuk rasa tersebut, langsung ditanggapi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, meminta pertemuan dengan parajenderal purnawirawan TNI dan Polri,Selasa (16/1) di Balai Sudirman, Jakarta.Para punawirawan yang hadir di antaranya: mantan Wakil Presiden dan PangabABRI Jenderal (Pur) Try Sutrisno, mantanGubernur DKI Jakata Letjen (Purn)Soerjadi Soedirdja; mantan Ketua MPR/DPR, Letjen (Purn) Kharis Suhud. Sedangkan Menkopolhukam LaksamanaTNI (Purn) Widodo AS dan Kepala BIN,Mayjen (Purn) Syamsir Siregar mewakiliPresiden SBY.Menurut Tempo, Letjen (purn) SaifulSulun sebagai pengundang, dalam sambutannya menyebut hal yang akan dibahas dalam pertemuan itu adalah isumakar Dewan Revolusi yang digalangJenderal (Purn) Tyasno Sudarto, deklarasiPartai Hanura, dan langkah Try Sutrisnoyang getol mengkritik kepemimpinanPresiden SBY.Dalam kesempatan itu, Tyasno mengatakan tidak terlibat dalam Dewan Revolusi. Letjen (Purn) Fachrul Razy yangmewakili Wiranto juga mengatakan bahwa Hanura didirikan sebagai kendaraanpolitik bagi Wiranto. Sedangkan mantanWapres Try Sutrisno mengaku hanyamenyampaikan saran ke DPR melaluiketuanya.Menanggapi aksi cepat pemerintah itu,Hariman Siregar sebagai penggalangdemo, melihat sikap pemerintah dalammenanggapi aksinya terlalu berlebihan.Dia mengaku tidak ada selebaran DewanRevolusi dibagikan saat demo.Majalah berita umum lainnya, Gatra(18-24/1) masih menyoroti musibahyang menimpa pesawat Adam Air. Menurut majalah ini, maskapai penerbangan Adam Air kini menunggu duagugatan. Pertama, tuntutan dari KoalisiRakyat Konsumen Jasa Penerbangan(KRKJP) yang Rabu 11/1, resmi memasukkan gugatan citizen lawsuit (warga negara) ke PN Jakarta Barat. KRKJPmenuntut maskapai Adam Air membayar ganti rugi Rp1milyar kepadamasing-masing keluarga korban. Tuntutan kedua diajukan oleh YLKI yang bertindak sebagai fasilitator. Gugatan tetapdilakukan keluarga korban. MS, SHGLINTAS MEDIA
