Page 45 - Majalah Berita Indonesia Edisi 32

BERITAINDONESIA, 01 Maret 2007 45BERITA EKONOMIaran CGInasional, ucapan Mantan Menko EkuinKwik Kian Gie menjadi seperti tidak laku.Kwik menyatakan, keputusan pembubaran CGI dimungkinkan semakin mempermudah posisi IMF, Bank Dunia, danADB dalam ‘berhubungan’ dengan pemerintah Indonesia tanpa direcoki oleh 95%anggota CGI lainnya, yang hanya memberikan 5% dari total kredit kepada Indonesia.Maka, ketika ucapan Kwik Kian Giehampir mendekati kebenaran, kekecewaan berbagai kalangan pun tidak terhindari. Bahkan, pemerintah terkesanmenutup-nutupi agenda yang sebenarnya mungkin sudah disusun denganrapi dan tidak diumumkan secara terbuka. Rencana-rencana aksi yang dilontarkan pejabat pemerintahan, sepertitidak menambah utang untuk mengurangi rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), memberdayakansumber-sumber dalam negeri untukpembayaran utang, atau pembiayaandevisit melalui penerbitan SUN, tidaklebih dari sekadar wacana.Ternyata pemerintah sedang menyusunforum baru negara atau lembaga donorpemberi pinjaman sebagai pengganti CGI.“Forum seperti ini mungkin saja dibentukuntuk memudahkan koordinasi,” kataDirektur Jenderal Pengelolaan UtangDepartemen Keuangan Rahmad Waluyanto, seperti dikutip Koran Tempo,Sabtu (27/1).Ia juga menandaskan forum baru pengganti CGI itu terdiri dari beberapa kreditor strategis, yaitu Bank Dunia (WB),Bank Pembangunan Asia (ADB) danJepang.Aide MemoireSetelah permerintah mengakui telahmembangun forum baru pengganti CGI,maka yang terpenting saat ini hanyalahbagaimana mengelola pinjaman luarnegeri agar jauh lebih baik di masa-masamendatang. Kesalahan dalam pengelolaanutang bersama CGI, tidak boleh lagiterulang.Ada ungkapan bijak yang menyatakan“tidak ada paradigma yang sempurna,karena setiap sistem selalu memilikikelemahan dan kekuatan”. Dalam upayamenutupi defisit anggara ini, tugas pemerintah sebagai penyelenggara negaraadalah membangun tata kelola untukmeningkatkan keunggulan dan meminimalkan kelemahan dari sebuah pola pinjaman (utang) yang nantinya dipilihmenggantikan CGI.Bila Indonesia masih tetap mengandalkan utang untuk menutup defisit anggaran, berhutang ke IMF, Bank Dunia,ADB, CGI, bilateral, atau menerbitkanSurat Utang Negara (SUN), masingmasing memiliki kelemahan dan keunggulan. Tidak akan pernah ada pilihanyang benar-benar mudah.Jika pinjamannya murah dari sisibunga, maka akan sulit dari sisi syarat. Karena dalam syarat itulah kreditor sepertimensubsitusi bunga murah dengan memasukkan kepentingan-kepentingan ekonominya dalam perjanjian pinjaman, yangkemudian bernuansa intervensi terhadapkebijakan ekonomi nasional.Sebaliknya, bila tidak menginginkanadanya intervensi, maka pilihan palingbaik adalah meminjam dari lembagalembaga keuangan berorientasi bisnis,seperti bank. Namun konsekuensi yangharus diterima adalah membayar bungadengan tingkat suku bunga tinggi, setaradengan bunga bank komersial.Oleh karena itu, Aide Memoire (notatambahan) yang tidak boleh dilupakan pemerintah dan masyarakat Indonesia,bahwa tidak ada barang berkualitas tapimurah. Tidak ada pinjaman berbungamurah dengan persyaratan mudah. Kalaupun ada, pasti memiliki cacat yang bersifatprinsipil, seperti pinjaman yang bersumber dari uang kejahatan (money loundring).Oleh karena itu, jika meminjam darilembaga-lembaga keuangan internasionaldan multilateral, memiliki keunggulandari sisi rendahnya tingkat suku bunga namun lemah dari sisi kemandirian dalammengelola ekonomi dan tingginya cost.Atas alasan itulah Managing DirectorEconit Hendri Saparini dalam artikelnyadi Investor Daily, Senin (29/1) menyatakan CGI layak dibubarkan.Menurutnya, forum CGI telah banyakmendikte Indonesia dengan berbagaiundang-undang dan peraturan pemerintah yang bertentangan dengan kepentingan rakyat. Hendri Saparini pun tidakmenerima pandangan para ekonom yangmemandang beban pemerintah akan bertambah karena harus membayar bungayang lebih mahal jika meminjam di luarCGI. “Mereka lupa untuk menghitung besarnya kerugian ekonomi akibat pembiayaan bersyarat dan utang-utang dalam forum CGI selama puluhan tahun”, tulisnya.Menteri Keuangan Sri Mulyani, sepertidilaporkan harian yang sama pada Jumat(26/1) juga menyatakan hal yang sama.“Kalau lewat CGI, ongkos politik danbiayanya mahal, lebih besar dari manfaatnya,” katanya.Oleh karena itu, jika pemerintah mengalihkan sumber pinjaman dari lembagakeuangan multilateral semacam CGI,menjadi pinjaman bilateral atau menerbitkan Surat Utang Negara (SUN), Indonesia tetap akan dihadapkan pada duapilihan, berbiaya tinggi dengan persyaratan mudah atau berbiaya rendah dengan persyaratan ketat.Mungkin pernah terlintas di benakpemerintah untuk mendapatkan pilihanketiga, persyaratan mudah dan berbiayarendah, dengan memberdayakan potensipembiayaan dalam negeri. Rahmat Waluyanto, seperti dilaporkan investor Daily,Jumat (26/1), misalnya, telah melontarkan strategi pemerintah untuk menutupi devisit anggaran melalui penerbitan surat berharga negara (SBN).Dalam hal ini, Waluyanto menuturkanrencana pemerintah untuk memperbesaralokasi penerbitan Oblisasi Ritel Indonesia (ORI) dan penerbitan surat perbendaharaan negara. “Pemerintah memprioritaskan pendanaan dari pasar domestik,” tandasnya.Namun usulan pemerintah menerbitkan SUN langsung ditentang KoordinatorKoalisi Anti Utang (KAU), Kusfiardi.“Jadi jangan sampai pemerintah mengalihkan beban utang multilateral menjadiutang komersial berbunga tinggi,” katanya.Mantan Direktur INFID juga menentang pengalihan utang luar negeri melaluipenerbitan SUN, walau diakuinya memiliki kelebihan, seperti lebih fleksibeldan tidak memancing campur tanganasing. “SUN itu berbunga tinggi dan hanyamasuk kantung kanan keluar kantongkiri,” katanya. „ MHfoto: presidensby.info