Page 52 - Majalah Berita Indonesia Edisi 37

52 BERITAINDONESIA, 10 Mei 2007BERITA TOKOHMuladiMengembalikan Loyalitas PemimpinKuat dugaan, para pemimpin mengalami kepribadianganda, antara mengabdi kepada partai yang menyediakankendaraan politik baginya, atau kepada pemimpinstruktural di atasnya.oyalitas ganda itulah yanghendak diperbaiki oleh Muladi, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Mantan calon kuat Ketua Mahkamah Agung (MA) periode 2001-2006,tapi karena tak dipilih oleh PresidenAbdurrahman Wahid akhirnya mengundurkan diri sebagai hakim agung, inimenyampaikan pemikirannya tersebutkepada pers usai bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, diKantor Presiden, Jakarta, Senin (16/4).“Demokrasi dengan sistem multipartaipenuh dengan dinamika. Ada kepaladaerah yang karena berasal dari partaitertentu lebih loyal kepada partai daripada presiden atau gubernur. Dalampembangunan nasional harus satu kesatuan sistem. Loyalitas tidak sempit kepadapartai,” ujar Muladi.Pernyataan Muladi agar para pemimpinloyal ke pemerintah, bisa ditafsirkansecara beragam. Seperti, menganggapnyasulit untuk dicapai, mengingat kekuasaanpolitik saat ini berada di tangan partai.Partai adalah tonggak baru demokrasi.Tak terhindarkan apabila partai politiksangat dominan mempengaruhi warnakepemimpinan di daerah. Seperti disebutkan Saldi Isra, pakar hukum tata negaradari Universitas Andalas, Padang, loyalitas ganda sejumlah kepala daerah dalamsistem politik sekarang ini tidak terhindarkan.Muladi sepertinya ingin sekali mengembalikan ‘roh’ Lemhannas sebagai lembagapemikir, pengkaji, dan pemberi masukankepada presiden.Peran-peran tersebut pernah begitukuat dimainkan Lemhannas pada masaera Orde Baru. Usai menerima tongkatkepemimpinan dari Ermaya Suradinata30 Agustus 2005, Muladi dalam pernyataan pertama kepada pers berjanjiakan menyusun konsep restrukturisasiLemhannas.Tujuannya, Lemhannas harus efektifdan efisien, agar fungsinya sebagai pemberi masukan kepada presiden menyangkut masalah-masalah strategis bisa berjalan baik. Ia juga ingin Lemhannas tetapkritis, netral dan berwibawa.Ermaya selaku mantan Gubernur Lemhannas pun, saat itu mengatakan kerjakeras presiden harus dibantu, bukanhanya dengan yes man.Kata Ermaya, para menteri harusmenunjukkan loyalitasnya kepada bangsadan negara, bukan semata kepada kekuasaan. Dia berharap Lemhannas tetapberada di atas semua partai dan golongan.Bila Ermaya meminta loyalitas ditujukan kepada bangsa dan negara, Muladijustru meminta ditujukan kepada pemerintah.Untuk menumbuhkan loyalitas padasistem nasional, dan mengaplikasikanprogram pemerintah, Lemhannas menyiapkan kursus bagi seluruh gubernurdan ketua DPRD selama empat minggu,serta kepada bupati/walikota dan ketuaDPRD selama delapan minggu.Suka KontroversialLahir di Solo 26 Mei 1943, Muladimenyelesaikan pendidikan S1 sarjanahukum di FH-Undip tahun 1968, dan S3Ilmu Hukum Program Pascasarjana FHUnpad tahun 1984 dengan predikat cumlaude.Semasa kuliah Muladi aktif di ormasmahasiswa ekstra universiter GerakanMahasiswa Nasional Indonesia (GMNI),menjadi Komandan Menwa, bahkanmenjadi atlet olahraga beladiri judo dankarate.Ia lalu menjalani profesi sebagai pegawai negeri, menjadi dosen pengajar diUndip Semarang, dan di berbagai universitas lain sebagai dosen terbang. Iapundiangkat menjadi Rektor (1986) dan GuruBesar FH-Undip, hingga akhirnya masukdalam kabinet terakhir Pak Harto (1998).Sejak tahun 1997 ia duduk sebagai anggota MPR, dan anggota Komnas HAM.Pada awal 2005 ia menanggalkan status sebagai abdi negara, mengajukanpensiun dini, lalu terjun ke kancah politiksebab ingin berbuat banyak bagi bangsa.Ia juga optimis dengan kepemimpinanJusuf Kalla di Partai Golkar.Muladi mengikuti pemilihan hakimagung di DPR dengan harapan tunggal,akan terpilih menjadi Ketua MahkamahAgung.Iapun memperoleh suara tertinggi saatmenjalani fit and proper test di DPR, diatas Bagir Manan.Keduanya sesungguhnya dikenal dekatdengan kekuatan politik Orde Baru.Namun karena Muladi dinilai lebih dekatdengan kekuasaan Pak Harto, dan Habibie, Gus Dur lalu lebih memilih BagirManan akhirnya.Sebagai pakar hukum pidana, Muladidianggap mumpuni di bidangnya. Tetapi,karena posisi politiknya dianggap cukupkental, pernyataan Muladi seringkalidianggap subjektif oleh masyarakat.Selaku Gubernur Lemhannas, misalnya,ia menyatakan setuju dilakukan amandemen kelima UUD 45. Perubahan yangsudah empat kali dilaksanakan menurutnya sudah merefleksikasn sistem dankehidupan politik serta kebijakan strategisnegara yang demokratis, menjunjungtinggi HAM, dan tegaknya hukum.Tetapi, perubahan itu masih menyisakan beberapa keganjilan dan kejanggalanyang harus dipikir ulang.Karena itu amandemen kelima menurutnya harus dilakukan hati-hati, serius,akurat dan waktunya pas. “Jadi yang paling tepat waktunya adalah oleh MPR yangakan datang,” kata Muladi, berbicaradalam Konvensi Nasional ke-10 IkatanAlumni Lemhannas (IKAL), di Jakarta.Timing yang disebutkannya itu jelasjelas bertabrakan dengan keinginanseluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sejumlah politisi, bahkanPresiden sendiri yang ingin ngebet mengamandemen UUD 45. „ HTL