Page 58 - Majalah Berita Indonesia Edisi 39

58 BERITAINDONESIA, 07 Juni 2007Satu lagi dari BPS, “Tidak Valid”Pertumbuhan Komponen PDB (%)Dikurangi Impor Barang dan Jasa -1,4 8,4PDB 2,0 6,0T = Triwulanthd = TerhadapSumber BPSJenis T I/2007 T I/2007Thd T IV/2006 Thd T I/2006Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga -0,5 4,5Pengeluaran Konsumsi Pemerintah -31,1 4,3Pembentukan Modal Tetap Bruto -2,5 7,5Ekspor Barang dan Jasa -0,1 8,9ublikasi Badan PusatStatistik (BPS) kembali disambut paraekonom dengan kerutan dahi. Rilis BPS yangdisambut nada miris sejumlahekonom itu, sudah yang keduakalinya. Pertama dan yang paling heboh, ketika PresidenSusilo Bambang Yudhoyonomenyampaikan pidato kenegaraannya tanggal 16 Agustus2006 di hadapan rapat paripurna DPR, yang dianggaptidak valid. Saat itu, PresidenYudhoyono mengungkapkanangka kemiskinan turun dari23,4 persen pada tahun 1999menjadi 16 persen pada tahun2005.Saat itu, presiden mengutipangka kemiskinan yang menurut statistik BPS mengalamipenurunan selama tahun2006, padahal kenyataannyajustru meningkat. Tak ayallagi, pidato yang seharusnyamenenteramkan hati rakyatyang resah di bawah tekananinflasi tinggi akibat kenaikanharga BBM, justru semakinmempertajam keraguan masyarakat terhadap pemerintah.Protes para ekonom yangdikomandoi Tim IndonesiaBangkit (TIB) ini, memangsangat faktual. Sejumlah argumentasi yang dikemukakan,jelas memperlihatkan warnakontras antara klaim pidatoPresiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan kondisi aktual kemiskinan yang menimpa rakyat. Argumentasi semakin diperkuat dengan dataBank Dunia yang menyebutangka kemiskinan di Indonesia mendekati 50%.Ternyata, data BPS yangdipidatokan Presiden RI ke-6itu adalah data Maret 2005yang belum di-update BPSmenjadi data Maret 2006.Tidak diketahui persis apakahkesalahan data itu disengajaatau karena kekeliruan semata. Satu yang pasti, “kecelakaan” yang menimpa presiden itu hampir menjadi peristiwa politik ketika anggotaparlemen hendak ikut-ikutanmemprotes data yang dilansirpresiden.Hampir sama dengan “keintervensi pemerintah. Bahkan menurut Rusman, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selalu menekankan agarBPS memberikan laporan objektif, sekalipun bisa berakibatjelek untuk pemerintah.Bertitik tolak dari prediksiberbagai institusi, walau disatu sisi mengakui adanyapeningkatan pertumbuhanekonomi, namun secara umumdiprediksi tidak akan mencapai 6%. Bahkan DepartemenKeuangan, sebelumnya memprediksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,70% sampai5,90%. Tidak mengherankan,ketika BPS mencantumkanangka 6%, langsung disambutdengan berbagai komentarbernada keberatan.Menurut Rusman Heriawan, faktor pendukung tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi triwulan I 2007 adalahsektor pertanian yang tumbuhhingga 16,8%. Dan lebih khusus lagi didorong sub sektortanaman pangan yang didorong faktor musim panen triwulan I.Walaupun Rusman telahmenjelaskan detil dari komponen-komponen yang mendorong pertumbuhan ekonomiTriwulan I/2007, ekonom TIBtetap tidak merasa puas. Bahkan mereka berencana menemui Ketua Komisi IX untukmengusulkan pembentukanPanja Statistik. Sebab sebagailembaga penyedia informasi,data-data BPS seharusnyadidukung dengan tingkat validitas paling akurat, sehinggatak siapa pun yang pantasmeragukannya. „ MHPSelama pemerintah SBY-JK, sudah keduakalinya para ekonomi meragukan validitasdata BPS. Sebagai sumber informasi palingberkompeten, data-data BPS tidakseharusnya diragukan siapa pun.celakaan” yang dialami presiden, publikasi terbaru BPS pundisambut kerutan kening beberapa ekonom. Lagi-lagi, TimIndonesia Bangkit, kembalimengkritisi data BPS, terutama menyangkut laju pertumbuhan ekonomi triwulan I2007 yang dirilis BPS padaSelasa (15/5).Menurut TIB, pertumbuhanekonomi triwulan I 2007 sebesar 6% pada Produk Domestik Bruto (PDB) dibandingdengan periode yang samatahun lalu, tidak sesuai denganrealitas dalam masyarakat.Lebih tendensius lagi, TIBmenduga BPS telah diintervensi pemerintah.Namun Kepala BPS RusmanHeriawan menepis dugaanTIB dan membantah adanyaData BPS yang dipidatokan Presiden SBY 16 Agustus 2006 di hadapan rapat paripurna DPR, adalah dataMaret 2005 yang belum di-update BPS menjadi data Maret 2006.foto: berindo wilsonBERITA EKONOMI