Page 55 - Majalah Berita Indonesia Edisi 64
P. 55
BERITAINDONESIA, Februari 2009 55BERITA DAERAHStrategiMeniti 2009Tahun pertama menjabat Bupati Purwakarta, H DediMulyadi SH melakukan penataan birokrasi danpengelolaan keuangan daerah yang lebih berpihak padamasyarakat.eiring pemberlakuan organisasiperangkat daerah sebagaimanadiatur dalam Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007, sejak akhir Desember 2008 lalu Bupati DediMulyadi melakukan pengisian dan alihtugas pejabat eselon II, III, dan IV dilingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Sebanyak 29 orang eselon IImenempati pos baru termasuk diangkatnya 5 Staf Ahli setingkat eselon II sertamunculnya 5 pejabat baru yang promosimenjadi eselon II yakni Titov FirmanHidayat SH yang menjabat Asisten SekdaBidang Pembangunan; H Agus SuherlanMM sebagai Kepala Dinas (Kadis) Kependudukan dan Catatan Sipil; Ir TarsamanaSetiawan sebagai Kadis Energi dan Sumber Daya Mineral; Ir Martono sebagai StafAhli Bidang Pembangunan; Drs H EndangKoswara M.Si dipercaya menjadi KadisKoperasi, UMKM, Perindustrian danPerdagangan; dan Wahyu Subroto SHM.Si sebagai Asisten Sekda Bidang Pemerintahan.Penataan sistem birokrasi ini menurutBupati, dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya pegawai, sekaligus mendorong birokrasi bekerja profesional, mendorong agar keuangan daerah terkelola dengan baik, mendorong panitia anggaran eksekutif melaksanakanekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah, serta mendorong seluruhsatuan kerja perangkat daerah (SKPD)menguasai teknologi informasi (IT) demitercapainya sistem birokrasi teknologitepat guna.Mengenai anggaran dan pendapatantahun 2009, pejabat yang mengisi posbaru sebagai Kadis Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah (PKAD) Drs H MokhIrsyad Nasution, Ak., MM saat berbincangdengan wartawan Berita Indonesia memberi gambaran bahwa dalam APBD tahun2009 terjadi peningkatan. Namun disebutkan, akan ada langkah srategis melaluipemangkasan sejumlah anggaran dalamAPBD yang berbeda dari tahun 2008 yaitupemangkasan pada pos rutin, sepertiinsentif pegawai, biaya media, dan kegiatan pertemuan yang menggunakananggaran. Sebaliknya, anggaran posinfrastruktur terutama pembangunanjalan dan jembatan akan meningkat dari50 milyar tahun 2008 menjadi 100 milyartahun 2009 sebagai hasil efisiensi beberapa pos anggaran dimaksud.Menurut H Mockh Irsyad, denganmilyar, dana perimbangan Rp 107 milyar,dana alokasi umum Rp 454 milyar, danaalokasi khusus Rp 41 milyar, sehingga total APBD tahun 2009 adalah sebesar Rp669 milyar.Mengenai PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang bersumber dari pajak hotel,restoran, penerangan jalan umum, retribusi daerah, galian C dan lainnya, tahunini ditargetkan naik Rp 10 milyar menjadiRp 67 milyar dari sebelumnya (tahun2008) Rp 57 milyar. Namun untuk mencapai target itu, Irsyad mengakui akanmenghadapi tantangan berat karenabersamaan dengan pelaksanaan pemilu2009. Untuk itu, Irsyad menyebutkan,perlu langkah terpadu semua komponenbangsa untuk menjaga stabilitas agarkegiatan ekonomi tetap terjaga. Sebab,jika terjadi gejolak di tengah masyarakat,perekonomian masyarakat pasti mengalami gangguan yang selanjutnya akanmempengaruhi lancarnya penarikanpajak dan retribusi.Dinas PKAD yang juga membidangianggaran dan aset daerah yang memilikiregulasi terhadap semua SKPD, menurutdipangkasnya beberapa pos rutin dalamAPBD 2009 ini, kegiatan birokrasi akansemakin ketat. Namun sebaliknya, masyarakat akan menikmati dampak langsungterutama tuntasnya perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan yang ditargetkan selesai tahun 2009. Untuk program tahun 2010 nanti, Pemkab Purwakarta diharapkan akan mengalihkan fokusprogram penuntasan desa tertinggalmelalui penguatan Lembaga PercepatanDaerah Pedesaan.Secara garis besar H Mockh Irsyadmengambarkan, APBD 2009 terdiri daripendapatan asli daerah (PAD) Rp 67Irsyad akan melakukan kontrol ketatpengeluaran dan penggunaan keuangandemi mewujudkan tuntutan blue printbirokrasi yang ditetapkan Bupati, yaitupenataan sistem layanan birokrasi gunaterkelolanya pendapatan dan keuanganyang baik dan profesional.Karena perhitungan anggaran dankontrol penggunaan anggaran juga menjadi tugas dan tangung jawab DinasPKAD, maka setiap SKPD yang mengajukan pencairan anggaran, menurutIrsyad, harus mengacu pada tahap danmekanisme yang ditetapkan undangundang. BNDSPembacaan pakta integritas di Purwakarta beberapa waktu lalufoto: dok. berindo
