Page 15 - Majalah Berita Indonesia Edisi 70
P. 15
BERITAINDONESIA, September 2009 15BERITA UTAMAmenghasilkan pemimpin yang mempunyai karakter dan pendirian tegas. Apalagipada Pilpres 2009, SBY-Boediono berhasil memenanginya dalam satu putarandengan perolehan suara mayoritas73.874.562 pemilih, atau setara dengan60,8 persen.Tentu, inilah saatnya bagi SBY untukdengan teguh menegakkan sistem presidensial sebagaimana dianut konstitusiRepublik Indonesia. Supaya tidak terulang lagi seperti periode lalu, dimanasistem itu tidak terlaksana dengan baik,sehingga kurang memberi kepastian bagistabilitas dan independensi pemerintahanhasil Pemilu (pilihan rakyat secara langsung). Memang, jika Presiden terlalumenuruti kepentingan partai akan membuat akselerasi kinerja dan target programterganggu aneka kepentingan.Pengamatan Berita Indonesia, dariberbagai cara, sikap dan pernyataan SBY,cukup kuat mengindikasikan bahwa SBYakan bersikap tegas menegakkan kepastian sistem presidensial pada pemerintahannya 2009-2014. Bahkan, tampaknyaSBY, juga berupaya tidak memberi ruangbagi parlemen untuk mengingkari legitimasi presiden hasil pilihan rakyat secaralangsung.Dalam kaitan ini, mewujudkan presidensialisme, M Faishal Aminuddin DosenIlmu Politik Universitas Brawijaya, Malang, dalam opininya di Kompas 16 Juli2009, menyarankan, SBY perlu melakukan reorientasi presidential-parliamentary ke premier-presidensialisme, dengantiga cara.Pertama, membentuk kabinet pemerintahan berbasis kapasitas personal(zaken). SBY mempunyai PD di DPR danbiarkan PD membangun basis koalisidengan parpol lain yang mendukungpemerintah. Jika ingin mengakomodasimenteri dari parpol, hal itu bisa dilakukandengan syarat profesional dan memilikirekam jejak yang mendukung kapasitasbidang kerjanya.Kedua, presiden harus memastikanbahwa dirinya tidak mempunyai rantaikomando resmi pada partai pendukungdengan melepaskan jabatan strukturaldari PD. Dengan demikian, koalisi parlemen yang dibangun PD tidak terkontaminasi kepentingan pemerintah. Parpollain akan melihat bangunan koalisi padapersamaan kepentingan, bukan kuotajabatan publik.Ketiga, dalam menjamin kinerja, presiden perlu menetapkan standar transparanuntuk seluruh jabatan birokrasi. Jabatanpublik yang penting seperti di BUMN,jajaran direktorat jenderal, atau kepalainstansi strategis lainnya bukan lagiberjalan sesuai karier. Presiden bisamembuat terobosan, mengangkat pejabatberkualitas atas dasar pertimbangan yangjelas dan bukan karena desakan politik.M Faishal Aminuddin mengingatkansistem presidensialisme murni tidak bisadijalankan secara radikal, tetapi harusgradual. Menurutnya, orientasi pola premier-presidensial menjadi jalan terwujudnya sistem presidensialisme murni yangterlembaga dan stabil. BI/MLP-BHSSAMPAI DI SINI: Pasangan SBY-JK berakhir Oktober 2009
