Page 16 - Majalah Berita Indonesia Edisi 74

16 BERITAINDONESIA, Februari 2010BERITA UTAMARapor merah pemberantasan korupsi,selain karena faktor politik pelemahanKPK sebagai lembaga independen, wajah(rapor merah) pemberantasan korupsipemerintah sesungguhnya lebih terlihatdari kinerja Kepolisian dan Kejaksaan,sebagai lembaga yang secara strukturalada di bawah Presiden.Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) diJakarta, Senin (18/1/2010) menyatakanKejaksaan Agung (Kejagung) tidak punyaprestasi dalam pemberantasan korupsidalam 100 hari pertama KIB-2. Diamenunjuk penanganan kasus Bank Century yang oleh Kejagung memasukkannyadalam program 100 hari kerja, ternyatamasih belum dilimpahkan ke pengadilan.Dia mengatakan penanganan perkarakorupsi yang ditangani Kejagung benarbenar memprihatinkan. “Bisa dikatakantidak ada kasus korupsi yang besar ditangani Kejagung, bahkan sebaliknya banyak kasus yang di-SP3,” katanya. Menurut Boyamin, justru banyak ditemui jaksanakal, baik di pusat maupun di daerah.Boyamin Saiman menyebut, parameterkeberhasilan pemerintah dalam pemberantasan korupsi, adalah kinerja Kejagungbukannya KPK. “Pasalnya KPK itu lembaga independen, dan Kejagunglah merupakan lembaga pemerintah,” jelas Boyamin.Penilaian serupa, sebelumnya (Jumat15/1/2010), juga dikemukakan IndonesiaCorruption Watch (ICW). Dalam penilaian ICW, Kejagung hampir dikatakantidak memiliki prestasi yang membanggakan dalam upaya pemberantasan tindakpidana korupsi pada program 100 harikerja. Menurut peneliti ICW, Febridiansyah, tidak adanya prestasi yang membanggakan di tubuh ’Korps Adhyaksa’ itu,karena Presiden SBY tidak melakukan “reshuffle” untuk posisi Jaksa Agung.Febridiansyah mengatakan jika posisiJaksa Agung tidak di-reshuffle, maka sulitsekali Kejagung ‘tancap gas‘ dalam pemberantasan korupsi dan mafia hukum diTanah Air. “Posisi Jaksa Agung sangatpenting sekali guna menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam memberantaskorupsi, bukannya pada KPK. KarenaKPK itu independen, bukan lembagapemerintah,” katanya.Indonesia Corruption Watch (ICW),Transparency International Indonesia(TII), Indonesia Badget Center (IBC) danYAPIKA menyimpulkan Presiden SBYbelum berhasil memimpin pemberantasan korupsi. Hal ini dilihat dari wajahKepolisian dan Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. PrestasiPresiden baru terlihat dalam reformasibirokrasi di Departemen Keuangan. Selainkarena faktor KPK, hal inilah yang mendorong naiknya skor Corruption Perception Index (CPI) Indonesia.Pemerintahan SBY sering kali menggembar-gemborkan keberhasilan memberantas korupsi dari naiknya skor CPI Indonesia hasil survey Transparency International (TI) dari 2.0 tahun 2004, 2.2(2005), 2.4 (2006), 2.3 (2007), 2.6 (2008)menjadi 2.8 tahun 2009.Seperti saat menjelang peringatan HariAntikorupsi Sedunia tahun 2009 di IstanaNegara, Selasa (8/12), Presiden SBY untukkesekian kali mengklaim sejumlah prestasipemberantasan korupsi selama lima tahunterakhir. Dimulai dari peningkatan IndeksPersepsi Korupsi (IPK) hasil survei lembagaTransparansi Internasional untuk Indonesia (TII). Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tutur Presiden, terus membaik dariangka 2 pada 2004 menjadi 2,8 pada 2009.SBY juga mengutarakan, dalam limatahun ia telah menandatangani 138 izinpemeriksaan kasus korupsi terhadap penyelenggara negara. “Jumlah tertinggi dalamsejarah republik. Juga merupakan catatanbaru dalam sejarah lima tahun terakhir inikarena penegakan hukum antikorupsi puntelah menyentuh pejabat negara hinggamantan menteri, gubernur, bupati/walikota, anggota DPR, DPRD, dan pejabattinggi lainnya,” katanya.Namun, Wakil Koordinator ICW Emerson Yuntho menyebut komitmen PresidenSBY masih seperempat hati dalam memberantas korupsi, karena dari 500 ijinpemeriksaan yang diajukan kepada Presiden baru sekitar 134 yang disetujui. Presiden juga menguraikan, adanya peningkatan penanganan kasus korupsi baikdalam jumlah kasus maupun uang negarayang berhasil diselamatkan. Presidenmerinci, mulai 2009 kejaksaan telah menuntut 1.292 kasus korupsi dengan potensikeuangan negara yang berhasil diselamatkan adalah Rp4,8 triliun. Sedangkankepolisian dalam kurun 2006-2009 melakukan penyidikan 767 kasus korupsi denganuang yang berhasil diselamatkan Rp20miliar.Presiden menyebutkan, pemerintahtelah berhasil menertibkan 39.477 rekening keuangan negara dengan potensi penyelamatan keuangan negara sebesarRp35,92 triliun, US$237,94 juta, dan 2,86juta euro.Namun TII sendiri menjelaskan, peningkatan skor IPK (CPI) Indonesia dalamlima tahun terakhir itu sangat dipengaruhioleh meningkatnya harapan publik terhadap institusi independen KPK, danreformasi birokrasi yang mulai dilakukandi departemen keuangan. Lebih dari itu,menurut TII, potret pemberantasankorupsi di Indonesia sangat suram.ICW, TII, IBC dan YAPIKA menegaskansurvey TI tersebut tidaklah boleh digunakan sebagai dasar legitimasi bagi pemerintahan SBY, bahwa pemberantasankorupsi yang terjadi di era pemerintahannyaberhasil. Karena, publik sangat paham,keberadaan KPK secara tegas diatur UUsebagai lembaga independen yang tidakterpengaruh kekuasaan manapun, termasuk Presiden.Selain itu, posisi CPI Indonesia di mataAksi demo anti korupsi yang digelar 9 Desember 2009foto: dok berindo