Page 17 - Majalah Berita Indonesia Edisi 74

BERITAINDONESIA, Februari 2010 17BERITA UTAMAinternasional perlu dilihat secara komparatif dengan negara lain. Meskipun terjadi peningkatan, sayangnya Indonesiamasih berada di jalur negara yang dicekamoleh tingkat korupsi yang akut.Berhubung kasus kriminalisasi KPK danBank Century, dalam perkiraan ICW, TII,IBC dan YAPIKA, pada tahun 2010 ini skorCorruption Perception Index (CPI) Indonesia akan kembali turun.Sekretaris Jenderal TII Teten Masdukimengingatkan agar hasil ini jangan membuat pemerintah sekarang berpuas diri.Apalagi, sejak 2004, kenaikan IPK Indonesia hanya 0,8. Dia mengkhawatirkangelombang keras yang melanda KPK tahunini, akan berdampak pada hasil IPK tahun2010.Menurut Teten, skor tersebut menunjukkan pemberantasan korupsi di Indonesia masih belum menunjukkan perubahan berarti. Dari indeks dengan skala 0sampai dengan 10, di mana 0 berartisangat korup dan 10 sangat bersih, Indonesia mendapatkan skor 2,8. Skor dalamIPK didapatkan dari penggabungan hasil13 survei lain yang dilakukan oleh 10institusi independen.Koordinator ICW Danang Widoyokojuga memprediksi, capaian IPK Indonesia tahun 2010 bakal menurun. Lantaransepanjang tahun 2009, Indonesia mengalami deraan hukum, khususnya penanganan kasus skandal Bank Century Tbkoleh KPK dan masih buruknya parameterpengelolaan keuangan negara oleh Depkeu. Menurut Danang, Indonesia masih dilevel negara korupsi lebih besar dibandingkan Malaysia dan Singapura.Ekonomi, Arah Tak JelasRapor KIB-2 dalam 100 hari pertamadi bidang ekonomi dan peningkatankesejahteraan rakyat juga diklaim pemerintah berhasil memuaskan. Namunekonom Tim Indonesia Bangkit Ichsanuddin Noorsy di Jakarta, Rabu (27/1/2010) justru mempertanyakannya. “Berbagai indikator yang disebutkan pemerintah tidak sesuai dengan ukuran masyarakat,” kata Ichsanuddin Noorsy di Jakarta. Noorsy justru menunjuk banyak indikator yang menunjukkan kegagalanpemerintah, seperti ketimpangan antaraangka dan fakta serta harkat dan martabatmasyarakat yang kian terpuruk. Selain itu,katanya, secara struktural, manusia Indonesia mulai menjadi bangsa kuli dan kulidi antara para bangsa.Dalam pandangan Noorsy, Presiden lebihlancar dan bangga menjelaskan pada parapemodal asing, tetapi gagal dalam menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia.CAFTA, katanya, yang dampaknya jelas-jelas menghancurkan sendi-sendi kehidupanmasyarakat bawah justru terus dijalankan.Maka, menurut Noorsy, aksi-aksi gerakan massa seperti tanggal 28 Januari dansetelahnya tidak bisa dihindarkan. Diamelihat, rakyat setidaknya akan menuntuttiga hal, yakni pembubaran konspirasineoliberal, stabilitas harga merujuk padakepentingan (kondisi) domestik, danpembubaran kabinet neoliberal. Noorsysangat kuatir jika tuntutan-tuntutan initidak direspons akan berdampak padakrisis politik.Pandangan hampir senada dikemukakan ekonom Universitas Gadjah Mada(UGM) Revrisond Baswir. Dia mengatakan, Program 100 Hari KIB-2 di bidangekonomi tak memiliki arah yang jelas.“Arah yang ditempuh pemerintah taksesuai amanat konstitusi,” kata Revrizonkepada SH, Rabu (27/1/2010).Revrizon menjelaskan bahwa dalamkonstitusi disebutkan, “Perekonomiandisusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Namun,menurutnya, pemerintah malah mengabaikan hal tersebut. Misalnya saja dengan tetap mengimplementasikan perjanjian CAFTA yang jauh dari yang diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar(UUD) 1945 tersebut. “Bukan berarti sayaantiperdagangan internasional, tapi yangterpenting saat ini adalah fair trade, bukanfree trade,” cetusnya.Dalam pendangan Revrizon, saat inimasalah yang terjadi bukanlah persainganantara Indonesia melawan China ataunegara ASEAN lainnya, tapi strukturmaasyarakat Indonesia. “Jelas FTA hanyamenguntungkan golongan atas, sedangkan yang lemah akan tersingkir. Lagi pula,kita baru mendengar ribut-ribut soalCAFTA saat di ujung program 100 hari.Sebelumnya, tak terdengar,” tuturnya.Namun, Menko Perekonomian HattaRajasa tetap optimis dengan kinerja paramenteri dalam menyukseskan program100 hari. Dia mengemukakan indikatorkinerja para menteri perekonomian dalampencapaian program 100 hari terlihat dariproduk yang telah dihasilkan, baik terbentuknya peraturan pemerintah maupunKeppres. Semuanya sudah pada draf final.„ BI/BHS/MLPRapat kerja semua menteri dan gubernur se-Indonesia di Istana Cipanas, Cianjur, Jawa Barat (2/2)foto: presidensby.info