Page 59 - Majalah Berita Indonesia Edisi 85
P. 59
BERITAINDONESIA, Desember 2012 59YHIGHLIGHT BERITAtam dan Deddy Saputra, bendaharaKPUD Batam sudah lama ditahan. Keduanya sudah menjalani sidang perdana diPengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Selasa (16/10).Kasus dana hibah KPUD Batam tersebut oleh penyidik kejaksaan didugamerugikan uang negara sekitar Rp 1,2miliar, telah menetapkan tiga tersangka.Hendri dan para komisioner KPUD Batam lainnya telah menjalani pemeriksaansebagai saksi untuk berkas Deddy danSaripuddin. Hendri yang sudah ditetapkan sebagai tersangka juga sudah dicekal.Ketika wartawan menanyakan perihal inikepadanya, ia balik bertanya: Apa buktinya saya korupsi?”“Setahu wartawan, bagaimana? Apabuktinya? Satu saja! Kalau pernyataansaksi, saksinya siapa? Artinya kita harusjeli melihat persoalan ini, isunya kanbanyak. Makanya kita tengok saja pemeriksaan nanti,” tegasnya. Menurut Hendriyanto, untuk menelusuri siapa sajayang layak disalahkan dalam kasus itu,sebenarnya mudah. “Hal itu bisa dilakukan dengan merunut kronologi kasus ini.Mengurai dana KPU itu mudah, selidikisaja mulai dari tahapan pengajuannya,pengambilannya, penggunaannya danpertanggungjawabannya. Apakah ketuaatau komisioner ada tanda tangan di situ,”katanya seusai mengikuti sebuah acarapelantikan sebuah organisasi kemasyarakatan di Hotel Golden View Bengkong,Batam.Dia menyatakan siap mengikuti prosespenyidikan yang dilakukan Tim Kejaksaan Negeri Batam, kendatipun ia mengaku heran dengan penetapannya sebagaitersangka. Apalagi jika sangkaan itudikaitkan dengan tudingan memperkayadiri. Dia membantah pengakuan staf KPUperihal dugaan pemalsuan laporan perjalanan dinas fiktif serta memerintahkanuntuk memberikan THR kepada staf KPU.Hendri menyatakan keberatan jika berbagai modus penyelewengan anggaran diKPU Batam otomatis menjadi tanggungjawabnya secara hukum.Hendri menjelaskan, terkait dengankeluarnya surat perintah tugas (SPT),perlu dipahami bahwa SPT untuk perjalanan dinas di KPU ada dua. Pertama,untuk staf sekretariat ditandatangani olehSekretaris KPU. Kedua, untuk komisionerKPU ditandatangani oleh Ketua KPU.“Pertanyaanya, surat perintah perjalanandinas (SPPD) yang ditemukan fiktiftersebut apakah untuk perjalanan stafKPU atau komisioner KPU? Kalau SPPDyang diduga fiktif tersebut atas namakomisioner KPU, maka langkah yangdilakukan adalah, bagaimana SPT tersebut keluar. Apakah benar dikeluarkan(ditandatangani) oleh Ketua KPU?” jelasHendri dengan nada tanya.Menurut keterangan yang dia dapatdari staf KPU yang membuat surat untukperjalanan dinas komisioner KPU tersebut, bahwa tandatangan Ketua KPU diSPT tersebut bukan asli tanda tangannya,tetapi di-scan atas perintah SekretarisKPU. Dia tegaskan juga, duit dari perjalanan dinas itu tidak pernah diserahkanke komisioner yang namanya dicatutdalam SPPD tersebut, tetapi diambil olehSekretaris.Sedangkan mengenai dugaan KetuaKPU Kota Batam memerintahkan untukmemberikan THR kepada staf KPU,menurut Hendri, hal itu perlu dibuktikan.“Apakah Ketua KPU memang pernahmemerintahkannya? Nah, kalau ada,siapa yang diberi perintah tersebut?”sanggahnya. rdKorupsi di KPUD BatamKetua KPUD Batam Hendriyantoyang sudah ditetapkan sebagai tersangka masih melenggang di alambebas. Sedangkandua tersangka lainnya yakni Saripuddin Hasibuan, sekretaris KPUD BaAda BUMN Jadi MayatAda badan usaha milik negara (BUMN) yang sudah jadimayat dan mati suri. Itu kata Menteri Badan Usaha MilikNegara Dahlan Iskan. Dahlan membeberkan sari 141 BUMN,110 di antaranya sehat, sisanya berubah menjadi mayat dantinggal nama. Menteri BUMN mengemukakan hal itu saatmemberi pengarahan kepada pemimpin BUMN bersamaPresiden Susilo Bambang Yudhoyono di Yogyakarta, Rabu,10 Oktober 2012.Dahlan menegaskan, perusahaan BUMN harus bisa memenuhi tiga kategori,yakni menjaga ketahanan nasional, mesin pertumbuhan, dan bisa diandalkanmenjadi jago-jago di dunia internasional. “Badan usaha yang belum masukketiga kategori itu harus berusaha masuk. Jika tidak memenuhi syarat,sebaiknya bubar,” kata Dahlan. Dia mengingatkan perusahaan BUMN tak bolehsaling jegal dan bergerak untuk satu misi, misalnya ketahanan pangan. Diamemberi contoh PT Sang Hyang Sri, Bulog, dan lainnya saat ini dalam satukomando, yaitu membangun ketahanan pangan. tpGaji Penyidik TimpangGaji penyidik di KPK amat timpangdibanding penyidik di Polri. Kepala BiroPenerangan Masyarakat Kepolisian RI,Brigadir Jenderal Boy Rafli, menyatakangaji polisi yang bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi lebih besar empatkali lipat dibanding yang bertugas diPolri. Akan tetapi, perbedaan gaji yangtimpang ini tidak menjadi daya tarik bagianggota polisi untuk keluar dari kepolisian. “Hanya beberapa oknum saja yangpindah karena alasan gaji, sebagian besarkembali ke Polri,” kata Boy Rafli kepadapers, Jumat, 12 Oktober 2012.Boy merinci, di institusi Polri gajianggota polisi yang berpangkat Komisaris Polisi sekitar Rp 4 juta hingga Rp 5juta per bulan. Sedangkan gaji polisiberpangkat sama di KPK sekitar Rp 20juta hingga Rp 25 juta per bulan. Selainpenghasilan, papar Boy, perbedaan besarjuga terjadi pada anggaran operasionalpenanganan kasus. Di Badan ReserseKriminal Mabes Polri, anggaran operasional penyidikan hanya sebesar Rp 37juta per kasus. Sangat timpang denganbiaya operasional penyidikan di KPKyang besarnya mencapai Rp 300 jutalebih.Tapi, kata Boy Rafli, gaji dan anggaranoperasional yang timpang itu tidakmenjadi alasan bagi Polri untuk tidakbekerja secara baik. “Tidak ada masalahbagi penyidik Polri. Kami tetap jalan,”kata Boy. Walaupun dia menyebut adaupaya untuk memberikan insentif ataupenyamaan penghasilan dan operasional bagi Polri. Menurutnya, langkah iniakan semakin membantu Polri dalampenanganan kasus-kasus korupsi. tp
