Page 57 - Majalah Berita Indonesia Edisi 87

BERITAINDONESIA, Maret 2013 57Y BERITA KOTAGanjil Genap Pro Si Kayaidak selamanya Joko Widodo danBasuki Tjahaja Purnama, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta berpihak kepada kelompok masyarakat kecil dan menengah bawah. Kali ini,penguasa Jakarta tersebut, secara jelas,mengutamakan kepentingan orang-orangkaya. Jokowi bersikukuh akanmelaksanakan kebijakan kendaraan bernomor polisi ganjil-genapuntuk mengurai kemacetan lalulintas Jakarta pada Juni 2013setelah diundur dari rencana semula pada Maret 2013.Kebijakan ganjil-genap ala Jokowi itu akan membatasi kendaraan bermotor (mobil) memasukijalan-jalan di wilayah Jakartaberdasarkan nomor polisi ganjilgenap yang ditandai dengan pemberian stiker. Akan diatur harihari tertentu untuk ganjil-genaptersebut. Misalnya, hari Senin hanya kendaraan bernomor polisiganjil yang bisa melintas di Jakarta. Selasa, genap dan seterusnya.Kebijakan ini dinilai sangatprematur, tidak realistis dan sangatberpihak kepada orang-orang kaya, karenasama sekali belum didukung dengan sarana transportasi umum yang memadai.Kenapa kebijakan ganjil-genap ini dinilai berpihak kepada orang kaya danmengorbankan orang kecil dan menengahbawah? Karena kebijakan ini hanya akansangat menyulitkan kelompok masyarakat menengah bawah (pekerja) dan akanmenguntungkan orang-orang kaya. Sebaborang-orang kaya akan menguasai lalulintas Jakarta. Bagi orang kaya, membelidua-tiga-empat mobil, minimal dua(ganjil dan genap) untuk setiap anggotakeluarga bukan hal sulit. Mereka tidakmungkin beralih menggunakan transportasi umum, apalagi dalam kondisi kurangmemadai (manusiawi) seperti sekarang.Kebijakan ini hanya berdampak kepadakelompok menengah bawah, pemilik kendaraan ‘butut’ dan/atau ber-cc 1500 yangterpaksa membeli kendaraan karena tidakmemadainya kendaraan umum. Sebagianmereka kemungkinan akan memaksakandiri mencicil mobil bekas atau baru agarbisa memiliki mobil bernomor polisi ganjildan genap. Atau terpaksa melanggar hukum dengan memalsukan nomor polisiatau stiker ganjil-genap.Selama sarana transportasi umumbelum memadai, kebijakan ganjil-genapini tidak akan efektif mengurai kemacetanlalulintas Jakarta. Justru akan memicupembelian mobil bekas dan baru semakinbanyak. Paling tidak akan mendorong para orang kaya memiliki dua mobil untuksetiap anggota keluarga. Dan, merekalahyang berselancar menikmati kebijakanini. Sementara sebagian besar kelompokmenengah bawah (pekerja) akan terpaksamenderita menggunakan kendaraanumum yang belum manusiawi.Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit memperkirakan akan ada 2 juta orang yang terkenadampak. ”Kita tidak hanya bicara diJakarta, tetapi di Jabodetabek. Kita bicarasekitar 4,5 juta (orang) perjalanan yangmasuk setiap hari. Dengan kebijakan ini,akan ada 2 juta orang yang terkena dampak,” kata Danang.Danang menilai, perkembangan pertumbuhan moda transportasi di Jakarta,khususnya untuk mendukung kebijakanganjil-genap, belum mampu menampungdampak kebijakan itu, baik dilihat darisegi penambahan rute maupun saranatransportasi yang tersedia. Menurutnya,paling tidak dibutuhkan sekitar 10.000bus baru on top dari sekarang untuk bisamengakomodasi 2 juta orang itu. Makanya, Danang menyarankan supaya mengevaluasi betul program ganjil-genap itusebelum dijalankan.Danang meminta Pemprov DKI untukmeninjau kebijakan itu dari segi mobilitasmasyarakat Jakarta, apakah kebijakantersebut berimplikasi terhadap mobilitasmasyarakat, hak asasi dalam berkendara,dan perekonomian Jakarta khususnya.Ketua Presidium Indonesia PoliceWatch (IPW) Neta S Pane jugamengatakan, kebijakan Jokowisoal ganjil-genap itu sangat takrealistis. Neta mengatakan, seharusnya Jokowi membenahi duluangkutan umum yang sangat tidakmemadai. Menurutnya, pelayananbusway saja masih sangat buruk,selain berjubel, di atas jam 21.00,busway tidak berhenti di semuahalte.Maka, Neta mendesak agar Polda Metro Jaya tidak mendukunggagasan ganjil-genap tersebutkarena sangat tidak realistis danakan merugikan rakyat. MenurutNeta, bukan langkah seperti ituyang mesti diambil oleh PemprovDKI. “Justru yang mesti lebihdiperhatikan adalah mengenai pertumbuhan kendaraan bermotor dan tidakadanya langkah pengendalian produksikendaraan bermotor itu sendiri yangjumlahnya terus meningkat,” kata Neta.Menurut Neta, terjadinya kemacetanparah di Jakarta adalah akibat tidak jelasnyakonsep pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat, untuk mengendalikan jumlahkendaraan bermotor. Bahkan, pemerintahcenderung berpihak kepada kepentinganasing dalam mengumbar produksi kendaraan bermotor. Di sisi lain, pemerintah tidakpeduli dengan keberadaan angkutan umum(massal). “Jokowi harusnya mengetahuibahwa ketidaknyamanan angkutan umumlah yang membuat warga Jakarta terpaksamengandalkan kendaraan pribadi (mobilatau motor),” ujar Neta.Gubernur Jokowi dengan santai menanggapi pro kontra mengenai kebijakansistem ganjil genap ini. Menurutnya,sebuah kebijakan selalu ada yang pro dankontra. Dia menegaskan, untuk mengatasi kemacetan Jakarta butuh kebijakanradikal. Salah satunya adalah menggunakan sistem ganjil genap untuk kendaraanseperti mobil. Jokowi membantah kebijakan ini akan menelan Rp62 miliar tahunini. Q mbi-tslTSalah satu kebijakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang pro orang-orang kayaadalah akan diterapkannya nomor polisi ganjil-genap dalam upaya mengurai kemacetanlalulintas Jakarta. Kebijakan itu dinilai sangat prematur karena tidak didukung saranatransportasi umum yang memadai.Jakarta macet, transportasi massal tak memadai