Page 56 - Majalah Berita Indonesia Edisi 87

56 BERITAINDONESIA, Maret 2013BERITA DAERAHZPenyelewengan di Balik Empat KapalEmpat kapal perintis sudah lamaberhenti beroperasi namun danaoperasional kapal tersebut selaludianggarkan setiap tahun.ntuk memajukan kota Batam khususnya masyarakat hinterland (masyarakat pulau), Pemko Batam memberikanbantuan berupa empat unit kapal Perintis untuk memudahkan hinterland menjangkau pulau-pulau. Kapal-kapal tersebutdianggarkan dari APBD dengan dana sebesar 3 miliar rupiah.Keempat kapal yang dipesan dari PT. M. Gemanusa itu antaralain KM. Sri Bulang, KM. Sri Lengkang, KM. Sri Todak dan KM.Sri Galang. Namun, masyarakat hinterland tidak lama menikmati kehadiran kapal itu karena sudah disimpan di sebuah workshop di daerah Batu Aji Batam.Dari hasil temuan BPK pada tahun 2006, hasil penerimaan penjualan tiket kapal perintis ini tidak sebanding dengan biaya operasional, dimana Pemko Batam menyubsidi biaya operasional danpemeliharaannya hingga ratusan juta rupiah. Pada tahun 2007,keempat unit kapal perintis ini hanya mampu memberikan PADsekitar 700 juta, padahal target yang ditetapkan di APBD sebesarRp1,2 milliar. Dari data yang berhasil dihimpun Berita Indonesia,pengoperasian dilakukan oleh pihak ketiga yaitu PT. PCB yang diaturdalam kontrak kerjasama dengan Dinas Perhubungan (13/01/2005).Di dalam draf anggaran APBD Kota Batam tercantum biayapengoperasian dan pemeliharaan rutin secara berkala. Namun,biaya yang dianggarkan dalam APBD dari tahun 2010, 2011 dan2012 tidak pernah terealisasi alias raib entah kemana. Ada dugaan bahwa Dinas Perhubungan Kota Batam sebagai penggunaanggaran memberikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) fiktifuntuk menutupi kecurangan di Dinas Perhubungan.Kepala Bidang Kelautan Dinas Perhubungan Batam, Failasuf,mengatakan dirinya tidak mengetahuiadanya anggaran untuk perawatan kapalperintis pada tahun 2011, karena sepengetahuan Failasuf, kapal itu tidak beroperasi lagi sejak tahun 2011 dan sudah diserahkan ke bagian aset Pemko Batam.\ lebih jelasnya, tanyakan saja kepadaKepala dinas,\Kepala Dinas Kota Batam Zulhendrimengatakan, jika sudah diserahkan ke asetartinya sudah tidak beroperasi lagi danotomatis tidak bisa dianggarkan lagi.Karena saat akan diajukan usulan anggaran dibahas terlebih dahulu oleh tim Banggar Pemerintah Kota bersama Tim Panggar DPRD, dan setiap akhir tahun, pelaksanaan kegiatan diaudit oleh Pengawas internal Inspektorat dan pengawas eksterTersandung'Karung Beras'Batam dengan Pompong (sarana angkutan laut)bertonage, daya angkut 3, 5, 10, 20 sampai ratusanton. Bongkar muat dilakukan di pelabuhan tikus(tidak resmi) seperti Gentong, Pasar Baru, Mentigidan Pasar Lama. Miliaran kerugian negara setiapbulan dari penerimaan bea masuk, cukai, pajak,selama ini tidak pernah menjadi perhatian dariinstansi terkait.Hal yang berbeda terlihat pada pasokan barangdagangan yang diangkut puluhan truk setiap haridari Batam melalui pelabuhan RoRo yang harusdilengkapi dengan dokumen resmi bayar cukai,pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).Bahkan, hari Minggu 20 Januari 2013 lalu, duatruk bermuatan beras impor sebanyak 330 karungisi 25 kilogram ditangkap Pencegahan Penindakan(P2) Subseksi Hanggar Bea dan Cukai Tanjung Uban,di sekitar pelabuhan Gentong Pasar Baru. Trukbersama muatan (beras impor ilegal) tersebutdiamankan di gudang Bea & Cukai Bati V TanjungPinang. Menurut petugas P2 Bea Cukai TanjungUban, penangkapan dilakukan terhadap beras imporyang tidak dilindungi dokumen alias ilegal di jalankeluar pelabuhan tikus yang hendak mengantarkanberas tersebut kepada pedagang di Tanjung Pinang.Dari supir, mereka tahu siapa pemilik beras yangsebenarnya. Mereka melakukan pencegahan sesuaidengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan UUKepabeanan, terang petugas bea cukai yang tidakbersedia namanya ditulis. Kepala Kantor Pengawasan dan Penindakan (KPP) Bea dan Cukai TipeMadya Tanjung Pinang yang dikonfirmasi via pesanpendek, membenarkan penangkapan 2 truk bermuatan beras impor ilegal itu. \'Barang Disita Negara',” katanya.Pemilik barang, Indra Setiawan alias Een yangdikonfirmasi Berita Indonesia melalui SMS (24/1/2013) mengakui bahwa 330 karung beras impor yangdiangkut dari Batam lalu ditangkap petugas BeaCukai itu adalah dagangannya. Een yang jugamenjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPRDBintan itu mengakui menjual beras impor ilegal,sebagaimana dipublikasikan beberapa media diBintan, 21 Jan 2013. Tujuan memperjualbelikanberas impor adalah lebih murah dari beras lokalsehingga membantu masyarakat. \ada sejak almarhum ayah saya, dan bukan saya sajayang memiliki usaha seperti ini. Banyak yang lainkok. Dan semua diamankan dulu. Tapi kok saya sajayang disorot,\Semenjak 1 April 2009, Pemerintah menetapkanPelaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas (KPPB) Free Trade Zone (FTZ)wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Namun,pemberlakuan/penerapan peraturan dan ketentuanitu masih menjadi pertanyaan bagi warga masyarakat KPBPB (Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas) Bintan khususnya. Masalahnya,keberadaan infrastruktur pelabuhan bongkar muatbarang (loading and unloading cargo) berbagaijenis kebutuhan masyarakat di Tanjung UbanKawasan FTZ bagian Utara dari tahun ke tahunmasih sebatas khayalan Pemerintah Daerah.Sehingga, baik sebelum dan sesudah BintanBagian Utara masuk dalam wilayah kerja BadanPengusahaan KPBPB Bintan, pemenuhan kebutuhanmasyarakat akan barang impor (gula, beras, kacangkedele, pupuk, bawang putih, dsb) dipasok olehbeberapa orang pedagang secara ilegal dari KawasanBerikat/Perdagangan Bebas Batam. Pengangkutanberbagai jenis komoditi barang dagang tersebut dariUnal: BPK dan BPKP. \tahun tersebut tidak bisa dilaksanakan jikatidak dianggarkan,\Ketua LSM Gebuki Thomas AE mengatakan, Kepala Bidang Kelautan DinasPerhubungan Batam, Failasuf merupakanorang yang paling tahu tentang kapalperintis ini. \saja dengan statement Failasuf. Dia adalahpengguna anggaran,\ga kuat, Failasuf telah menyelewengkananggaran dana pengoperasian dan perawatan kapal perintis tersebut. Karena dari tahun 2010, kapal tidak beroperasi lagimengangkut penumpang dari pulau kepulau. Thomas berharap Kejaksaan NegeriBatam segera mengusut lebih jauh kasusdugaan korupsi ini. „ rid