Page 7 - Majalah Berita Indonesia Edisi 91

BERITAINDONESIA, Desember 2013 7YBERITA TERDEPANhe Guardian dan ABC, Senin 18November 2013, mengutip sejumlah dokumen rahasia yangdimiliki Amerika Serikat danAustralia yang dibocorkan mantanKontraktor Badan Pertahanan Nasional Amerika Serikat (NSA), EdwardSnowden.Dua media Inggris dan Australia itumerilis bahwa Presiden SBY bersama9 jajaran petinggi negara, termasukWakil Presiden Boediono, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan the firstlady, Kristiani Herawati atau lebihdikenal Ani Yudhoyono, menjadi target penyadapan pada 2009.Aneh, Presiden baru tahu! Karenapemerintah memiliki perangkat intelijen (BIN) serta Lembaga Sandi Negara (LSN) dan lain-lain, seharusnyabisa lebih dini mengetahui dan menangkal penyadapan tersebut bahkanmelakukan kontraintelijen. Bukanduduk manis lalu geger setelah adanya pemberitaan media.Dokumen yang dibocorkan itu memuat bahwa intelijen elektronik Australia (Defence Signals Directorate/DSD) melacak kegiatan SBY melaluitelepon genggamnya, Nokia, selama15 hari pada Agustus 2009. Dalamsalah satu dokumen bocoran Snowdenberjudul “3G Impact and Update”yang dilaporkan ABC, itu tertulisupaya pemetaan intelijen Australiauntuk mengikuti peluncuran teknologi 3G di Indonesia dan seluruh AsiaTenggara.Lalu, atas berita The Guardian danABC (Australian Broadcasting Corporation) tersebut Presiden SBY dan jajaran pemerintahannya terkejut, kagetdan bereaksi: Penyadapan itu menyakitkan! Reaksinya: “Seperti cacingkepanasan,” kata Andreas Pariera,Ketua DPP PDI Perjuangan Selasa (19/11/2013).Presiden SBY bereaksi lewat kicauannya di akun Twitter resminya,@SBYudhoyono, Senin 18 Novembermalam. Presiden menyatakan, tindakan itu menyakitkan dan telahmencederai hubungan strategis dengan Indonesia, sebagai sesama negara demokrasi. Karenanya, pemerintahmelancarkan protes dan memintaAneh, PRESIDEN BARU TAHU DISADAPPresiden dan Ibu Negara Ani Yudhoyono beserta sejumlah pejabat tinggi RI disadapAustralia. Anehnya, hal ini baru diketahui Presiden SBY dan jajaran pemerintahannyasetelah pers merilisnya. Lalu, bereaksi seperti cacing kepanasan.penjelasan Australia atas tindakanspionase tersebut. Presiden menjelaskan, pemerintah RItelah melakukan langkah tegas, sepertimenarik Duta Besar RI untuk Australia. “Kita juga akan meninjau kembalisejumlah agenda kerjasama bilateral,akibat perlakuan Australia yang menyakitkan itu. *SBY*,” twit SBY.Menteri Luar Negeri Mary Natalegawa juga menyatakan protes kepadaAustralia. “Jika penyadapan benarseperti dimuat The Australian, Senin(18/11/2013).Apa reaksi Presiden SBY? “Saya menyayangkan pernyataan PM Australia yang menganggap remeh penyadapan terhadap Indonesia, tanpa rasabersalah. *SBY*,” SBY kesal.Atas reaksi pemerintah RI itu, KetuaDPP PDI Perjuangan, Andreas Pariera,menilai pemerintahan SBY seperti cacing kepanasan. “Seharusnya pemerintah bersikap preventif dan tidakutopis melihat hubungan antarnegara,” kata Andreas sebagaimana dirilisOkezone, Selasa (19/11/2013). Diamenyesalkan sikap pemerintah yangseolah menganggap kalau negarasahabat maka yang namanya intelijen termasuk tindakan sadap-menyadap tidak berlaku lagi.Andreas menilai pemerintah RItermasuk Menlu terlalu naif, sebagaiakibat dari prinsip politik luar negeriSBY thousand friends zero enemy, yangnaif utopis, tidak diterapkan dalamtataran realistis. Seharusnya, menurut Andreas, Pemerintah lebih realistis dan menyadari bahwa karakterhubungan internasional secara universal memang lebih ‘realis’, ketimbang ‘idealis-utopis’. “Seharusnya mengedepankan prinsip realisme politikyang berbasis kepentingan nasional,dan untuk itu apapun dilakukan olehsuatu negara demi membela kepentingan nasionalnya,” jelasnya.Sementara itu, Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPP Partai Nasdem, Enggartiasto Lukito mengatakanyang paling bertanggung jawab terkait penyadapan itu adalah LembagaSandi Negara (LSN). Sebab, LSN seharusnya memainkan peran strategisterkait perlindungan sistem keamanan nasional. Menurut Enggartiasto,LSN memiliki peralatan yang cukupsignifikan untuk melakukan enkripsiserta program antipenyadapan berbagai komunikasi yang dilakukan pejabat negara baik di dalam dan di luarnegeri. Maka, dia menyarankan agarLSN sebaiknya fokus melakukan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, bukan mengerjakan yang diluar tugas utama LSN seperti pendataan pemilu. „ BERINDO | tslTPresiden RI SBY dan PM AustraliaTony Abbottterjadi, hal ini bukan saja merupakanpelanggaran keamanan, melainkanjuga pelanggaran serius norma sertaetika diplomatik dan tentunya tidak selaras dengan semangat hubungan persahabatan antar negara,” kata Menlu.Menanggapi berbagai reaksi itu,Perdana Menteri Australia Tony Abbott menolak meminta maaf. Di hadapan parlemen Australia, dia hanyamenjelaskan setiap pemerintah pastimengumpulkan informasi dan semuapemerintahan juga tahu bahwa setiapnegara memang mengumpulkan informasi. Dia menolak memberikankomentar soal masalah intelijen.Namun, satu hal yang dia tegaskan,bahwa Australia menggunakan segenap sumber daya yang ada, termasukinformasi, untuk melindungi kepentingan negara, termasuk membantunegara sahabat dan sekutu. “Tugaskuyang paling penting untuk melindungi Australia dan mengutamakankepentingan negara,” tegas Abbott,