Page 15 - Majalah Berita Indonesia Edisi 97

BERITAINDONESIA, Edisi 97 15BERITA UTAMAKetua MPR Zulkifl i Hasan menyampaikan materi kuliah umumnya dalam tiga bagian. Bagian pertama, tentang kedudukan MPR dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang saat ini (sesudah amandemen UUD 1945) tidak ada lagi. Bagian kedua, tentang demokrasi Pancasila dan apakah tujuan reformasi sudah tercapai. Bagian ketiga tentang demokrasi dengan sistem keterbukaan ternyata memberi kesempatan kepada siapa saja bisa jadi apa saja. Berikut kami sajikan selengkapnya kuliah umum Ketua MPR Zulkifl i Hasan tersebut.Dulu, MPR Lembaga TertinggiBagian pertama, saya ingin menjelaskan sesuai dengan tema yang diminta mengenai GBHN. Tidak terasa sudah 20 tahun bagi kita menjalani proses reformasi. Proses reformasi ditandai dengan amandemen UUD. Masyarakat mengatakan empat kali amandemen, orang politik di DPR mengatakan 1 kali 4 tahap. Suka atau tidak suka sudah sah terjadi, konstitusional. Ada profesor dari Gajah Mada mengatakan, sekarang ini terjadi inkonsistensi dan inkoherensi Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Ideologi dasar negara, undang-undang dasar isinya, katanya inkonsistensi. Kata Profesor Kaelan dari Universitas Gajah Mada.Tentu kita berdebat salah atau benar. Tetapi sudah konstitusional. Kalau dulu MPR itu namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat, dahulu terdiri dari DPR, utusan daerah dan utusan golongan. Karena dia mencerminkan rakyat maka dia adalah lembaga tertinggi. Dulu.Karena dia lembaga negara tertinggi maka dia menetapkan garis-garis besar haluan negara, mau ke mana arah Indonesia, lima tahun, 10 tahun, 25 tahun. Kemudian, memilih mengangkat presiden sebagai mandataris, yang mendapat mandat dari MPR karena MPR adalah terjemahan kedaulatan rakyat, lembaga tertinggi, maka presiden diangkat menjadi mandataris MPR untuk menjalankan haluan negara. Dulu begitu. Sekarang tidak lagi.MPR, DPR, DPD, sama. Kewenangan Ketua MPR Zulkifl i Hasan menyampaikan Kuliah Umum Empat Pilar MPR di Al-Zaytun, Jumat, 19 Januari 2018.