Page 16 - Majalah Berita Indonesia Edisi 97

16 BERITAINDONESIA, Edisi 97BERITA UTAMA16MPR sebagian besar pindah kepada Mahmah Konstitusi. Dulu, yang gak disukai, dihabisi, ganti baru. Gak suka, ganti baru. Dulu.Terjadilah sekarang, ada delapan lembaga yang sama (setara), Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, MK, KY dan BPK. Di MPR, Utusan golongan tidak ada lagi. TNI-Polri, tidak ada wakilnya padahal TNI-Polri begitu besar jumlahnya. Kemarin datang ke MPR, ormas-ormas keagamaan, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Kristen, Hindu, Buddha. Pak, kami kalau di MPR, adanya di mana? Kalau kami ingin menyam paikan pikiran-pikiran, kami ada di mana? Kalau dulu kami ada, utusan golongan. Sekarang gimana? Oh, bapak tamu, oh repot. Kalau dulu sistemnya perwakilan. Rakyat diwakili DPR, utusan daerah, utusan golongan, itulah yang memilih presiden, mengangkat perwakilan. Sekarang tidak. Pilihan langsung. Karena pilihan langsung tidak diperlukan lagi GBHN tetapi visi misi kandidat bupati, kandidat gubernur dan kandidat presiden. Itulah sistem ketatanegaraan kita yang baru. Terlepas suka tidak suka tetapi sudah sah dan konstitusional.Lalu bagaimana GBHN? Tidak ada lagi. Yang ada adalah Rencana Pembangunan Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang. Tetapi presiden punya visi-misi, bupati punya visi-misi, gubernur punya visi-misi, akhirnya rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang tak berjalan. Karena masing-masing kandidat punya visi-misi sendiri. Nah inilah yang menjadi keprihatinan banyak orang. Kalau dulu Garis-garis Besar Haluan Negara dibuat oleh MPR, jumlahnya 690 orang lebih. Banyak yang membuat, sulit untuk disusupi oleh satu kelompok/golongan. Tapi kalau visi-misi bupati sendiri, gubernur sendiri, presiden sendiri, khawatir bisa dikendalikan satu dua orang.Inilah yang banyak terjadi dalam pilkada, dalam pemilihan bupati, gubernur, mungkin juga yang lain-lain. Apa yang disebut dengan transactional politic. Menjadi bupati, gubernur, bahkan pilpres biayanya besar. Biaya iklan, biaya spanduk, biaya saksi, dan banyak biaya lain. Carilah bos, carilah toke. Begitu terpilih menjadi bupati, jadi gubernur, jadi eksekutif, bahkan jadi anggota DPR, di sinilah disebut selingkuh. Begitu terpilih, ditanya, “Pak Bupati, kok jalan ke Al-Zaytun rusak, gak diperbaiki? Pak Gubernur, kok gak melayani rakyatnya lagi? Bupati, gubernur, jawab, “Pak, rakyat kan sudah. Maksudnya? Dulu, waktu running sudah sembako. Ketua YPI Imam Prawoto, Sekjen PAN Eddy Soeparno, Ketua MPR Zulkifl i Hasan, Syaykh Panji Gumilang dan Ummi pada Kuliah Umum Empat Pilar MPR di Al-Zaytun, Jumat, 19 Januari 2018.