Page 15 - Majalah Tokoh Indonesia Edisi 22

THE EXCELLENT BIOGRAPHY TokohINDONESIA 22 Q 15T O K O H U T A M A Qsentralisasi pembangunan di Jawa membuatprogram transmigrasi tidak berhasil, karenalebih banyak orang daerah yang datang keJawa dibandingkan orang Jawa yangbertransmigrasi ke daerah.Masih belum cukup, perempuan yangpernah menjadi anggota Komnas HAM inimengeritik masalah pertanahan, dimanapemerintah seringkali mengambil paksatanah rakyat tanpa ganti rugi yang layak.Dalam masalah pertanahan di Komisi IIDPR, ia sering mengeritik pemerintah yangmengambil-alih tanah rakyat dengan gantirugi yang sangat tidak memadai. Olehkarena itu, dia mengusulkan digunakanistilah ganti untung bukan ganti rugi, agarrakyat tidak menjadi makin miskin.Coba bayangkan, katanya, pada waktu itudi pulau Bintan penggantian tanah rakyathanya seratus rupiah per meter2. Ditambahlagi ada penjualan air dari Bintan keSingapura. Konon perjanjian penjualan airitu belum direalisir. Sehingga pada waktuitu, dia bertemu Dubes Indonesia untukSingapura, mendesak agar pemerintahmembatalkan perjanjian itu.Kemudian dalam beberapa waktu akhirakhir ini, penjualan pasir dan tanah keSingapura begitu maraknya. “Berarti kitasudah menjual tanah air,” kata Aisyah.Dia juga memberi tanggapan terhadapPerpres 62/2005 tentang keperluan tanahuntuk kepentingan umum. Aisyahmenyarankan kalau tetap diteruskan,hendaknya diperjelas tetang pengertiankepentingan umum dan jumlahpenggantiannya, tidak menyebabkan sipenerima ganti (rakyat) bertambah susahdan melarat.Dalam masalah BBM (energi) yangmenyebabkan pemerintah harusmengeluarkan aturan dan himbauan (Inpres10/2005) untuk penghematan, termasukmengurangi jam tayang televisi dan radio ditengah malam sampai menjelang pagi,Aisyah merasa heran terhadap tanggapananggota DPR AS Hikam yang mengatakanseperti kembali ke zaman batu dan berartipembodohan publik. “Benarkan asumsi itu?”Aisyah bertanya.Selanjutnya, kata Aisyah, anggota dewanterhormat itu menyarankan pembatasan ituhanya untuk lembaga penyiaran TVRI danRRI. “Bukankah lembaga penyiaran publikitu justru diharapkan untuk memenuhikebutuhan publik dalam peranannyasebagai media pencerahan, hiburan danpendidikan,” ujar Aisyah.Juga dikritiknya gaji pegawai negeri yangrendah. Gaji yang tidak mencukupikebutuhan ini menjadi pemicu korupsi.Masih DiercayaTahun 1992-1997, Aisyah dipercaya lagisebagai anggota DPR/MPR RI dan duduk diKomisi I. Tak tanggung-tanggung, iabahkan dipercaya sebagai ketua Komisi Iyang ketika itu membidangi pertahanan,keamanan, luar negeri, dan penerangan.Periode 1997-1999, ia kembali dipercayasebagai ketua Komisi I. Hal ini amatberkesan bagi dirinya, karena komisi initerkenal ‘berat’ dan ia adalah perempuanpertama yang menjadi ketua komisi ini.Apalagi dirinya berasal dari partai Islam,yang seringkali menimbulkan kesan kurangmemberikan kesempatan pada kaumperempuan.Selama di Komisi I, Aisyah banyakmelontarkan kritik, saran dan gugatan.Suaranya yang lantang dan argumentasinyayang tajam dalam rapat-rapat komisimaupun rapat pleno sangat dikenal.Bahkan, orang tidak perlu melihat siapayang berbicara, karena sudah mengenalsuara dan gaya bicaranya.Aisyah mengkritiktindakan represif TNI di Acehdan Papua, tempat-tempatperjudian yang di-backingpejabat dan aparatkeamanan, peredaranNarkoba, bahkan UU Pers,khususnya Peraturan MenteriPenerangan No. 10 tahun1984 yang memasungkebebasan pers, jugaundang-undang perfilmanyang menyulitkan parasineas berkreasi. Ia bahkandengan berani mengkritikkenetralan TNI/Polri (dulumasih bernama ABRI) yangkala itu sangat memihakGolkar. Tak tanggungtanggung, kritik itudisampaikan langsung saatpertemuan pimpinanpartainya dengan PanglimaABRI Jend. Try Sutrisno.Kawan-kawannyamengenal Aisyah sebagaianggota Dewan yang seringturun langsung ke daerah. Disana, ia bertemu langsungdengan rakyat danmendengarkan keluhanmereka. Semua itu tidakhanya diendapkan saja,melainkan langsungdidiskusikan dan dicari solusinya bersamakawan-kawannya di DPR.Setelah tidak menjadi ketua Komisi I DPR/MPR, periode 1999-2004, Aisyah dipercayaF-PP duduk dalam Badan Pekerja MPRsebagai wakil ketua Panitia Ad Hoc II, yangmempersiapkan rancangan ketetapanketetapan selain GBHN dan Perubahan UUD1945.Mencermati peristiwa-peristiwa sejarah diIndonesia, tampaklah bahwa Aisyah Aminyselalu hadir di dalamnya sebagai komponenyang ikut berjuang dan berperan serta. Iamenjadi saksi sejarah sejak zamanpenjajahan Jepang, Orde Lama, Orde Barudan Orde Reformasi. Ia pejuangkemerdekaan, aktivis di masa Orde Lama,ikut meletakkan dasar Orde Baru sekaligusmengkritisinya. Ia menjadi saksi pergantianlima presiden Republik Indonesia, sejakzaman Soekarno, Soeharto, Habibie,Abdurrahman Wahid, Megawati SoekarnoPuteri dan Susilo Bambang Yudhoyono.Aisyah Aminy adalah perempuan baja yangtegar dan konsisten dalam memperjuangkankebenaran yang diyakininya. U ti/rh-htHJ AISYAH AMINY BERSAMA SUAMI DESRIL KAMAL Q mti/dok kelTHE EXCELLENT BIOGRAPHY TokohINDONESIA 22 Q 15