Page 37 - Majalah Tokoh Indonesia Edisi 34
P. 37
THE EXCELLENT BIOGRAPHY 34 TokohINDONESIA Q 37D E P T H N E W S QIrian Barat; Pembatalan Konfrensi MejaBundar; Ambil alih (nasionalisasi)perusahaan-perusahaan milik Belanda; danDekrit Presiden 5 Juli 1959; Konstituantedibubarkan dan Undang-Undang Dasar1945 diberlakukan kembali sebagailandasan konstistusional Negara KesatuanRepublik Indonesia. Sistem politik liberalditinggalkan, dan dimulai sistem politikyang dikenal dengan Demokrasi Terpimpin.Kemudian, pada 1957, BadanNasionalisasi (Banas) dibentuk untukmelaksanakan ambil-alih atau nasionalisasiperusahaan-perusahaan milik Belanda,dengan Ketua Harian D Suprayogi (Mayjen),dan Suhardiman (Kapten TNI-AD) sebagaisekretaris.Sebagai Sekretaris Banas, Suhardimanberbekalkan naluri kejuangan dankeyakinan yang kuat serta dari pengamatan,memelajari dan mengkaji permasalahanyang dihadapi Bangsa Indonesia selama tigatahun (1957-1960), maka dari Ide DasarManusia Karya sebagai perwujudan darimanusia Indonesia baru disampaikankepada Ketua Harian Banas, dan sekaligusmengusulkan agar dibentuk PersatuanKaryawan Perusahaan Negara (PKPN).Konsep ini diyakini akan mampumengimbangi dan menandingi PKI sertaseluruh jajarannya.Tanggal 20 Mei 1960, Ketua Harian Banasmenyampaikan ide dasar tentang karyawan,atau Manusia Karya Swadiri (KaryawanSwadiri) yang diusulkan oleh Suhardimantersebut pada sidang kabinet. Sekaligusdilakukan persiapan pembentukanorganisasi PKPN yang kemudian diperingatisebagai hari kelahiran SOKSI (SentralOrganisasi Karyawan Sosialis Indonesia).Kehadiran organisasi PKPN dengan cepatmenyebar ke perusahaan-perusahaannegara di seluruh wilayah Indonesia. Hal inisekaligus telah menggelisahkan PKI karenamengancam keberadaannya. PKI melakukanprotes melalui berbagai media-masa ataskehadiran PKPN.Untuk menindaklanjuti perkembanganPKPN, maka pada pertengahan 1961diadakan rapat pleno seluruh pimpinanPKPN, dan menghasilkan keputusan untukmendirikan Badan Koordinasi PusatPersatuan Karyawan Perusahaan Negara(BKP-PKPN), dengan Ketua UmumSuhardiman dan Sekretaris Jenderal AdolfRachman.Kemudian, 21 September 1962,Musyawarah Kerja Nasional I BKP-PKPNyang diselenggarakan di Palembang,khususnya komisi organisasi tidak berhasilmemutuskan apa nama yang tepat bagiorganisasi ke depan, karena nama BKPPKPN dianggap tidak mencerminkan ciri,dan misi yang jelas. Sebagai Ketua Umumasasi manusia; dan (6) Meningkatkanpengabdian bagi masyarakat melalui karyadan kekaryaan untuk mewujudkan keadilansosial dan kesejahteraan lahir dan batin.Dalam rangka mencapai tujuan itu, olehpendirinya Prof Dr Suhardiman, SE,menggariskan enam tugas SOKSI. Pertama,meningkatkan penghayatan, pengamalandan pembudayaan Pancasila sebagaiideologi nasional dan satu-satunya asasdalam kehidupan bermasyarakat, berbangsadan bernegara.Kedua, mendorong dan meningkatkanperanserta anggota dan masyarakat padaumumnya dalam menyukseskanpembangunan nasional sebagai pengamalanPancasila. Ketiga, meningkatkan kesadaranbermasyarakat, berbangsa dan bernegarabagi anggota dan masyarakat padaumumnya.Keempat, mendidik, melatih danmembimbing para anggota dan masyarakatpada umumnya untuk meningkatkanintegritas dan kualitas diri serta kualitaskarya dan kekaryaan. Kelima,meningkatkan pelaksanaan karya nyatayang bermanfaat bagi masyarakat, bangsadan negara.Keenam, mendirikan dan membinawadah pengabdian masyarakat sebagaisarana bagi anggota atau masyarakat padaumumnya, menyalurkan karya serta dharmabaktinya sesuai dengan dan kemampuanmasing-masing.Menurut Prof Dr Suhardiman, SE, tokohutama pendiri SOKSI yang sejak berdiri 1960sampai 1986 memimpin Dewan PimpinanNasional (Depinas) dan sampai saat inimenjabat Ketua Dewan Penasihat, dalamSejarah kelahiran SOKSI, ada beberapamomentum yang memiliki nilai sangattinggi, dan sangat menentukan langkah danstrategi perjuangan organisasi.Dimulai momentum kehidupan politik ditanah air setelah pelaksanaan PemilihanUmum 1955 – Pemilu yang pertama kalidilaksanakan oleh Bangsa Indonesia setelahProklamasi 17 Agustus 1945. Khususnyapada situasi periode 1957 sampai 1965sangat tidak menguntungkan bagi strukturalpolitik, sosial, budaya dan perekonomianBangsa Indonesia. Berbagai gejolak sosialpolitik yang bersifat kedaerahan seperti PRRIdan PERMESTA, adalah merupakan bagianyang tak terpisahkan dari proses mencaribentuk sistem kehidupan politik, sosial,budaya, dan perekonomian bangsa.Berbagai keputusan politik yang sangatstartegis telah pula dikeluarkan olehpemerintah Bung Karno pada 1957 sampai1959, antara lain: Perjuangan pembebasanSUHARDIMAN, PEMOTRETAN DI KEDIAMANNYA Q mti/wilson
