Page 11 - Majalah Berita Indonesia Edisi 02
P. 11
BERITAINDONESIA, Agustus 2005 11KONDISI BBMKeterangan:1. MM : Minyak Mentah2. DN : Dalam Negeri3. BBM : Bahan Bakar Minyak4. APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara5. APBN-P : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan.6. b/h : barel per hari7. d/b : dolar per barel.Diolah dari berbagai sumber1. Produksi 991,000 juta b/h2. Konsumsi 1,115 juta b/h3. Impor MM 300.000 b/h4. Eskpor MM 400.000 b/h.5. Kapasitas Kilang DN 1.050.000 b/h6. Kebutuhan Stok DN 1.400.000 b/h7. Impor BBM Olahan 350.000 b/h8. Harga MM di APBN 54 d/b9. Harga MM Dunia 60 d/b10. Subsidi BBM di APBN 2005 Rp 76 triliun11. Subsidi BBM di APBN-P 2005 Rp 135 triliun12. Total APBN 2005 Rp 511,92 triliun.rata 36,2 persen.Jika tidak dinaikkan, pemerintahakan terhimpit subsidi yang semakinberat. Artinya, kemampuan pemerintahuntuk melaksanakan program pembangunan dan pengentasan kemiskinansemakin terbatas, karena APBN sebagianbesar tersedot untuk subsidi.MomentumDi tengah situasi dilematis dalammenetapkan kebijakan, yang ditingkahipula oleh polemik dan sikap pro-kontraberkepanjangan atas rencana kenaikanharga BBM, Presiden Susilo BambangYudhoyono melempar isyarat tegas menyangkut langkah yang akan ditempuhpemerintah.“Pada waktunya saya akan mengambilsemua risiko akibat penyesuaian harga,”cetus Presiden SBY, ketika berada diBeijing, Cina (28/7), sebagaimana dikutipKompas (29/7).Presiden SBY menggarisbawahi adanya lima langkah fundamental untukmengatasi krisis BBM: menaikhan harga,pemotongan subsidi, peningkatan produksi, penghematan, dan diversifikasienergi.Wakil Presiden M. Jusuf Kalla, segendang sepenarian dengan Presiden SBYihwal kenaikan BBM sebagai solusimengatasi krisis BBM. Hanya saja, “Kenaikan (BBM) tinggal menunggu hasilperhitungan teknis,” demikian argumenJusuf Kalla, mengungkapkan dukungannya.Dukungan kepada SBY-JK juga datang dari Senayan meski terpecah dalamdua kubu pendapat. Sebagian besaranggota DPR, termasuk Ketua DPR,Agung Laksono, mendukung rencanapemerintah dengan pertimbangan utamabesarnya beban subsidi yang mesti ditanggung pemerintah, akibat melonjaknya harga minyak di pasaran dunia, bilaBBM tidak dinaikkan.Sebagian lagi anggota Dewan menolak keras kenaikan BBM. Wakil KetuaDPR, Soetardjo Soerjoguritno, dan KetuaFraksi PDIP DPR, Tjahyo Kumolo, misalnya, berpendapat, kenaikan BBM akansemakin memberatkan ekonomi rakyatyang belum pulih akibat kenaikan hargaBBM sebelumnya.Merespons lima langkah fundamental mengatasi krisis BBM seperti yangdiisyaratkan SBY, barangkali sekarangadalah momentum paling tepat bagi parapengambil kebijakan di negeri ini (Pemerintah dan DPR) untuk melakukandiversifikasi energi.Pengembangan bahan bakar (energi)alternatif (BBA) merupakan solusi yangpaling realistis untuk mengatasi krisisBBM yang akan terus menerpa Indonesia, sekaligus mengantisipasi ancamanhabisnya cadangan minyak dalam negeri.Q SH, CRS
