Page 27 - Majalah Berita Indonesia Edisi 04

BERITAINDONESIA, Oktober 2005 27(BERITA NEWSMAKER)Slamet juga pernah jadi juru bicara agar PMII, organisasimahasiswa, lepas dari struktur Partai NU. Dia juga pernahmenjadi Wakil Ketua Panitia Ad-Hoc (PAH) I Badan PekerjaMPR yang aktif mempersiapkan amandemen UUD 1945. Kini,pria Purwokerto itu, kedua kalinya duduk di DPR mewakiliPartai Golkar.TheDarkTunnelSlamet memberi tamsil, percaloan di DPR ibarat The DarkTunnel (terowongan gelap). Tetapi sudah ada seberkas cahayayang muncul di ujung terowongan itu, sehingga menerangi jalanmasuk ke dalamnya. Slamet yakin, suatu hari cahaya terangbenderang muncul, sehingga bagian-bagian yang kotor di dalamterowongan itu tampak telanjang. “Selanjutnya kita bersihkan,baik yang berada di luar maupun di dalam,” kata Slamet.Berusaha merendah, Slamet mengakui BK-DPR memilikiketerbatasan untuk mengungkap kasus ini. Selain karena hanyamemiliki 13 anggota, tugas utamanya, berkaitan dengan anggotaDPR. Dalam hal ini membantu penegakan tata tertib dan kodeetik di antara para anggota Dewan. Misalnya, anggota Dewanyang tiga kali berturut-turut tidak menghadiri rapat yang samatanpa meminta izin, pasti berhadapan dengan Badan Kehormatan.Tetapi tidak berarti BK-DPR tak berwenang menanganimereka yang terlibat di dalam kasus percaloan. Sebab persoalanitu harus diluruskan untuk tegaknya kode etik DPR, pedomandan rambu-rambu kerja bagi setiap anggota DPR. Di dalampraktiknya, para calo menghubungkan mereka yang berkepentingan dengan proyek, terutama para bupati, denganmeminta imbalan tertentu.Tanpa pretensi melepas tanggungjawab, Slamet mengatakankasus ini bisa diusut oleh lembaga penyelidik atau penyidik dariluar yang berkaitan dengan penegakan hukum, seperti Polri atauKPK. Tidak harus menunggu rekomendasi BK-DPR atauPimpinan DPR.Kenapa begitu? Alasannya, APBN berkaitan dengan uangmilik negara. Uang negara itulah yang membiayai proyekpembangunan. Anggarannya disahkan di DPR. Boleh dibilangDPR sebagai hulu atau mata air dari proses panjang alokasianggaran negara yang mengalir ke hilir. Dari Panitia AnggaranDPR menuju Direktorat Jenderal Anggaran, DepartemenKeuangan. Untuk sampai ke Pimpinan Proyek harus melewatijalan yang berliku. “Nah kalau di hulunya saja sudah bocor kemana-mana, bagaimana nasib anggaran ketika sampai di hilir?”kata Slamet dalam nada tanya.Untuk mengurai benang kusut tersebut, Slamet sudahmembahas masalah percaloan di kalangan Dewan dengan Ketuadan Wakil Ketua KPK, Taufikurahman Ruki dan Erry Riyana,karena berkaitan dengan keuangan negara. Tetapi BK-DPR danKPK akan melaksanakan tugas mereka masing-masing.Slamet mengakui KPK lebih tahu dan pasti punya kemampuan lebih. “Katakanlah apabila kami menemukan data,tetapi tidak bisa menjangkaunya, pasti akan diserahkan ke KPK.Tentu lewat prosedur formal,” kata Slamet. Tidak berartifenomena itu dibiarkan berlalu. Jika mengarah ke tindakanpenyalahgunaan kekuasaan, maka harus diatasi.Begitu pelikkah persoalan percaloan tersebut? BK-DPRberupaya mengenali pola atau modus operandinya. Bilamanasudah diketahui, kata Slamet, sebut saja melibatkan oknumDepartemen Keuangan, atau berbagai departemen teknis danpihak-pihak lain seperti pelaku bisnis, nanti akan dikenali danjalurnya akan dipotong.Acapkali distorsi anggaran mulai terjadi ketika diundangkanoleh DPR.Kata Slamet, bayangkan saja, angka-angka baru dibicarakansudah diperdagangkan. Angka untuk satu sektor, misalnyasudah ditetapkan 10, sampai di lapangan berubah jadi 8.Slamet menyangkal bahwa kinerja BK-DPR lamban. Karenalembaga ini sudah mendapat gambaran tentang model-modelpercaloannya, dan orang-orang yang terlibat dalam polapermainan tersebut. Slamet tidak ingin mengumumkan hasilyang masih prematur. Dia tidak ingin berbuat tidak adil,mengeluarkan kesimpulan secara tergesa-gesa hanya untukmemuaskan keinginan publik.Menurut Slamet ke 13 anggota BK tersebut tidak hanyamengurus soal percaloan, tetapi juga punya tugas-tugas lain yangterkait dengan fungsi DPR, mulai dari tugas komisi sampaipanitia khusus. Slamet sendiri merangkap sebagai Ketua PansusPembahasan RUU Kewarganegaraan. Namun demikian Slametmerasa terbantu oleh para anggota DPR yang sangat getolmenyingkap praktik busuk itu. Sejumlah bupati menyampaikankeluhan karena para calo bergentayangannya di daerah,menawarkan “jasa” sebagai penghubung ke pusat.Di tengah wawancara, ada telepon dari sebuah stasiun radio daerah meminta waktu wawancara dengan Slamet. Slametmenjawab: “Akan jauh lebih bagus bila pers daerah bisamembantu BK DPR dengan bukti-bukti seputar praktikpercaloan anggaran yang menunjuk adanya bupati atau walikotayang menjadi korban atau mereka yang menjalin relasi denganpara oknum calo di pusat.”■ SHDark Tunnel NAMA : Slamet Effendy YusufLAHIR : Purwokerto, Jawa Tengah, 12 Januari 1948ISTRI : Dra. Siti AnirohANAK : Lulu Diany Zuhdiyya, Syarief Hidayatullah Az-Zaky,Ridlo Mohammad FahmiAYAH : KH. Yusuf AzhariIBU : Hj. Umi KulsumPENDIDIKAN :• S1 Fakultas Syarah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.• S2 Pasca Sarjana Universitas Indonesia Bidang Politik.ORGANISASI/ KARIR :• Ketua Anak Cabang IPNU Kecamatan Ajibarang• Anggota Front Pancasila/Kesatuan Aksi PengganyanganGestapu, KAPPI Purwokerto• Ketua Dewan Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta(1973-1975 )• Ketua PMII Cabang Yogyakarta (1972-1973)• Ketua Umum GP Ansor dua periode (1985-1995)• Ketua Departemen Pemuda DPP Golkar (1988-1993)• Pemimpin Redaksi Majalah ARENA (1975-1978)• Wartawan Harian Pelita (1977-1998)BIODATA: BIODATA: