Page 61 - Majalah Berita Indonesia Edisi 06

(LINTAS MEDIA)BERITAINDONESIA, Desember 2005 61Perusahaan logistikmilik negara, PTBulog yang mengantongi izin Menteri Perdaganganuntuk mengimpor 44.150 tonberas dari Vietnam dikeritikoleh harian Bisnis Indonesiadan Suara Merdeka.Kontrakpun telah ditandatangani dengan pihak pengekspor. Pelabuhan pengapalanSaigon. Tulis BI (tajuk, 17/11),anehnya Menteri Perdagangantidak mau buka mulut. Departemen Pertanian juga diamseribu basa. Para petinggi pemerintah berubah sangat tertutup soal impor beras.Padahal sebelumnya Deptan memberi syarat; imporberas hanya bisa dilakukanbilamana harga beras rata-ratanasional di atas Rp 3.500/kg,dan stok beras di Bulog kurangdari 1 juta ton. Semua syarat ituternyata bisa terpenuhi. Hargaberas rata-rata, sejak November, naik mencapai Rp 3.600/kg. Stok di Bulog memang 1,2juta ton, tetapi akan berkurangjadi hanya 900.000 ton begituBulog selesai menyalurkan300.000 ton beras selama November-Desember.Sementara itu harga berasinternasional saat ini hanya Rp3.000/kg. Ada selisih hargayang cukup besar. Jika inialasan Bulog untuk mengimporberas, bukan membeli daripetani, maka Bulog tidak berbeda dengan importir swasta,mencari untung. Bulog mestinya menyadari bahwa mengimpor beras sangat merugikanpetani yang sepatutnya dilindungi oleh negara. BI ragujika impor beras tidak dimanfaatkan oleh penumpang gelapyang ditegaskan oleh Bulog.Suara Merdeka (tajuk, 23/11) yang terbit di Jawa Tengah,salah satu basis utama petani,juga mencemaskan impor beras. Kebijakan ini dianggapnyamengacaukan harga beras,tidak menguntungkan petani.Tulis harian ini, impor berastidak perlu karena produksigabah dalam negeri melampauitarget. Produksi gabah nasional54 juta ton melampaui target53 juta ton.Diingatkan jika Bulog memang mengimpor beras jangansampai dimanfaatkan parapenumpang gelap. Soalnya,Bulog belum mengimpor, berasluar sudah masuk JawaTengah.Dua harian ibukota, Kompasdan Pelita menyorot soal nasibguru. Kompas (tajuk, 25/11)mengingatkan tanggung jawabpemerintah terhadap nasibpara guru. Meski demikian,koran yang beredar luas dansangat berpengaruh ini, mensyukuri rencana penambahancukup berarti gaji guru yangdiusulkan di dalam RUU tentang Guru dan Dosen. TetapiKompas memberi catatan khusus atas pasal-pasal yang bisadikategorikan sebagai diskriminasi antara guru PNS dannon-PNS. Dengan RUU Gurudan Dosen diskriminasi itusemakin lengkap.Koran ini mengharapkanRUU tersebut meniadakan diskriminasi negeri-swasta. Karena itu, DPR perlu membahasnya dengan pikiran jernih dantidak diwarnai semangat pertarungan. Semua perlu dikembalikan pada keharusan etismoral-yuridis.Pelita, dalam tajuknya (29/11) menyorot HUT PGRI yangdimanfaatkan para menggelarspanduk dan membaca baladayang menyentil para petinggi.Balada sang guru berjudul,Litani, bukan sekedar kritikkepada pemerintah, tapi sekaligus menyikapi sosok guru yangberjuang antara tugas dan nasib. Jika sekarang para gurumendesak agar DPR segeramengesahkan RUU tersebut,tentu dengan harapan menjadipijakan bagi peningkatan kesejahteraan dan kompetensipara guru.Kenapa Mengimpor Beras?Pertengahan November para petani terguncang oleh izinpemerintah untuk impor beras dari Vietnam. Pelita mengingatkan jasaguru tidak ternilai karena muridnya bisa menjadi direktur,gubernur, menteri, bahkanpresiden. Tetapi guru, kebanyakan, hidup dalam kemiskinan. Setelah 60 tahun merdeka pun, nasib sebagian besarguru masih seperti dulu, hidupserba kekurangan.Satu dua pertanyaan merekacukup menyentuh: Mungkinkah kami berharap yang terbaik dari kondisi terburuk?Bolehkah kami bermimpi, didengar ketika bicara, dihargailayaknya manusia, tidak dihalau ketika bertanya?Status mantan PresidenSoeharto disorot Suara Karya dalam tajuknya (29/11).Partai Golkar berencanamemberikan penghargaankepada Pak Harto atas jasajasanya pada partai. Bersamaan dengan itu dikembangkan wacana, Tap MPR XI/1998yang menyebut nama Pak Harto secara eskplisit, bisa dianggap tidak berlaku lagi, karenasudah ada sejumlah produkundang-undang yang telahmerujuk ketetapan tersebut.Namun wacana yang dilontarkan Golkar ini, mendapatreaksi keras dari Hidayat Nurwahid, pimpinan MPR dan tigapimpinan fraksi PAN, PKB danPDIP. Mereka bersikukuh pengadilan Pak Harto harus diteruskan, meskipun ada kemungkinan diberi grasi.Jaksa Agung Abdul RahmanSaleh tetap berpegang padakeputusan Mahkamah Agungbahwa Pak Harto harus disembuhkan dulu sebelum diajukanke pengadilan. Karena itulahrekomendasi tim dokter yangditunjuk oleh negara.Suara Karya sependapatdengan pengacara Pak Harto,OC Kaligis, pemerintah agarsecepatnya membuat keputusan politik terhadap kasusPak Harto. Tidak diambangkantanpa batas. ■ SHLINTAS TAJUK