Page 33 - Majalah Berita Indonesia Edisi 08

(LINTAS MEDIA)BERITAINDONESIA, 10 - 23 Februari 2006 33Angka utang luar negeri sampaiSeptember 2005 mencapaiUS$ 78,5 miliar. Sedangkanutang dalam negeri berupaSUN (surat utang negara)sudah berada pada angka US$ 60 miliar.Belum termasuk rencana SUN yang diluncurkan pemerintah sebesar Rp 60triliun atau US$ 6 miliar. Jumlah utangdalam dan luar negeri sampai saat inisudah mencapai US$ 138,5 miliar atau52% dari PDB (Pendapatan DomestikBruto).Karena jumlah utang yang begitu besar,pemerintah, tahun anggaran 2006, harusmenyisihkan Rp 73,5 triliun atau 13,6Úri penerimaan APBN untuk pembayaranbunga utang. Harian ekonomi, InvestorDaily dalam tajuknya (14/1), menilai jikasebagian dana tersebut digunakan untukmembantu orang miskin dan mendorongpertumbuhan ekonomi, maka dampakpositifnya akan sangat besar bagi negara.Harian ini menyarankan pemerintahagar meminta potongan utang seperti yangdilakukan oleh Nigeria. Nigeria berhasilmemperoleh pengurangan utang luarnegeri US$ 25 miliar dan Argentiniamengambil keputusan sepihak, tidakmembayar utang luar negerinya yangsudah mencapai $71 miliar.Upaya ini, tulis Investor Daily, menjadikeharusan bilamana pemerintah inginmemperingan beban bunga dan cicilanutang luar negeri. Harian ini percayabahwa dengan kepiawaiannya, pemerintahbisa menegosiasi pemotongan utang danpenghapusan bunga utang luar negeri.Investor mengajukan pertanyaan yangcukup menggelitik, jika Nigeria dannegara-negara miskin lainnya bisa memperoleh pemotongan utang dalam jumlahyang cukup memuaskan, kenapa pemerintah Indonesia tidak mau berjuanguntuk negaranya yang miskin?Difahami bahwa negara-negara yangdiberi keringan dari beban utang adalahyang masuk ke dalam HIPC (Heavily Indebted Poor Country), tetapi kenapapemerintah Indonesia tidak berjuang agarmasuk kelompok ini? Bukankah sejumlahindikator sudah dipenuhi. Misalnya, rasioutang terhadap ekspor 173%, jauh di atasstandar negara yang dikatergorikan HIPC,150%.Namun Investor Daily tidak setujubilamana pembayaran bunga utang dalamnegeri ditangguhkan. Alasannya, sebagianSUN sudah tersebar ke berbagai pihak,termasuk bank, perusahaan sekuritas,pemodal individu, dana pensiun, asuransi,dan manajer investasi. Sebab penghentianpembayaran bunga SUN akan menghancurkan pasar modal dan kepercayaanmasyarakat terhadap pemerintah.Harian Suara Karya, dalam tajuknya(7/1), menyorot gagasan Menko Perekonomian Boediono untuk membentuktim pemantau penggunaan utang luarnegeri. Koran pro pemerintah ini memujigagasan tersebut sebagai kemungkinanjawaban Boediono atas desakan publikagar pemerintah berjuang untuk mendapatkan keringanan dari negara-negarapemberi utang. Namun Suara Karyamempertanyakan apakah tim tersebut bisaberperan dan berfungsi secara efektif.Tantangannya, adanya keterlibatan orangasing dalam penyalahgunaan pinjamanluar negeri.Harian Sinar Harapan juga mengidentifikasi adanya “permainan” di dalampemberian pinjaman luar negeri. Dalamtajuknya (14/1), koran sore ini menulisbahwa proses pinjaman luar negeri tidakterlepas dari KKN. Mengutip Jubilee USANetwork, Sinar Harapan mensiyalirbahwa dana utang Bank Dunia ada yangmenyasar ke rekening pribadi pejabat. Bisajadi rekening orang-orang yang selama inidianggap bersih dan terhormat.Koran ini mengeritik kebijakan anggaran (APBN) yang terlalu mengandalkanutang luar negeri. Soalnya, utang itu tidakmenguntungkan malah membuat Indonesia semakin tergantung pada negaranegara pemberi pinjaman. Padahal mereka punya kepentingan politik, keamanan, enerji dan pasar, lantaran kedudukanIndonesia yang begitu penting bagimereka.Koran sore lainnya, Suara Pembaruan,menulis tentang adanya penilaian yangberbeda dari salah satu negara pengutang,Jepang. Negeri mata hari terbit ini menilaiposisi Indonesia sudah bergeser darinegara yang berpenghasilan rendah kemenengah. Karena itu, Jepang malahberencana menaikkan suku bunga pinjamannya antara 1,3 sampai 1,5%.“Susah-susah cari utang tetapi pemanfaatannya masih rendah,” tulis SPdalam tajuknya (14/1). Padahal di dalamutang itu ada komitmen fee sampai 10%,meskipun belum dicairkan. Artinya, Indonesia harus menanggung kerugian bahkansebelum pinjaman tersebut digunakan.Ujungnya rakyatlah yang menanggungkomitmen fee tersebut. ■ SHMISKIN TAPI SOMBONGLantaran akumulasi utang luar dan dalam negeri, Indonesia ibarat kata pepatah, “besar pasak dari tiang.”LINTAS TAJUK