Page 19 - Majalah Berita Indonesia Edisi 09
P. 19
BERITAINDONESIA, 23 Maret 2006 19A walnya Tentara Nasional Indonesia (TNI) hanyalah sekelompok laskar dan barisan keamanan rakyat. Meskipun sudahmerdeka (17 Agustus 1945), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) belummemiliki angkatan bersenjata yang terorganisir. Laskar rakyat dan BKR barumemiliki senjata seadanya, meskipunsejumlah anggotanya telah terlatih secaramiliter di dalam pemerintahan pendudukan Jepang (1942-1945). Senjata-senjataitu mereka rampas dari tentara Jepangyang dilucuti oleh Pasukan Sekutu. Kehadiran tentara Sekutu yang diboncengi tentaraBelanda (NICA), September 1945, menimbulkan bentrokan bersenjata antara laskarrakyat dan BKR yang berjuang mempertahankan kemerdekaan.Memang anggota laskar dan BKR, sebagian besar tidak trampil menggunakansenjata dan berperang, tetapi mempunyaisemangat juang yang tinggi. Merekamenggunakan senjata seadanya untukmelawan tentara Sekutu yang dilengkapiTNI dari Masa ke MasaNKRI. Sebagai tentara nasional, TKRmenyatukan bermacam-macam badanperjuangan atau laskar-laskar rakyat.Tanggal lahirnya TKR ini kemudian diperingati sebagai hari lahirnya TNI.Dari masa ke masa TNI seringkaliterseret di dalam kehidupan politik negara.Nama kekuatan militer Indonesia punberubah-ubah—dari TKR ke TNI, APRI,ABRI dan kembali ke TNI.Dalam peran politiknya, untuk menjagakekompakan di dalam tubuh TNI, Panglima Besar Jenderal Soedirman mencetuskan doktrin: “Garis politik TNIadalah garis politik negara.” Pengamatmiliter Anhar Gonggong mengemukakansejak awal TNI sudah berpolitik. PanglimaSudirman, katanya, ikut merumuskan proAngkatan Darat, memberikan dukunganpenuh kepada Presiden Soekarno untukmengeluarkan dekrit 5 Juli 1959 untukkembali ke UUD 1945. Bung Karno memerintah dengan dekrit, dan ditetapkanoleh MPRS sebagai presiden seumurhidup.Di era demokrasi terpimpin, konflikpolitik menajam, terutama antara PKI danpartai-partai Islam. Gejolak politik yangterus memanas, memberi jalan bagi sekelompok perwira berafiliasi pada partaipolitik, terutama mereka yang disanjungsanjung PKI sebagai perwira progresifrevolusioner untuk melawan para perwirareaksioner.Puncak keterlibatan tentara di dalampanggung politik melahirkan tragediberdarah, pembunuhan tujuh perwiratinggi TNI, 1 Oktober 1965 oleh paraperwira yang didukung PKI.Tragedi ini mengundang TNI secaraterang-terangan terjun di panggung politikpraktis lewat doktrin Dwi Fungsi ABRI.Lewat jalur ABG (ABRI, Birokrasi danGolkar), TNI mendominasi kehidupansosial-politik selama 32 tahun. Memangterjadi banyak ekses, misalnya, pengkerdilan demokrasi dan pelanggaranHAM.Kehadiran ABRI di dalam kehidupansosial-politik juga mengalami titik balik.Gerakan reformasi yang menggelora tahunLahir dan dibesarkan olehrakyat. TNI lantas tumbuhmenjadi alat pertahanannegara yang profesional, tetapiselalu bergelut dengan duniapolitik.persenjataan canggih.Waktu itu muncul persoalaan tentangkedudukan BKR sangat otonom di bawahkomite nasional daerah. Ini menimbulkankesulitan bagi pemerintah pusat untukmelakukan koordinasi dan pengawasan.Senjata-senjata juga banyak jatuh ketangan para pemuda yang bukan anggotaBKR.Atas berbagai pertimbangan, maka padatanggal 5 Oktober 1945 dikeluarkanmaklumat pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR), angkatan bersenjata yang berada di bawah kekuasaanpemerintah pusat untuk mempertahankangram minimum persatuan perjuangan.Tetapi ini bukan dalam konotasi negatif,kata Anhar, karena dalam kaitan perjuangan.Di dalam pemilihan umum tahun 1955,para prajurit TNI dan anggota Polri ikutmemberikan suara. Saat itu, meskipunTNI ikut memilih, kekuasaan pemerintahsepenuhnya berada di tangan para pemimpin sipil. Namun situasi politik dankeamanan terus bergejolak akibatpemberontakan-pemberontakan, dankegagalan Badan Konstituante menetapkan UUD baru menggantikan UUD RIS.Keadaan ini memaksa TNI, terutama1998, mengguncang dan meruntuhkansendi-sendi Dwi Fungsi ABRI. SetelahABRI berpisah dengan Polri, dan namanyadikembalikan menjadi TNI, tetapi dikucilkan sama sekali dari panggungpolitik.Sekarang muncul gagasan untuk melibatkan para prajurit di dalam pemilihanumum legislatif dan presiden tahun 2009.Inikah pertanda kembalinya TNI didalam kehidupan politik praktis dankekuasaan? Anhar tidak melihatnya sejauhitu. Tetapi dia mengisyaratkan adanyakekuatan tertentu yang mau menggunakanTNI untuk tujuan politiknya. ■ SH, AD