Page 22 - Majalah Berita Indonesia Edisi 09
P. 22
BERITA UTAMA22 BERITAINDONESIA, 23 Maret 2006Akan halnya Ryamizard Ryacudu,dia beranggapan belum saatnya bagianggota TNI menggunakan hak pilihnyapada Pemilu. Alasannya, kedewasaanberpolitik di Indonesia belum mantap.“Partai-partai politik sekarang masihrentan terhadap pengelompokan-pengelompokan, karena itu TNI seharusnyabelum menggunakan hak pilihnya,” ujarRyamizard.Merespons pembenaran bahwa hakmemilih adalah hak setiap warga negara,termasuk TNI, Ryamizard menegaskanhak prajurit sebenarnya sudah diberikankepada bangsa dan negaranya denganmengorbankan nyawa untuk bangsa dannegara.Pengamat politik dari Lembaga IlmuPengetahuan Indonesia (LIPI),”DR.Indria Samego, juga berpendapat perludikaji secara serius apakah TNI sudah siapmenggunakan hak pilihnya pada Pemilu2009 atau tidak.Sebagai warga negara, Samego menambahkan, anggota TNI berhak menggunakan haknya jika dikaji secara hukum danundang-undang. Tapi, kapasitas TNIberbeda dengan sipil, yakni TNI memegang senjata sedangkan sipil tidak.Harian sore Sinar Harapan (23/2)mewawancarai Begi Hersutanto, pengamat militer dari Center for Strategic andInternational Studies (CSIS), seputar hakpilih prajurit TNI.Dalam hemat Begi, kekhawatiran akanimplikasi negatif dari penggunaan hakpilih TNI pada Pemilu 2009 bisa dijawabdengan pengaturan mekanisme.Di Amerika Serikat dan Filipina, anggotamiliter yang masih aktif dimungkinkanturut serta memberikan suara dalamPemilu. Hanya saja, faktor kedewasaanpolitik di kedua negara membuat anggotamiliter aktif dipandang tidak bermasalahbila ikut memberikan suara dalam Pemilu.Di Amerika Serikat, anggota angkatanbersenjata memiliki pola pikir bahwa tiaptiap warga negara termasuk mereka,memiliki hak memberikan suara. Namun,di sisi lain, mereka juga memiliki pola pikirberkewajiban melindungi warga negara.Mereka pun mendukung penuh siapa punyang menjadi pemenang Pemilu.Di Filipina, anggota militer aktif memberikan suaranya sebelum Pemilu berlangsung, sehingga pada saat Pemilu padapersonel militer melakukan tugas pengamanannya.“Hal ini tentu berbeda dengan di Indonesia yang hiruk pikuk dan hingar-bingarsejak kampanye. Yang dikhawatirkan,manakala terdapat anggota TNI yang ikutdalam kampanye. Akan sangat berbahayajika angggota TNI terlibat dalam tindakkekerasan antarkelompok mengingatkapasitas anggota TNI memiliki senjata,”jelas Begi.“Bukan tidak mungkin, ada pihak-pihakyang menggunakan sejumlah dana untukmenggerakkan anggota TNI untuk mendukung salah satu pihak. Sulit dipungkirianggota TNI tidak akan termanipulasidalam kampanye dan dalam Pemilu dengan sejumlah dana mengingat anggotaTNI memiliki tingkat kesejahteraan yangterbatas.”Fenomena di Indonesia, kata Begi, masihbelum menunjukkanindikasi memadai bagianggota TNI aktif untuk ikut Pemilu. Karenanya, dia menyarankan sebaiknya dipersiapkan beberapakondisi yang tidak hanya menjamin kebebasan anggota TNImemberikan suaratapi juga mengaturkeikutsertaan merekadalam Pemilu.Mekanisme itu, antara lain, harus dengan jelas melaranganggota TNI ikut ambil bagian dalamkampanye yang mendukung salah satupihak.Mantan Panglima ABRI/Menko Polkam, Jenderal TNI (Purn) Wiranto,mengaku bisa memahami bahwa anggotaTNI bisa mengikuti Pemilu sebagai wujudhak asasi WNI. “Keikutsertaan anggota TNI dalamPemilu harus mempertimbangkan apakahmengganggu stabilitas nasional atau tidak.Hanya saja, personil TNI itu kan jugamengemban tugas teritorial, yang harusdihapus, sehingga tidak dimanfaatkanuntuk memperalat masyarakat,” ujarWiranto.Pemberian hak pilih bagi anggota TNI,kata Wiranto, juga harus mempertimbangkan waktu yang tepat serta dampak baikburuknya. Ia mengaku belum bisa memastikan waktu paling tepat bagi anggotaTNI mengikuti Pemilu. “Tahun 2009 ataukapan hendaknya tergantung dari hasilsurvei yang idealnya dilakukan dulu,”tandasnya.Republika (20/2) menurunkan tulisanopini dari Munafrizal Manan. DosenFISIP Universitas Al Azhar Indonesia ituberpendapat, terlalu sederhana memaknaipemberian hak memilih anggota TNIsebagai wujud pelaksanaan HAM kepadaWNI. TNI sebaiknya tetap fokus padaproses reformasi internalnya. Karena itu,tidak perlu lagi ditambah kesibukan dalamaktivitas politik.Sebab, sekali TNI dilibatkan atau melibatkan diri dalam aktivitas politik, sulitmemastikan itu tidak akan menyuburkanimpuls naluri intrinsik TNI yang inginberperan jauh dalam arena politik.“Arena politik dan demokrasi akanmenjadi tidak sehat jika yang terlibatdalam rivalitas politik itu ada unsur yangmemiliki kekuatan senjata dan terampilmelakukan management of violence,” tulisManan.Jajak Pendapat PrajuritApa tanggapan Mabes TNI sendiri?Mengantisipasi terbukanya peluang prajurit TNI menggunakan hak memilih padaPemilu 2009, Mabes TNI akan menggelarpogram jajak pendapat secara sampleterhadap sebagian anggota TNI.Program jajak pendapat prajurit TNIyang diputuskan Rapat Pimpinan (Rapim)TNI di Cilangkap (Mabes TNI), 27 FebruariRYAMIZARD RYACUDUPemilihan Presiden/Wapres.
