Page 21 - Majalah Berita Indonesia Edisi 09
P. 21
BERITAINDONESIA, 23 Maret 2006 21I BILIK SUARADPR-RI, H.R. Agung Laksono. Nurwahid menilai wajar bila prajurit TNImenggunakan hak pilihnya. Dengan begitu, kata politikus Partai Keadilan Sejahtera itu, TNI akan ikut mewarnai perkembangan bangsa ke depan lewat mekanismedemokrasi, sekaligus TNI harus ikutbertanggung jawab terhadap hasil dariproses demokrasi itu sendiri. Nurwahidyakin, keterlibatan TNI tidak akan menghidupkan kembali jalur ABG (ABRI,Birokrasi, dan Golkar).“Saya tidak yakin ke arah itu (munculnyakembali ABG) karena semua telah berubah. Dulu Golkar memang sangat dominan sehingga PNS, birokrat dan TNIdimasukkan ke situ,” tandasnya.Secara terpisah, setuju adanya hakmemilih prajurit TNI, Agung mengingatkan keberhasilan demokrasi di Indonesiajuga ditandai dengan memberikan hakpolitik kepada TNI. Karena itu, katanya,sudah saatnya hak pilih TNI diberikanpada Pemilu 2009 dengan aturan mainyang jelas dan transparan.“Adalah sebuah prestasi yang luar biasakalau TNI bisa memberikan hak suaranyapada Pemilu 2009, apalagi jika Pemilu bisaberjalan dengan jujur, adil, aman dantertib,” tandas Wakil Ketua Umum DPPPartai Golkar itu, di gedung DPR, Jakarta(20/2), seperti dikutip Pelita (21/2).“Kalau itu terjadi, anggapan TNI tidakdemokratis seperti yang disebut-sebutselama ini, dengan sendirinya akanpupus.”Pengamat politik DR. J. Kristiadi,menilai situasi saat ini sudah kondusifuntuk memberikan peran kepada TNImenyalurkan aspirasinya. “Tahun 2009harus sudah dimulai militer dilibatkanmemberikan suara,” komentarnya diIndopos (19/2).UU 12/2003 tidak memberi ruangkepada TNI memberikan suara padaPemilu 2004, menurutnya, karena adakekhawatiran stabilitas nasional terganggu.“Kekhawatiran seperti dulu tidak perlumuncul sebab dalam UU 34/2004 tentangTNI telah ditegaskan militer akan tundukdi bawah supremasi sipil. Artinya tidak adalagi aturan yang mengekang hak-hak sipilwarga negara, karena mempunyai profesisebagai tentara,” Kristiadi berargumentasi.Pendapat LainBerseberangan pendapat denganEndriartono Sutarto adalah MenteriPertahanan (Menhan) Prof. JuwonoSudarsono dan Gubernur LembagaKetahanan Nasional (Lemhannas)Prof. Muladi.Keduanya punya pendapat senada,anggota TNI belum saatnya menggunakanhak pilihnya pada 2009, sebaiknya ditunda hingga Pemilu 2014, karena kondisisosial-ekonomi saat ini belum kondusifdan belum berada pada titik ideal.“Kita sepakat pada 2009 TNI diberikanhak pilih, tapi saya pribadi mengingatkondisi sosial ekonomi masyarakat dankemungkinan ada tarik-menarik dari luarlebih suka kalau ditunda tahun 2014,” ucapMenhan.Dengan sudut pandang yang relatifsama, dua orang mantan KSAD masingmasing Jenderal TNI (Purn) TyasnoSudarto dan Jenderal Ryamizard Ryacuducenderung tidak setuju pemberian hakpilih Pemilu kepada anggota TNI.Dalam kacamata Tyasno Sudarto,seperti dituturkannya kepada SuaraKarya (16/2), seluruh prajurit TNI malahseharusnya tidak dibolehkan terlibatdalam politik praktis dengan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu.Tyasno mengingatkan, politik TNIadalah politik negara dan bukan politikParpol. TNI itu adalah tentara rakyat,tentara pejuang, dan tentara nasional Indonesia yang komitmennya hanya untukmembela kepentingan rakyat, bangsa, dannegaranya.“Jika ikut memilih pada Pemilu, misalnya Pemilu 2009 atau Pemilu 2014, berartiTNI sudah terlibat dalam politik praktiskarena menggunakan hak suaranya memilih Parpol tertentu,” kata mantan KepalaBAIS itu.
