Page 20 - Majalah Berita Indonesia Edisi 11
P. 20


                                    20 BERITAINDONESIA, 20 April 2006BERITA UTAMASyair lagu ‘Hilang Permataku’, nyarisberubah menjadi ‘HilangBidadariku’. Bidadari adalah namasebuah pulau kecil yang masukdalam wilayah Kabupaten ManggaraiBarat, Nusa Tenggara Timur, yang beberapa waktu lalu sempat menjadi bahanpembicaraan. Pulau seluas 15,4 hektare itudiklaim oleh warga Negara Inggris bernama Ernest Lewandowsky sebagai miliknya. Beruntung nasib Pulau Bidadari tidaksama dengan Sipadan dan Ligitan yangkini sudah dicaplok oleh Malaysia. Menyusul pula ketegangan mengenai BlokAmbalat.Belajar dari pengalaman pahit hilangnyaSipadan dan Ligitan, pemerintah pun takmau kecolongan untuk kedua kalinya.Buktinya, pemerintah langsung meluncurkan Peraturan Presiden No. 78 tahun 2005tentang Pengelolaan Pulau-pulau KecilTerluar.Tindakan selanjutnya, DepartemenPertahanan RI pun segera mengalokasianggaran dalam upaya penegakan kedaulatan NKRI, termasuk di dalamnyapenanganan perbatasan tahun anggaran2006 sebesar Rp. 760,58 Miliar darikeseluruhan anggaran pertahanan 2006yang berjumlah Rp. 28,229 Triliun. Haltersebut disampaikan Menhan JuwonoSudarsono, Senin (6/3), dalam RapatKerja dengan Komisi I DPR RI yangdidampingi Panglima TNI, Marsekal TNIDjoko Suyanto, Sekjen Dephan, Letjen TNISjafrie Sjamsoeddin, serta para pejabatEselon I dan II Dephan, di Gedung DPRRI Senayan, Jakarta.Bahkan untuk menjaga dan mengamankan keutuhan dan kedaulatan NKRI,TNI menggelar kehadiran TNI AD, AL, danAU secara terpadu, efektif, efisien padatitik-titik terluar. Setiap saat ada prajuritTNI atau kapal dan pesawat TNI, sehinggapengamanan dan keamanan wilayah Indonesia terjaga dari kemungkinan didudukioleh pihak lain. Lebih jauh ke depan akandibangun pos-pos TNI AD dan TNI ALuntuk mencegah kerawanan yang mengancam pulau-pulau terluar, meski itubukan tugas TNI saja. .Masalah perbatasan menunjukkanbetapa urgensinya penetapan batas wilayah suatu negara secara definitif. Terlebih lagi bagi Indonesia, sebagai negarakepulauan yang sebagian besar bataswilayahnya terdiri atas perairan yangtunduk pada pengaturan ketentuanketentuan Hukum Laut Internasional dansisanya berupa batas wilayah daratandengan negara-negara tetangganya.Perbatasan bukan hanya semata-matagaris imajiner yang memisahkan satudaerah dengan daerah lainnya. Tetapi jugasebuah garis perbatasan sebagai bataskedaulatan.Pengawasan dan PemantauanDepartemen Pertahanan telah menyiapkan dukungan anggaran bagi TNIdalam rangka gelar pasukan dan operasipengamanan perbatasan. Ini termasukpengamanan pulau-pulau terluar, sertamenetapkan arah kebijakan prioritaspenggelaran pos-pos TNI dan patroli,khususnya di wilayah yang rawan, sepertiPulau Situri, Kukusan, Mangudu, danBidadari.Bahkan, Kepala Staf TNI AL LaksamanaSlamet Soebijanto mengatakan, pihaknyaakan meningkatkan jumlah frekuensipatroli dan kehadiran armadanya diseluruh wilayah kedaulatan RI, terutamadi beberapa pulau dari 92 pulau kecilterluar yang dimiliki Indonesia.TNI AL juga menempatkan pasukanMarinir di 12 pulau terluar yang memilikipotensi klaim dari negara-negara tetanggajuga melaksanakan patroli secara rutin diperairan sekitarnya.Dari total 114 armada kapal perang RI,separuhnya dikerahkan untuk patroli laut.Meski itu masih sebatas konsep patroli rutin, namun lebih diarahkan ke sejumlahdaerah yang dipandang perlu untuk diawasi.Terkait dengan peningkatan kehadiranpatroli TNI AL, Slamet mencontohkan halseperti itu perlu dilakukan di sejumlahwilayah pulau kecil terluar. Seperti PulauGosong Niger di Kalimatan Timur dankawasan Tanjung Datuk di KalimatanBarat.Menurut Slamet, selain dengan meningkatkan kehadiran kapal patroli, pemerintah juga perlu mempertimbangkan usuluntuk membangun pos TNI AL, khususnyadi kawasan Tanjung Datuk. Kini Malaysiatengah membangun sejumlah mercusuardan pos pengawasan.Seperti dilaporkan harian Pelita, 1 Maret2006, Menko Polhukam Widodo AS menyatakan pemerintah tetap memantau danmenjaga ke-92 pulau terluar itu secara dejure maupun de facto. Sehubungan dengan kasus Pulau Bidadari, Widodo menyatakan pemerintah akan memproseskasus kepemilikan orang asing di pulautersebut.Meski pengamanan wilayah dan pulaupulau kecil terluar melibatkan koordinasiantar lembaga terkait, namun posisi TNIsebagai penjaga pertahanan dan keamanan negara sangat dominan dalammelindungi pulau terluar. Panglima TNIMarsekal TNI, Djoko Suyanto, ketikamemberikan keterangan pers di MabesTNI Cilangkap belum lama ini mengatakan, status pulau-pulau itu merupakankewenangan pemerintah daerah setempat.Akan tetapi TNI akan selalu siap untukmempertahankan pulau-pulau tersebutdari segala macam ancaman. ■ SB, RHDalam Kawalan Pasukan Sapta MargaPosisi TNI sebagai penjagapertahanan dan keamanannegara sangat dominan dalammelindungi pulau terluar.Angkatan Laut menempatkanpasukan Marinir di 12 pulauterluar yang memiliki potensiklaim dari negara-negaratetangga.
                                
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24