Page 50 - Majalah Berita Indonesia Edisi 11
P. 50
BERITA HUKUM50 BERITAINDONESIA, 20 April 2006Seperti dikutip harian Surya, 14 Maret2006, bapak dua anak ini membantahtudingan Daan yang menyatakan dirinyalah yang memerintahkan Daan tidakmengubah harga pencetakan segel dengan alasan sudah diputuskan dalampertemuan 14 Juni 2004 yang tidak dihadiri Daan.Kata Hamid, pada tanggal itu diamemang bertemu Ketua KPU NazaruddinSjamsuddin di ruang kerjanya. Dalampertemuan tersebut, aku Hamid, diamelaporkan perkembangan pencetakansurat suara Pilpres kepada Nazaruddinyang meminta laporan karena khawatirterjadi keterlambatan pencetakan sepertiPemilu Legislatif.Menurut Hamid, saat dia melapor keNazaruddin, datanglah Daan. KepadaDaan, Hamid saat itu mengatakan agarpencetakan surat suara dipercepat.Biar demikian, Hamid tidak inginmengatakan bahwa Daan berbohongkepada KPK. Menurutnya, hal itu cumasalah persepsi saja. Mengenai penerimaanuang, seperti yang diisukan beberapapihak, Hamid mengaku itu tidak benar.Meski Menteri Hukum danHAM Hamid Awaludinsudah dipanggil KomisiPemberantasan Korupsidan bersedia datang, iamasih kesulitan melepaskan kecurigaan yang terarah kepadadirinya sejak mantan anggota KPU DaanDimara menggulirkan keterangan keterlibatan Hamid dalam kasus pengadaankertas segel Pemilu 2004 lalu.Saling bantah iturupanya menjadi perhatian media massanasional. Maklumlah,jika Hamid terbuktiterlibat, karirnya sebagai menteri langsung tamat.Koran Tempo, 18Maret 2006 melaporkan dua orang yangbiasa saling menyapadengan panggilan‘ meneer’ (tuanbahasa Belanda) ituakhirnya bertemu juga kemarin. Sekitarpukul 13.45 WIB,Daan Dimara tiba digedung Komisi Pemberantasan Pemilu diJalan Veteran, Jakarta. Atas inisiatif KPK,Daan dipertemukandengan HamidAwaludin, juga mantan rekan sejawatnyadi Komisi PemilihanUmum.Inilah pertemuanuntuk mengkonfrontasi pengakuan Daan dan Hamid yangbertolak belakang. Daan, yang berstatustahanan atas tuduhan korupsi pengadaansegel kertas suara Pemilu 2004 itu,mengaku menetapkan harga kertassegel adalah atas permintaan Hamid.Sebaliknya, Hamid membantah semuapengakuan Daan.Tidak Menerima SuratHarian Kompas, 14 Maret 2006, melaporkan lebih detail mengenai pengakuanHamid Awaludin soal duduk perkaranya.Kompas menurunkan judul “Hamid AkuiMinta Daan Percepat Proyek Segel”.Sama seperti laporan media lainnya,Kompas juga menulis soal pengakuanHamid Awaludin bahwa dalam pertemuan di ruang Ketua KPU NazaruddinSjamsuddin pada 14 Juni 2004, ia meminta Daan Dimara, anggota KPU, mempercepat proyek segel surat suara. Namun,ia membantah telah meminta Daan tidakmengubah harga yang sudah disepakatidengan PT Royal Standar.Hamid diperiksa selama sekitar limajam di kantor KPK, (13/3). Dalam pemeriksaan itu penyidik KPK mengajukan 33pertanyaan kepada Hamid.“Saya katakan, saya sama sekali tidakterlibat. Secara faktual, saya tidak tanganidan secara formal saya tidak pernahmendapatkan SK (surat keputusan) apapun tentang itu. Saya jelaskan kepadapenyidik, saya hanya sebagai ketua pencetakan surat suara Pilpres (pemilihanpresiden) I dan II, itu secara umum,”papar Hamid dikutip Kompas.Lebih jauh, Hamid menambahkan, iamendapat pertanyaan soal tiga surat yangdilayangkan Untung Sastra Wijaya kepadadirinya, yaitu surat tanggal 1 Juni 2004,10 Juni 2004, dan 12 Agustus 2004. Iamenyatakan sama sekali tidak pernahmenerima surat penawaran harga itu.Pernyataan Hamid itu sangat berbedadengan penjelasan pihak PT Royal Standar. Manajer Hukum PT Royal StandarKemal Fadillah, saat dikonfirmasikanKompas, membenarkan soal tiga surat PTRoyal Standar dan soal rapat penentuanharga antara KPU dan PT Royal Standaryang dipimpin Hamid Awaludin.Kemal membenarkan bahwa PT RoyalStandar telah menulis tiga surat yangditujukan kepada Ketua KPU NazaruddinSjamsuddin - dengan UP (untuk perhatian) Hamid. Surat tersebut tertanggal1 Juni 2004, 10 Juni 2004, dan 12 Agustus2004.Kasus ini belum menemukan titiktemu, meskipun Hamid sudah diperiksaKPK. Ketidaksepakatan Hamid-Daantampaknya akan tetap mewarnai beritaberita media massa minggu-minggu kedepan. ■ RHHAMID AWALUDIN: Soal perbedaan pengakuan denganDaan Dimara.Dua Meneer Tak SepakatHamid membantah tudinganDaan yang menyatakandirinyalah yang memerintahkanDaan tidak mengubah hargapencetakan segel.REPUBLIKA
