Page 44 - Majalah Berita Indonesia Edisi 12
P. 44
BERITA NASIONAL44 BERITAINDONESIA, 4 Mei 2006Ribuan kepala desa danperangkatnya yang tergabungdalam Persatuan Kepala Desadan Perangkat Desa Nusantara (Parade Nusantara)kembali “turun gunung”.Senin (3/4) lalu mereka menggelar aksiunjuk rasa di depan gedung MahkamahAgung (MA), di sebelah gedung Departemen Dalam Negeri, Jakarta.Panas terik udara Jakarta tidak menyurutkan para abdi masyarakat desa itumenggelar aksinya. MA sebagai lembagapenegak hukum tertinggi di Republik inidituntut segera memproses uji materi (judicial review) dua pasal dalam PP nomor72/2005 tentang Desa. Yakni pasal 16huruf (a) tentang larangan berpolitik bagikepala desa dan pasal 44 huruf (i) tentangmasa jabatan kepala desa.Kepala Desa Kembali Turun GunungRibuan kepala desa kembali membanjiri Jakarta.Kali ini mereka menuntut Mahkamah Agungmenuntaskan uji materi (judicial review). Duniapolitik agaknya punya daya tarik.Para kepala desa yang datang dariberbagai daerah itu meminta pasal 16 (a)dicabut karena dinilai bertentangandengan UU No.31/2002 tentang partaipolitik. Demikian pula pasal 44 (i) yangmereka nilai bertentangan dengan UUNo.32/2004 tentang PemerintahanDaerah.Ini merupakan demo yang ketiga kalinyasetelah pada 8 Februari dan 8 Maret lalu.Sejumlah tuntutan yang diajukan parakepala desa saat berunjuk rasa ke Depdagri, DPR dan DPD memang telah dipenuhi. Di antaranya pemilihan KepalaDesa yang dibiayai APBD, penghasilankades yang layak, keikutsertaan kadesdalam pengangkatan sekretaris desamenjadi PNS dan program pembangunankawasan pedesaan. Ini semua bertujuanuntuk meningkatkan efektivitas pemerintahan desa dan memperkuat koordinasifungsional vertikal. Serta meningkatkanefektivitas pelayanan administrasi pemerintahan kepada masyarakat.Dipenuhinya sejumlah tuntutan itudibenarkan oleh Koordinator ParadeNusantara, Sudir Santoso SH. Namun duatuntutan yang lebih esensial, yakni pasal16 (a) dan pasal 44 (i) ditolak Mendagri.Karenanya Parade Nusantara menempuhjalur hukum. “Dua tuntutan lagi, kamimasih menunggu judicial review di MA”,ujarnya seperti dikutip Kompas (4/4)Daya Tarik Dunia PolitikAgaknya dunia politik punya daya tariktersendiri bagi para kades sebagaimanatercermin dari tuntutan mereka. Apalagisebagian dari mereka sekarang ini sudahada yang menjadi pengurus partai politik(parpol). Terlebih lagi, di era demokrasisekarang peranan parpol sangat dominandan satu-satunya jalan untuk bisa menjadianggota DPRD hanya melalui parpol.Tuntutan ini mereka anggap realistis.WILSON EDWARDPara Kades unjuk rasa di Mahkamah Agung
