Page 48 - Majalah Berita Indonesia Edisi 12

BERITA POLITIK48 BERITAINDONESIA, 4 Mei 2006Padahal, jauh-jauh hari sebelumkeputusan diambil pemerintahbanyak anggota dan pimpinanfraksi DPR-RI yang bersuaralantang melempar warning agarBlok Cepu jangan diserahkan kepadaExxonMobil. Bila Blok Cepu diserahkankepada ExxonMobil, pemerintah diancam Hak Angket (hak menyelidiki).Anjing menggonggong, kafilah tetapberlalu. Pemerintah telah mengambilkeputusan final. ExxonMobil yang terpilih. Pada Rabu (15/3), perusahaanminyak dari Amerika Serikat (AS) itutelah disetujui pemerintah mengelolaBlok Cepu selama 30 tahun.bertambah sehingga perekonomian nasional pun meningkat.Fraksi PDIP adalah yang terdepanmenentang niatan pemerintah menunjukExxonMobil. Kata Ketua F-PDIP, TjahjoKumolo, demi kepentingan nasional dankedaulatan ekonomi bangsa seharusnyapemerintah tak perlu ragu menunjukPertamina mengurusi Blok Cepu.Fraksi PKS awalnya termasuk penentang penyerahan operatorship BlokCepu kepada ExxonMobil dan penggalangpengajuan hak angket DPR. Tapi belakangan, F-PKS malah tidak mendukungpengajuan hak angket. “Hasil rapat FraksiPKS pada Jumat (10/3) memutuskandonesia,” kata Mbah Tardjo, (16/3).Akhirnya, pada Senin (20/3), usulanhak angket yang telah ditandatangani 62anggota DPR yang berasal dari lima fraksi(PDIP, PAN, PKB, PPP, dan PKS) diserahkan perwakilan pengusul kepada WakilKetua DPR, Soetardjo Soerjogoeritno(PDIP).Perwakilan pengusul hak angket itu —dipimpin Dradjat Wibowo (Fraksi PAN)—antara lain adalah Alvin Lie dari FraksiPAN, Bambang Wuryanto dari FraksiPDIP, Anna Mu’awanah dari Fraksi PKB,Maruarar Sirait dari Fraksi PDIP.Yang menjadi alasan disampaikannyausul hak angket tersebut adalah karenaperjalanan penyerahan kepemimpinanoperatorship lapangan minyak Blok Cepukepada ExxonMobil cenderung menyalahgunakan wewenang. Pelaksanaankebijakan itu juga dinilai bertentangandengan peraturan perundang-undanganyang ada.Surat berisi usulan hak angket itukemudian dibacakan oleh Mbah Tardjo –sapaan akrab kepada Soetardjo Soerjogoeritno— dalam sidang paripurna DPRdi Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta,Selasa (21/3). Sidang itu merupakansidang terakhir masa persidangan ketiga.Merespons itu, pada Selasa (21/3)malam, Presiden SBY mengundang beberapa petinggi Parpol dan fraksi di DPRke Wisma Negara untuk sebuah jamuanmakan malam dan bincang-bincangkhusus.Adakah lobi khusus SBY kepadaParpol-parpol soal Blok Cepu, di antarasejumlah isu lainnya yang jadi bahanpembicaraan malam itu?Mungkin benar, bisa jadi pula dugaanitu salah. “Lobi itu kan biasa dalampolitik,” ujar Ketua F-PAN Abdillah Toha,yang memenuhi undangan SBY.Selain Abdillah Toha, hadir juga beberapa pimpinan fraksi-fraksi lain, seperti Andi Mattalata (Ketua Fraksi PartaiGolkar), Endin A.J Soefihara dan LukmanHakiem (Ketua dan Sekretaris F-PPP),Mahfudz Siddiq (Ketua F-PKS), Jamaluddin (Ketua F-BPD), Zaenal Ma’arif(Wakil Ketua DPR dari F-PBR) dan rekansefraksinya Ade Daud Nasution.Pucuk pimpinan Parpol yang hadir,antara lain, Tifatul Sembiring (PresidenPKS), Muhaimin Iskandar (Ketua UmumDPP PKB versi Gus Dur), MS Kaban(Ketua Umum DPP PBB), SoetrisnoBachir (Ketua Umum DPP PAN), danHadi Utomo (Ketua Umum DPP PD).Petinggi PDI Perjuangan dan pimpinanF-PDIP DPR, anehnya, tidak diundangSBY. Nasibmu Angket Cepu? ■ AFJalan Terjal Angket CepuGegap-gempita itu kini mulai nyaris tak terdengar. Rencana pengajuan hakangket oleh sejumlah anggota DPR-RI atas keputusan pemerintah memilihExxonMobil sebagai operator pengelolaan ladang minyak di Blok Cepu.KEPUTUSAN PEMERINTAH: Exxon Mobil terpilih untuk Cepu.Disengaja atau tidak, keputusan itudiambil bersamaan waktunya dengankedatangan Menteri Luar Negeri AS,Condolezza Rice, yang melakukan kunjungan ke Indonesia selama dua hari. Takayal, spekulasi pun merebak. Persetujuanitu dinilai sebagai “Ucapan SelamatDatang” kepada Rice.Salahkah pilihan pemerintah? AwalMaret 2006, Wapres Jusuf Kalla menegaskan pemerintah pasti memilihpengelola Blok Cepu yang terbaik untukIndonesia. “Pilihan pemerintah terbaikuntuk bangsa,” kata Wapres di Jakarta,Kamis (2/3).Pemerintah ingin, dengan beroperasinya Blok Cepu, produksi minyak nasionaltidak mendukung penggunaan hak angket,” kata Ketua F-PKS, Mahfudz Sidiq.Dibanding menggulirkan hak angket,Mahfudz mengatakan PKS lebih cenderung mengawasi implementasi JointOperating Committee antara Pertaminadengan ExxonMobil lewat Komisi VI danVII DPR. Lagi pula, “Keputusan itusifatnya bussiness to bussiness. Posisipemerintah hanya fasilitator,” ujar Mahfudz.Sehari setelah penetapan ExxonMobil,F-PDIP segera menyusun gerakan pengajuan hak angket. “PDIP menolak kerasBlok Cepu dikelola oleh ExxonMobil.Karena kalau dikelola sendiri tentunyahasilnya bisa buat bayar utang-utang In-