Page 29 - Majalah Berita Indonesia Edisi 19

BERITAINDONESIA, 24 Agustus 2006 29Berpesta Dari K pesta Dari Keringat Rakyatpertanggungjawaban yang takjelas, hasil kegiatannya jugatidak jelas.Sebagian besar anggota dewan yang telah menerimauang reses tersebut merasa lega. Tetapi sebagian lagi merasabingung untuk mempertanggungjawabkannya. Seperti keluhan anggota KomisiI, Untung Wahono, dari FraksiPKS, “Kami bingung karenatidak ada petunjuk atau penjelasan resmi dari Sekjen DPRmaupun BURT”. Kebingunganyang sama juga menimpa Ketua Fraksi PPP Endin A. J.Soefihara. Dia menyayangkanpemberian dana tersebut karena mekanisme pengawasannya belum jelas. “Mekanismepengawasan dana itu sangatrawan untuk dimanipulasi,”kata Endin Soefihara.Mereka yang mengambilDPAM cukup membubuhkantandatangan di Setjen DPR.Tidak ada penjelasan bagaimana mempertanggungjawabkannya. Padahal selama ini,banyak kasus anggota DPRDyang bermasalah karena memakai dana APBD yang tidakjelas. Endin meminta paraanggota fraksinya tidak menerima DPAM selama mekanisme pengawasan penggunaannya belum ditetapkan secarajelas dan tegas.Direktur Eksekutif Centerfor Electoral Reform, HadarNafis Gumay, juga mengkhawatirkan DPAM yang diterimaanggota dewan sebanyak empat kali lipat itu rawan untukdiselewengkan. Apalagi uangitu diberikan secara tunai, “Inirawan penyimpangan,” katanya. Dia berpendapat, sebelumkebijakan itu dibuat, dewansemestinya menyusun mekanisme penggunaan dana secara jelas. Setiap anggota yangakan menemui konstituennya,misalnya menyampaikan jadwal, materi pertemuan, sertaorang-orang yang akan diundang dalam acara penyerapan aspirasi tersebut. “Mereka juga memberitahukanrencana kegiatannya lewatmedia massa.” Dia khawatirdana itu justru dipakai untukkegiatan partai politik. “Kalauitu terjadi, sia-sia saja negaramengeluarkan dana,” kataHadar.Sebaliknya, Ikrar NusaBhakti dari LIPI menilai, jikadihitung per hari, dana yangtersedia selama ini relatif kecil.Padahal sebagian anggota dewan harus menemui konstituen ke daerah pelosok. “Itubiaya trasportasinya mahal,”ujarnya. Ketua Fraksi PKSMahfudz Siddiq meminta Setjen DPR menyiapkan formatmekanisme pertanggungjawaban yang tak berbedadengan birokrat. Sebanyak 15anggota Fraksi PKS, kata Mahfudz kepada Koran Tempo(29/7), telah mengambil danareses.Namun, Drajad Wibowo,anggota Fraksi PAN, menilaimekanisme pertanggungjawaban dana reses menyalahiprosedur. Masalah pertanggungjawabannya bakal menemui masalah dalam prosesaudit BPK, “Sebab mekanismenya tidak jelas, kita bisa dianggap memperkaya diri, danbisa bernasib seperti paraanggota DPRD, masuk penjara.” Dia sendiri tidak inginmengambil DPAM. Pendapatsenada juga disampaikan anggota BPK Baharuddin Aritonang. “Itu menarik. DPRterima duit, kemudian pertanggungjawaban cukup dengan uraian kegiatan. Tapi itutidak cukup. Harus ada buktibukti,” katanya kepada SuaraPembaruan (28/7). „ AR-SHBekas menteri kehutanan MusliminNasution mengeritik DPR yang menetapkandana reses tambahan sebagai perbuatanyang tidak tahu diri. Sementara rakyat yangmereka wakili ditimpa masalah yangbertubi-tubi.ntah apa yang ada dibenak anggota dewan ketika menetapkan dana penyerapan aspirasi masyarakat(DPAM). Dana tambahan yangmereka ambil tidak tanggungtanggung, Rp 40,5 juta peranggota. Kalikan saja dengan550, jumlahnya Rp 22 miliarlebih sekali reses. “Ketika rakyat ditimpa bala, mereka pesta pora,” kata Muslim Abdurahman, “ di mana hati nuranidan kepedulian mereka padapenderitaan rakyat kecil?”Sebenarnya anggota dewantidak patut menerima danatersebut, karena aspirasi masyarakat sudah tersebar luasdengan berbagai cara sepertimelalui media massa, unjukrasa hingga selebaran. Merekatidak perlu repot-repot datangke daerah untuk menyerap aspirasi masyarakat. Hampirtiap hari masyarakat dari berbagai pelosok tanah air mendatangi gedung dewan untukmenyampaikan aspirasi. Yangsering terjadi aspirasi merekajarang ditanggapi. “Dewanmalah buang-buang uang untuk menyerap aspirasi rakyatdi daerah. Itu namanya pemborosan,” kata Muslimin sebagaimana dikutip Indo Pos, 29/7.Sekretaris Jenderal DPRFaisal Djamal menjelaskan,sebanyak 300 anggota DPRsudah mengambil DPAM (dana penyerapan aspirasi masyarakat). Tetapi seorang stafperjalanan DPR mengatakanjumlahnya sudah hampir mencapai 400 orang sampai 28Juli. Direktur Lembaga StudiPers dan Pembangunan HanifSuranto, mengingatkan anggota Dewan yang menerimaDPAM memberi laporan pertanggungjawaban serincimungkin. Sehingga penggunaan dana ini bisa diaudit olehBadan Pemeriksa Keuangan.Ia juga mengungkapkan, dari300 lebih jumlah rapat yangdigelar di DPR pada masasidang ketiga 2006, hanya 18%yang menyampaikan aspirasimasyarakat yang diserap darikunjungan kerjanya ke komisi.Jadi, bukan hanya mekanismeMuslimin NasutionDrajad WibowoEBERITA POLITIK