Page 27 - Majalah Berita Indonesia Edisi 22

BERITAINDONESIA, 10 Agustus 2006 27BERITA KHASBERITAINDONESIA, 5 Oktober 2006 27Bupati di pulau Jawa, Ketua Umum DPPPPP Hamzah Haz, Ketua Umum PB PMIIHery Haryanto, Ketua Umum GMKIKenly M Poluan, hingga anggota DPRdari F-PDIP Aria Bimo Trihastono danKetua Fraksi PPP DPR Endin AJ Soefihara. Bersama Kompas, harianekonomi Investor Daily termasuk mediayang juga kritis menanggapi rencanaimpor beras.Isu impor beras tetap menggelindingwalau dalam tensi yang naik-turun. BisnisIndonesia edisi Rabu (13/9) menurunkantulisan “Waspada, Konsumsi Beras DuniaTerus Naik”. Tulisan ini menggambarkanpeta pertambahan konsumsi beras duniadi berbagai negara antara tahun 1999/2000 hingga 2002/2003.Koran itu mengutip data dari sumberUSA Rice Federation. Disebutkan, lonjakan permintaan beras dunia sulit dibendung sebab beriringan dengan pertumbuhan penduduk yang terus naik, terutama di China, India, Indonesia, dan AS.Koran Bisnis Indonesia yang begiturajin mengikuti perkembangan isu imporberas, seperti dengan menurunkan tigajudul berita di halaman 4, di halamanopini rubrik verbatim sempat pula menuliskan kutipan pernyataan anggota DPRdari F-PAN, Tamsil Linrung soal dataproduksi beras. Tamsil mengatakan,“Jangan lagi pemerintah berpijak padadata yang keliru.”Tamsil dan Bisnis Indonesia agaknyasudah sangat setuju dengan impor berassehingga seolah memberi excuse kepadapemerintah yang dikesankan menggunakan data produksi beras yang tak akurat.Semakin DikritisiBisnis Indonesia secara detil terusmengikuti semua proses yang terjadi diBulog terkait rencana tender impor beras.Berbeda dengan Kompas yang justrusemakin tampil kritis. Kompas secaranormatif tetap tampil dengan perkembangan berita terbaru soal tender imporberas, sama seperti koran-koran lainnyayang tak juga berani menunjukkan kekritisan atau keberpihakan secara nyata.Tetapi bersamaan dengan sikap normatifnya itu Kompas memboncengkansikap kritisnya ala orang cerdas. Misalnya,dengan mengutip pernyataan MentanAnton Apriantono yang mengatakanbahwa Deptan hanya bertanggungjawabdalam memproduksi sektor pangan,seperti beras. Yang terpenting adalahharga gabah tetap bisa dipertahankanatau justru semakin ditingkatkan.Kompas juga mengutip pernyataanKetua Dewan Pertimbangan HKTI, Siswono Yudo Husodo saat meluncurkanbuku “Revitalisasi dan Dialog Peradaban”di Kampus UI, Depok. Pak Sis mengungkapkan betapa generasi muda sudahsemakin enggan menjadi petani. Sebabstereotip petani di Indonesia sudahtergolong masyarakat miskin, pendapatannya tidak menjanjikan kesejahteraan, bahkan sudah tidak sesuai dengantuntutan jaman.“Kalau kita mau mendorong kemajuanpertanian bagi generasi yang terdidik,skala usaha pertanian harus ditingkatkan.Tidak bisa lagi mereka dibiarkan bertaniseperti di Jawa, hanya menggarap lahanrata-rata 0,3 hektar,” tutur Siswono.Sejak edisi Kamis (14/9) Kompas mulaimenggeser isu beras impor dari domainberita ekonomi menjadi berita politik danhukum. Kali ini Kompas menurunkanberita “17 Anggota F-PDIP Ajukan Interpelasi Beras”.Interpelasi beras impor yang munculuntuk keduakalinya ini adalah untukmempertanyakan kebijakan impor, karena produksi beras saat ini justru surplus.“Menteri Pertanian pernah mengatakanproduksi beras kita saat ini surplus, tapikenapa harus impor, seharusnya justruekspor,” kata Hasto Kristiyanto, salah satupengusul interpelasi saat diterima WakilKetua DPR Zaenal Ma’arif, Rabu (13/9).Kompas menurunkan alasan F-PDIPmengajukan interpelasi dengan mengacukepada Pidato Kenegaraan PresidenSusilo Bambang Yudhoyono di DPR pada16 Agustus 2005, yang diikuti penyampaian Nota Keuangan APBN 2006.Presiden ketika itu menyatakan dengantegas bahwa, pertama, jantung pemecahan masalah pengangguran dan kemiskinan terletak pada tiga sektor utama,yaitu pertanian, perikanan, dan kehutanan; kedua, kebijakan larangan imporberas merupakan kebijakan pentingdalam rangka melaksanakan revitalisasipertanian; dan ketiga, Presiden mengakuidampak positif atas kebijakan laranganimpor beras yang telah mendorong minatproduksi.“Dengan demikian, kebijakan imporberas tersebut sebagai bukti tidak adanyakonsistensi jajaran kabinet dengan arahdan kebijakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan yang digariskan olehPresiden,” ucap Mardjono, yang membacakan surat usul interpelasi.Zaenal Ma’arif yang secara simbolismenerima caping (topi terbuat dari rotanyang biasa digunakan petani) dari AriaBima, juga pengusul, bertuliskan “DPRTolak Impor Beras”, berjanji akan meneruskan usulan interpelasi ke Rapat BadanMusyawarah hari Selasa (19/9).“Saya yakin F-PDIP tidak sendirian.Saya juga sudah dengar-dengar adagubernur dan bupati yang akan datang keDPR untuk menyatakan protes dan tidakbersedia tempatnya menerima berasimpor,” kata Zaenal.Aroma permainan kekuasaan ataupower game agaknya akan banyak mewarnai perjalanan lanjutan isu imporberas. Terbukti dalam terbitan Jumat (15/9), Kompas menulis “Demokrat GalangFraksi di DPR Cegah Interpelasi”.Tanggapan terhadap manuver partaiyang didirikan Susilo Bambang Yudhoyono, di mana semua fraksi di DPRkecuali F-PDIP menyampaikan ada nuansa menolak beras impor, justru disampaikan secara kritis oleh Wakil Sekjen PartaiGolkar Priyo Budi Santoso. Priyo dengantegas menyebutkan kali ini fraksinya tidakakan begitu saja mendukung kebijakanpemerintah. Karena itu F-PG tidak akanbegitu saja menghadang apa yang digagasF-PDIP.“Kami tidak mau lagi dalam posisiotomatis setiap kebijakan pemerintahkami dukung,” ucap Priyo, seolah mengingatkan bagaimana Partai Golkar lewat Ketua Umum SOKSI, yang juga KetuaI Bidang OKK DPP Partai Golkar SyamsulMu’arif pernah menggebrak soal posisiGolkar yang tak lagi ingin mendukungsepenuhnya pemerintahan. „ HT