Page 54 - Majalah Berita Indonesia Edisi 31

54 BERITAINDONESIA, 15 Februari 2007BERITA EKONOMIAda yang berbeda saat menyaksikanperayaan hari ulang tahun yang ke-60Badan Pemeriksa Keuangan Negara (BPK),yang jatuh pada hari Senin 8 Januari tahun2007 ini.ebagai institusi negara, BPK juga menggelar acara seremonial dan beberapa kegiatan. Seperti, upacara bendera dan syukuran HUT ke60 BPK (8/1), penandatanganan nota kesepahaman (MoU)antara BPK dengan sejumlahinstitusi sejenis BPK dari negara-negara anggota ASEAN,seminar sehari bertemakanpemeriksaan sektor publik (9/1), dan pemberian penghargaan tertib administrasi keuangan pemerintah daerah (9/1), sebagai puncak acara peringatan yang dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebelum itu, sudah digelar sejumlah acara sepertisosialisasi dengan media massa dan para pemangku kepentingan BPK, lomba karyatulis ilmiah, dan lain-lain.Suasana perayaan tahun inimemang agak berbeda denganyang sudah-sudah. Bukan sebatas oleh karena figur KetuaBPK periode tahun 2004-2009 Anwar Nasution yangterkenal ‘galak’, yang membuatnya jarang tersenyum sebagaimana layaknya sosokideal para auditor. Melainkan,kali ini BPK sudah mempunyaipayung hukum yang kuat untuk melaksanakan tugas dankewajiban memeriksa keuangan negara, yaitu berupa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan RepublikIndonesia.Dengan payung hukum yangkuat, Lembaga yang dipimpinAnwar Nasution kelahiranSipirok 5 Agustus 1942 itu,akan dengan mudah memasuki area yang selama ini terkesan tak tersentuh. Berpedoman kepada UU tersebut,Anwar sangat berkeinginanuntuk bisa mengaudit semuainstitusi negara demi terwujudnya transparansi keuangannegara. “BPK hanya ingin agaruang negara tidak ditilep. Itusaja,” ujar Anwar.Di usianya ke-60, harapanmasyarakat akan penciptaanpemerintahan yang bersih danbaik semakin bertumpu kepada BPK. Menjawab harapan itulah, BPK secara strategis mengambil peran sekaligus bertekad mendorong terwujudnyatata kelola keuangan negarayang baik atas dasar transparansi dan akuntabilitas.Kuatnya kedudukan BPK,sebagaimana tertuang dalamUU No. 15/2006, membuatBPK mempunyai kewenanganmewujudkan harapan masyarakat tersebut.Di bawah kepemimpinannya, Anwar Nasution mantanDekan FE-UI (1998-1999), inisudah menggariskan 11 agendadan melaksanakan empat jenisaudit, yaitu audit finansialpengeluaran negara, auditkepatuhan kepada UU danperaturan, audit ketatalaksanaan yang sekaligus mencakupefisiensi ongkos dan kinerjakegiatan yang dibiayai, sertaaudit penerimaan negara. Olehkarena itu, tahun ini sengajadipilih tema perayaan, “PeranBPK untuk Terciptanya Akuntabilitas dan Tata Kelola yangBaik”.Pemeriksaan Sektor PublikMerujuk kepada amanatkonstitusi yang mengamanatkan Indonesia agar berperanaktif dalam tata pergaulandunia, serta sejalan denganperan yang diharapkan INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions), sebuah organisasiperhimpunan lembaga pemeriksa di seluruh dunia, untukmenciptakan mutual benefitfor all, BPK menandatanganikesepakatan kerjasama multilateral dengan BPK Brunei,Malaysia, dan Thailand untukbersama-sama memecahkanBPK 60 TahunPerkuat Komitmen Periksa Keuangan NegaraSmasalah-masalah regional.Keempat negara setuju meningkatkan hubungan kerjasama di bidang audit, denganpenekanan pada area yangmenjadi kebutuhan dan tantangan regional, misalnya masalah audit lingkungan khususnya kebakaran hutan. Demikian pula audit bencanaalam, audit flu burung, auditpajak, audit kelestarian keanekaragaman hayati, auditinvestigatif, dan fraud audit.Anwar Nasution mengatakan, kerjasama ini didorongoleh rencana ASEAN mewujudkan ASEAN Communityyang dideklarasikan di BaliConcord II tahun 2003.ASEAN Community dilandasitiga pilar utama, yaitu Masyarakat Keamanan, MasyarakatEkonomi, dan Masyarakat Sosial Budaya dengan tujuanterciptanya perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran bersama.Puncak acara peringatanHUT ke-60 BPK RI berlangsung Selasa (9/1) malam, bertempat di Jakarta ConventionCenter (JCC). Pada kesempatan ini Presiden SusiloBambang Yudhoyono berkenan memberikan penghargaan tertib administrasi keuangan pemerintah daerah,yang dimenangkan oleh Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad. Penilaian didasarkan atas kriteria: MemilikiSDM yang berkualitas di bidang keuangan daerah; Membangun organisasi yang dapatmendukung terwujudnya tertib administrasi keuangandaerah; Dan membangun infrastruktur yang andal dandapat mendukung terwujudnya tertib administrasi keuangan daerah.BPK, dalam hal ini memberiperan bukan semata-matamengaudit, melainkan jugaberupaya memberikan apresiasi yang tinggi kepada daerahyang telah melakukan upayasungguh-sungguh dalam melaksanakan tertib administrasikeuangannya. „ HTBPK menyelenggarakan seminar sehari di Jakarta. foto: berindo wilson