Page 23 - Majalah Berita Indonesia Edisi 32

BERITAINDONESIA, 01 Maret 2007 23BERITA UTAMAPeriode tahun 1996-2002 menunjukkan dampak kualitas dan hamparan banjiryang terus meluas. Salah satu indikatorsemakin buruknya dampak banjir adalahangka kematian serta luas sebaran genangan air.Pemerintah juga berperan dalam pengurangan pengalihan fungsi lahan hijaudi Jakarta. Padahal berdasarkan InstruksiMendagri No. 14 tahun 1988 disebutkan,bahwa tiap kota harus memiliki RTHsebesar 40-60 persen dari total luasanwilayah.Penanganan ParsialPada 12 Mei 2004, sudah ditandatangani Kesepakatan Bersama antaraPemprov DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Pemkab Bogor, Tangerang, Bekasi,Pemkot Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi,tentang perlindungan dan pelestarian situterpadu di wilayah Jabodetabek. Kenyataannya, Kesepakatan Bersama itu bagaikan macan kertas.Republika, 3 Februari 2007 dalamtajuknya, menulis bahwa mestinya timterpadu yang terdiri dari pemerintahanterkait duduk satu meja. Buatlah sebuahperencanaan penanganan banjir yangutuh untuk kawasan Jabodetabek. Sebab,penanganan banjir yang parsial dandilakukan sendiri-sendiri bukan tidakmungkin hanya memperparah keadaandan banjir tetap datang setiap tahunnya.Buruknya drainase menjadi penyebabbanjir di pusat-pusat kota dan perumahan. Air hujan tidak mengalir di saluransaluran yang ada. Ini memperlihatkanbahwa proyek-proyek pembuatan drainase–baik oleh pemerintah maupun developer–tidak dilakukan dengan baik, sehingga curahan air hujan menjadi meninggi dan banjir tak terelakkan. Harusada standar yang baku untuk pembuatandrainase tersebut. Yang tak mengindahkan, diberi sanksi tegas.Selain itu, kantong-kantong yang menjadi penyangga air seperti situ (danau)atau rawa-rawa sudah banyak hilang diganti dengan perumahan atau gedungperkantoran. Tak ada lagi tanah untukresapan air. Pada musim kemarau kawasan sekitarnya mengalami kekeringan.Di musim hujan banjir tak terhindarkan.Di sinilah pentingnya melestarikan situsitu serta rawa-rawa di lingkungan kita.Untuk itu diperlukan aturan ketat terhadap developer-developer yang mengubah fungsi situ-situ tersebut.Ada 13 sungai yang melewati wilayahDKI dan bermuara di pantai utara. Daerahaliran sungai mesti diperluas dan diperdalam. Bukan hanya pada musim hujan,tapi juga di musim kemarau. Hal inidilakukan agar ketika musim hujan tiba,air dapat mengalir dengan lancar hinggake laut dan tidak sebaliknya yakni “mengumpul” di kantong-kantong pemukiman dan pusat kota. Proyek banjir kanaldi Jakarta perlu segera diselesaikan.Penanganan banjir yang masih parsialjuga tercermin dalam isi Tajuk Media Indonesia, 1 Februari 2007. Selain itu,berbagai upaya untuk mengatasi banjir diJakarta belum terlihat hasilnya. ProyekBanjir Kanal Barat, yang berhulu diSungai Manggarai dan berhilir di MuaraAngke, memang telah dibangun. Tapi,proyek Banjir Kanal Timur bernilai Rp 4,9triliun dan telah diresmikan presidenpada 2003 kini mandek.Sekalipun proyek Banjir Kanal Timuryang berhulu di Sungai Cipinang danditargetkan selesai pada 2010, juga telahdibangun, tak ada jaminan Jakarta bakalbebas banjir. Sebab, kanal yang berhilirdi Marunda itu kerap terganjal air lautketika pasang.Selain itu, proses pembangunan BanjirKanal Timur tergantung pada pembebasan tanah milik penduduk. Adalahtugas pemerintah daerah DKI Jakartauntuk menyelesaikan pembebasan tanah.RevitalisasiPemerintah akan merevisi RancanganUndang-Undang (RUU) Tata Ruang sebagai langkah jangka menengah mencegah terjadinya banjir terutama di wilayahperkotaan padat penduduk seperti Jakarta, Tangerang, Bekasi, dan Depok.Menurut Menteri Pekerjaan UmumDjoko Kirmanto, jika UU itu disahkanmaka sanksinya akan sangat berat. Kalauada situ yang ditimbun untuk real estate,maka bisa dibongkar, bisa juga harusbayar denda. Bukan hanya yang memakaiyang membayar denda tapi yang memberiizin juga.Berdasarkan data yang diperoleh BeritaIndonesia dari Kementerian NegaraLingkungan Hidup, jumlah situ yang adadi Jabodetabek ada 212. Sebagian besardalam kondisi rusak. Di wilayah DKIJakarta sendiri ada 28 situ, yang kondisinya baik hanya dua, yakni Situ Babakan,Jakarta Selatan, yang menjadi tempatwisata dan Situ Kodamar, Jakarta Utara.Untuk menanggulangi banjir di Jakartadan sekitarnya diperlukan dana sebesarRp 16,67 triliun untuk merevitalisasisungai, tata ruang, prasarana perkotaan,pemberdayaan masyarakat, hingga penyediaan perumahan untuk warga bantaransungai.Program-program tersebut sudah dirumuskan dalam sebuah rencana induk(master plan). Menurut Sekretaris Daerah Pemprov DKI Ritola Tasmaya, dikutipInvestor Daily, 9 Februari 2007, masterplan itu sudah dirumuskan tahun 2002,beberapa bulan pasca banjir besar.Para pihak perumus antara lain Mendagri, Menkimpraswil, Menteri NegaraLingkungan Hidup, Menteri NegaraPerencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Menkeu dan Gubernur DKI,Banten dan Jawa Barat.Master plan itu sedianya untuk mengantisipasi banjir 2007 tapi belum sempatditandatangani sampai sekarang. Karenaitu, untuk mengantisipasi 2012, perlusegera ditindaklanjuti.Indo Pos pada hari yang sama memberitakan lebih detail isi master plan tersebut. Untuk program jangka pendek adapengaturan tata ruang, perumahan,pemukiman, prasarana perkotaan, pemberdayaan masyarakat dan program daerah. Program yang berdana Rp 731,95miliar tersebut mengatur revitalisasipemanfaatan dan pengendalian tata ruangdi kawasan Jabotabek dan Bopunjur.Master plan itu terbengkalai akibatpergantian presiden beberapa kali. Karenaitu, agar master plan tersebut tidakterabaikan lagi, Pemprov DKI bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Daerah(DPD) mesti memperjuangkannya. „ RHJakartaJakartafoto: berindo wilson