Page 57 - Majalah Berita Indonesia Edisi 36
P. 57
BERITAINDONESIA, 26 April 2007 57BERITA MANCANEGARAIran TakkanBerhentiSedetikpunLangkah pemerintah yang akhirnyaturut menyetujui Resolusi DewanKeamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa(DK PBB) Nomor 1747 yang meluaskanpengenaan sanksi kepada Iranmemunculkan beragam tanggapannegatif di dalam negeri. Sebagian tokohagama dan politisi DPR mengecampersetujuan pemerintah karena dinilaimelukai perasaan Muslim danmelenceng dari asas bebas aktif yangdianut dalam politik luar negeriIndonesia.enteri Luar Negeri Hassan Wirayudha merasa pilihanmendukung itu adalah pilihanyang paling mungkin untukmendorong penyelesaian masalah nuklir Iran secara damai.Ia juga menyatakan, oleh karena empat usulan perubahandraf resolusi RI diterima dandimuat dalam Resolusi 1747,RI memutuskan mendukungresolusi itu. Empat usulanperubahan itu adalah rujukantentang Timur Tengah sebagaikawasan yang bebas senjatapemusnah massal, termasuknuklir. Penegasan kembalibahwa ketentuan-ketentuandalam perjanjian laranganpenyebarluasan senjata nuklir(Traktat NonproliferasiNuklir/NPT) juga mengikatsemua. Ada jaminan pengembangan nuklir untuk tujuandamai, termasuk hak Iran.Perundingan penyelesaianmasalah nuklir Iran hendaknya dilakukan dengan itikadbaik.Di sisi lain, keluarnya resolusi ini menunjukkan bahwakekuatan politik AS mendiktenegara lain dan lembaga internasional, seperti PBB, sejauhini belum tertandingi. Bahkan,dalam resolusi ini jelas terlihatkekuatan diplomasi politik AS.Dari semula hanya enam negara anggota DK - tidak termasuk Rusia dan China - yangmenyetujui penjatuhan sanksiyang keras kepada Iran, padaakhirnya bisa mendorong keputusan aklamasi oleh 15 negara.Guna meredam makin meluasnya protes, Wakil PresidenMuhammad Jusuf Kalla dalampidato penutupan KonferensiTingkat Tinggi Ke-19 Liga Arabdi King Abdul Aziz International Conference Center Riyadh, Arab Saudi, Kamis (29/3) sore, menjelaskan sikap danposisi Indonesia yang mendukung Resolusi DK PBB itu.Jusuf Kalla berharap, dalampengayaan uranium bagi pelaksanaan program nuklirnya,Pemerintah Iran mau berkompromi dengan lembagainternasional yang khususmenangani masalah nuklir(IAEA). Kontroversi programnuklir itu tak akan mencapaipenyelesaian atau titik temujika Iran tidak mau berkompromi.Sementara itu, di dalamnegeri, upaya anggota DPRmenggulirkan penggunaanhak interpelasi atas sikap Indonesia yang menyetujui Resolusi 1747 DK PBB terus berlangsung. Pengusul interpelasiitu, antara lain, Abdillah Toha,Sidarto Danusubroto, EffendyChoirie, Yuddy Chrisnandi,Ryaas Rasyid, dan Ali MochtarNgabalin. Di lain pihak, KetuaPartai Demokrat Anas Urbaningrum menyatakan, urgensikerakyatan usul interpelasi itukurang sebab yang diurus adalah kepentingan negara lain.Interpelasi mestinya dipakaiuntuk membela kepentingannyata dari rakyat yang diwakili. Anas menyarankanagar pemahaman dasar politikluar negeri dikembalikan padabasis kepentingan nasional,bukan karena tak suka kepadaAS atau suka kepada Iran.Kepentingan nasional sekarang adalah perbaikan kondisiekonomi rakyat, bukan gagahgagahan menghadapi negaralain.Pemerintah Iran sendirimenyatakan tak akan melupakan negara-negara yang mendukung maupun menentangresolusi Dewan KeamananPBB. “Iran akan ’menyesuaikan’ hubungan internasionalnya,” kata Presiden MahmoudAhmadinejad. Ahmadinejadmenegaskan bahwa Iran takakan menghentikan pengayaan uraniumnya “sedetik pun”meskipun PBB telah menjatuhkan sanksi. Ahmadinejadmengatakan, “Mereka (DKPBB) bisa mengeluarkan ratusan dokumen seperti itu(resolusi), tetapi biarkan mereka yakin, tak akan ada yangberubah di Iran, dan kamiakan terus berjalan tanpa interupsi.”Penasihat spiritual PresidenIran yang juga Ketua LembagaHubungan Antarmazhab, Ayatollah Muhammad Ali Taskheri, berpendapat senada. Iamengatakan, Iran berhak memanfaatkan teknologi nukliruntuk tujuan damai. Taskherilalu merujuk kepada banyaknegara Barat yang telah mengambil manfaat dari tenaganuklir. Dia mencontohkanPerancis, di mana 80 persenkebutuhan tenaga listrik untuksektor industri bersumber daritenaga nuklir. “Mengapa sebagian negara bisa mengambilmanfaat dari tenaga nuklir dansebagian lainnya dilarang?”kata Taskheri.Pemerintah mungkin sudahmemperhitungkan dampakmendukung Resolusi 1747 ituterhadap eskalasi ketegangandi kawasan Teluk Persia. Apapun dampaknya, pemerintahRI harus pandai-pandai menjelaskan kepada publik danmasyarakat internasionalalasan mendukung resolusiDK PBB itu. MLPMFoto satelit komplek pengayaan uranium Natanz Iran, diambil 2 Januari2006.
