Page 17 - Majalah Berita Indonesia Edisi 43

BERITAINDONESIA, 02 Agustus 2007 17BERITA UTAMATifatul mengatakan bibit-bibit separatisme yang bertujuan memisahkan diridari NKRI harus diusut dan ditanganisecara tuntas tanpa diskriminasi. “Peristiwa memalukan dan membahayakannegara itu harus diusut tuntas, bukanhanya karena menyangkut Presiden, tapijustru menunjukkan kelengahan petugaspengamanan yang dapat membahayakankepala negara kita,” kata Tifatul soalkejadian di Ambon.Tifatul mendesak agar pemerintahmemberikan sanksi kepada pejabat penegak hukum yang lalai dalam insidentersebut. Sebab, aksi provokatif demikianseharusnya bisa diantisipasi dan terdeteksi jauh-jauh hari. “Jika sampaidibiarkan akan memancing aksi-aksiserupa di kemudian hari,” ucapnya.Hidayat Nurwahid berpendapat separatisme sama bahayanya dengan terorisme sehinggga harus juga ditindak tegas.Ketidakpuasan sebagian kalangan terhadap kebijakan pemerintah, yang belummampu memberikan kesejahteraan rakyat, seharusnya tidak langsung ditujukankepada pemerintah pusat. Sebab pusatsudah berupaya memberikan peluangdengan anggaran triliunan rupiah. “Sekarang kita bersama-sama mengawasidigunakan untuk apa dana triliunantersebut di daerah, kalau warganya ternyata masih belum sejahtera. Jadi janganlangsung menyalahkan Jakarta saja,” kataNurwahid.Menurut Hidayat separatisme harusdiberi jawaban konkret diantaranyaukhuwah Islamiyah sebagai modal sosialmempertahankan NKRI. “Para pelakuseparatisme harus ditindak tegas sesuaihukum yang berlaku supaya ada efek jerakarena telah mengancam keutuhan bangsa yang telah diamanatkan UndangUndang,” kata Hidayat.Menhan Juwono Sudarsono menyebutkan gerakan separatisme tidak akan adaasalkan ada kerja keras dan kepedulianseluruh warga Indonesia mulai dariPapua, Ambon, dan dimanapun merekaberada.Kata Juwono, untuk meredam aksi separatisme perlu usaha keras menghadirkan keadilan di lapangan seperti membangun ketersediaan pangan, hunian yanglayak bagi manusia, dan ketersediaanlistrik.Menko Polhukam Widodo AS usai rapatterbatas dengan Presiden Susilo BambangYudhoyono, di Istana Negara Jakarta,Selasa (10/7), menyebutkan perlu dilakukan tindakan tegas dan terukur untukmenindak kasus-kasus yang terjadi diAmbon, Papua, dan Aceh. Namun semuatindakan tetap merefeksikan pendekatanrule of law, bukan tindakan represif.Pendekatan dibutuhkan untuk menjagakondisi keamanan nasional supaya tetapaman, tertib, dan stabil untuk mendukungpembangunan eknomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Mengomentari pendirian Partai GAMWidodo menyebutkan itu tidak sesuaidengan kesepakatan damai di Helsinki,dan juga melanggar UU No. 11/2006tentang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan, pemerintahan yang sah harusmemelihara kondisi perdamaian di Aceh.Menteri Hukum dan HAM Andi Matalatta sudah memberi isyarat bahwa PartaiGAM akan sulit lolos verifikasi. Dasarnya,setiap partai lokal haruslah mengusungsemangat perdamaian, rekonsiliasi, danreintegrasi Aceh.Ali Mochtar Ngabalin anggota Komisi IDPR RI dari Fraksi Partai Bulan Bintang,mengatakan, kemunculan separatismeadalah akibat dari buruknya kinerjapemerintah dalam memberikan kesejahteraan bagi daerah-daerah yang selama inibergolak, selain alasan ada kepentinganasing. Karena itu, solusinya, “Kalau mauselesai, beri perlakuan yang sama bagibangsa Papua, Ambon, dengan bangsabangsa yang ada di Jawa, Sumatera, Kalimantan, serta Sulawesi,” seru Ngabalin.Hasyim Muzadi meminta pemerintahsupaya lebih intensif mencegah gerakanseparatisme. “Pemerintah sebagai wakileksekutif negara harus bertanggungjawabatas kedaulatan negara,” kata Hasyim.Menurutnya, negara berhak bahkanberkewajiban untuk memaklumkan perang terhadap setiap gerakan yang menjurus kpada separatisme baik dalambentuk simbol maupun tindakan. Apalagibila sampai ke tingkat pemberontakanatau pemisahan diri.Wapres Jusuf Kalla juga menekankanpendekatan penanganan masalah hukum,sosial ekonomi dan pembinaan masyarakat. “Dengan pendekatan semacam ini,kita harapkan proses penyelesaian kasusini akan segera tuntas,” kata Pendeta JohnRuhulesin mengutip pernyataan Kalla,usai bersama para tokoh agama Malukuditerima oleh Wapres.Wapres, kata John, juga berterimakasihdengan solidnya tokoh agama Maluku.Kondisi ini mencerminkan insiden diMaluku bukan berlatar belakang agama,tetapi masalah politis.Kata Muladi, untuk menghadapi gerakanseparatisme Lemhannas sudah mengusulkan sejumlah rekomendasi. Diantaranya menumpas gerakan separatisme secarayuridis, dan menegakkan hukum nonrepresif dengan menjunjung tinggi HAM.Kemudian, pemerintah harus memperbaiki keadilan sosial yang menjadi akarpermasalahan, dan terus-menerus melakukan pendekatan budaya. Muladi mencontohkan, Dubes Belanda Junus EffendiHabibie yang pintar berbahasa Ambon itumasuk ke kantong-kantong RMS di Belanda, dan mendekati tetua-tetua RMS.Hasilnya, tidak ada demo di Kedubes RIdi Belanda.Di Papua Lemhannas mengusulkanagar pemerintah merangkul tetua-tetuaDewan Adat Papua, bukan Majelis RakyatPapua, serta memberikan penghargaankepada tokoh-tokoh Papua yang duluberjuang untuk Trikora.“Kalau tidak ada pendekatan ekonomi,dan adat, saya khawatir sekali akanterulang situasi Timor Timur. Dua puluhdua tahun kita di sana tidak bisa memasukkan budaya Indonesia ke sana.Akhirnya referendum. Yang terjadi diPapua dan Aceh sekarang ini sama,” kataMuladi. „ HTHingga kini masyarakat Papua tetap hidup dalam kemiskinan dan rasa ketidakadilan. foto: dok. klh