Page 18 - Majalah Berita Indonesia Edisi 49
P. 18
18 BERITAINDONESIA, 08 November 2007BERITA UTAMAditingkatkan dengan cara belajar. Tak usah cari teori macam-macam.”Soal anggaran pendidikanyang belum memenuhi amanatkonstitusi sebesar 20 persendari APBN dikatakan Kalla,kalau sepuluh tahun lagi barucukup apakah berarti sepuluhtahun ini kita harus menunggu. Belum tentu juga. Walaupun sekolah hebat tapi kalautidak mau belajar, siswa tidakdipaksa belajar macam manaorang pintar. “Jadi biar demo,orang demo seribu kali tetapsaja saya jalanin, ndak peduli,”kata Kalla soal kebijakan ini.Solusi mengenai anggaranpendidikan supaya tidak menjadi polemik dan menghilangkan kesan seolah-olah seluruhpejabat negara secara sengajamelanggar amanat konstitusi,Kalla meminta agar anggaranpendidikan kedinasan dan gajiguru dimasukkan saja ke dalam komponen anggaran yang20 persen tadi.“Kita minta itu dimasukkan.Kalau gaji guru dimasukkanitu bisa menaikkan anggaranpendidikan menjadi 15 persen.Dan itu benar. Guru kan bagian dari pendidikan. UndangUndang Dasar mengatakanmeningkatkan kecerdasanbangsa. Ya, faktor itu pastiguru dong. Faktornya jugatermasuk pendidikan kedinasan akademi-akademi, sepertiakademi perhubungan, akademi imigrasi, institut pemerintahan dalam negeri. Itu kanmencerdaskan kehidupanbangsa, sekolah juga, masaktidak boleh masuk pendidikan,” kata Kalla.Sama seperti pendidikan,persoalan di bidang pelayanankesehatan masyarakat jugaterkendala dengan anggarankesehatan yang termasuk besar mencapai Rp 16 triliun.Tingkatkan ProduksiPanganDalam kunjungan ke berbagai daerah usai Lebaran,Wapres Jusuf Kalla di Lampung berkesempatan melakukan panen bersama padi hibrida hasil pengembangan sebuah perusahaan milik pengusaha nasional Tomy Winata.Kalla mengakui salah satuproblem Indonesia sebagainegara agraria dengan tanahnya yang subur adalah soalpangan yang kurang. Langkahstrategis yang diambil pemerintah dalam rangka revitalisasi pertanian sekarang meningkatkan produksi supayaswasembada pangan. KataKalla, produksi beras ditingkatkan dengan bibit yang baikdan dengan biaya yang besar.“Untuk pangan kita minta,contohnya, pembibitan-pembibitan yang besar, padi hibrida. Itu kan tidak mungkin petani biasa, harus petani-petaniyang punya teknologi,” kataKalla menjelaskan kebijakanpangan nasional. Kalla mengatakan terdapat 10 provinsiyang dikembangkan untukswasembada pangan denganmeluncurkan bibit padi hibrida senilai Rp 1 triliun.Produksi gula juga dikatakan Kalla ditingkatkan denganinvestasi cukup besar. Demikian pula karet dan sawit.Untuk itulah sangat dibutuhkan pelibatan pengusaha besarseperti Salim hingga SyamsulNursalim dan, tentu, TomyWinata. “Pabrik gula kan harusbesar, tidak mungkin petanisendirian. Semua terlibat,”kata Kalla.Kuatnya komitmen pemerintah di bidang pertaniandengan melakukan revitalisasipertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan terkadang tak diikuti denganimplementasi yang baik dilapangan. Impor beras olehBulog, misalnya, begitu dibanggakan oleh Dirutnya Mustafa Abubakar saat meninjauberas impor yang baru tibadari Thailand. Walau bermaksud untuk memenuhi pasokanpangan nasional dalam jangkapanjang, impor beras pastiakan mengancam ketahananpangan nasional.Demikian pula dengan peternakan sapi, pemerintah seharusnya mendorong upayaupaya swasta yang berniatmengimpor bibit-bibit sapiperah atau sapi pedaging yangberkualitas baik, untuk memenuhi kebutuhan susu dandaging sapi yang terus meningkat.Selain itu, otonomi daerahsalah satu buah reformasibelakangan justru merupakanhambatan lain bagi pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakannya di daerah. Kendati demikian masihsaja banyak daerah yang mengeluh seolah-olah otonomibelum maksimal. Kalla mengatakan tidak mungkin kitalangsung 100 persen otonomimelainkan harus sesuai tahapannya. “Kita kan bukanfederal. Malah sangat otonomkita, sangat,” kata Kalla.Otonomi yang berlebihanmembuat pemerintah pusatkesulitan mengatur daerah.Bahkan garis komando antaragubernur dengan daerah jadimasalah. Gubernur tidak bisamengontrol bupati karenaotonominya di kabupaten.Satu-satunya cara pusat mengontrol daerah adalah mengawasi kebijakannya.Persoalan otonomi daerahmenjadi sangat penting untukdiselesaikan karena Indonesiamasih negara pedesaan. Komitmen pemerintah mengenaipedesaan masih kurang padahal harta terbesar bangsa terletak di sana. Jusuf Kalla mengatakan, sebenarnya sejakjaman Pak Harto dulu program pembangunan pedesaanberjalan lebih kencang. Yaitumembangun dari daerah kecilyang terbelakang.Sebagai solusi, Kalla mengatakan sekarang banyakprogram-program infrastruktur pedesaan yang tujuannyamembangun pedesaan, yaitudengan meningkatkan pertanian, UKM atau apa saja.“Tapi sebenarnya makna otonomi di situ juga, bahwa itubukan hanya pusat yang bertanggungjawab. Daerah itumembangun daerah. Sebenarnya otonomi di situ. Karenaitu anggaran sekarang tidaklagi per proyek dari pusat.Tapi ini uang ke daerah, youbangunlah. Itu sudah urusandi daerah,” kata Kalla.Sisa Dua TahunPemerintahan SBY-JK telah banyak menyumbangkan kemajuan untuk bangsa. Suhu politik menjelang pe- foto: presidensby.info
