Page 22 - Majalah Berita Indonesia Edisi 49

22 BERITAINDONESIA, 08 November 2007BERITA UTAMALuar NegeriSelama tiga tahun masa pemerintahanSusilo Bambang Yudhoyono cukup banyak dilakukan perjalanan ke luar negeri.Baik itu dilakukan Presiden SBY, WapresJusuf Kalla maupun menteri terkait. Sebagian dari perjalanan ke luar negeri itudiarahkan untuk menarik investor asing.Namun hasilnya masih jauh dari yang diharapkan.Terkait dengan peran Indonesia di forum internasional, yang menonjol diantaranya adalah duduknya Indonesiamenjadi anggota tidak tetap di DewanKeamanan PBB. Indonesia juga berperanaktif dalam berbagai isu global. Diantaranya mengecam terjadinya kekerasanberdarah di Myanmar.Menyangkut penandatanganan MOUantara Singapura dan Indonesia tentangperjanjian ekstradisi dan perjanjian kerjasama pertahanan (Defense CooperationAgreement/DCA) yang dilakukan di Bali,Menlu Hasan Wirayuda mengaku masihmenghadapi persoalan.Meski Singapura berpendapat DCA telahselesai, namun tidak demikian denganpihak Indonesia. DCA itu dianggap belumlengkap karena aturan pelaksanaannyauntuk area bravo belum ada. Indonesiaberpegang pada pasal 6 dari DCA yangmengamanatkan kedua belah pihak perlumenyepakati pengaturan yang bersifatteknis administratif dan operasional yangterkait penggunaan area latihan militer.Hingga saat ini perjanjian ekstradisidan DCA itu belum diajukan ke DPRuntuk diratifikasi. Alasannya, Pemerintahtak dapat mengajukan suatu perjanjianyang belum lengkap ke DPR.Menlu mengakui perumusan aturanpelaksanaan DCA RI-Singapura berjalanalot, terutama menyangkut daerah danpengaturan latihan bersama kedua negara. Pengesahan aturan pelaksanaaanDCA itu semula akan disahkan di Batampada 8 Mei 2007. Namun karena belumada titik temu, pengesahannya ditundahingga batas waktu yang tidak ditentukan.Rencananya, dengan kerjasama itu Indonesia bisa memanfaatkan teknologicanggih yang dimiliki Angkatan Bersenjata Singapura. Sebaliknya, Singapuradapat memanfaatkan lahan Indonesiauntuk menguji keandalan teknologi dankemampuan serta keterampilan tempurprajuritnya.Kinerja Departemen Luar Negeri yangmendapat sorotan publik adalah terkaitdengan berbagai kasus yang dialami Warga Negara Indonesai (WNI) dan TenagaKerja Indonesia (TKI) di Malaysia. Pemerintah, termasuk Deplu, dinilai kurangpeduli dengan nasib WNI di negeri jiranitu. Sejumlah kasus diantaranya menimpaTKI yang dianiaya majikannya. Sebut sajamisalnya, kasus Nirmala Bonat, Ceriyatidan penganiayaan yang menewaskan Kurnasih.Demikian juga tindakan ‘razia liar’ yangdilakukan milisi sipil Ikatan RelawanRakyat Malaysia (Rela) terhadap TKImaupun WNI di negeri jiran itu yangmenimbulkan keresahan. Diantaranyakasus pemerkosaan, pelanggaran hakasasi isteri anggota diplomat Indonesia,perampokan terhadap tujuh mahasiswadan yang terakhir pendobrakan pinturumah Ketua PPI (Persatuan Pelajar Indonesia) Universitas Kebangsaaan Malaysia.Demikian pula penganiayaan yangdilakukan polisi Malaysia terhadap wasitKarate Indonesia, Donald.Presiden SBY memang sudah mendesakpemerintah Malaysia melakukan penertiban Rela. Namun itu dinilai tidak cukup.Pemerintah harus besikap lebih tegas. Misalnya dengan memanggil Dubes Malaysia dan meminta penjelasan atas berbagaikasus itu. Atau bisa menarik kuasa usahaIndonesia di sana. “Itu kan konkrit, tidakmenunggu-nunggu.Tidak seperti sekarang, masyarakat sangat khawatir akankondisi TKI di Malaysia,” kata pengamatpolitik Hermawan Sulistio.PertahananSelain masalah DCA yang belum tuntas,terkait dengan kepentingan DepartemenPertahanan (termasuk TNI), masalahprofesionalisme prajurit TNI juga banyakdipertanyakan para pegamat.Diakui, dalam era reformasi sekarang,TNI telah melakukan reformasi internal.Secara tegas dinyatakan, TNI tidak lagiberperan di bidang politik praktis tapimemfokuskan diri pada peningkatanprofesionalisme.Menhan Juwono Sudarsono mengakuterus berusaha meningkatkan anggaranpertahanan bagi pemenuhan kebutuhanalutsista, peningkatan kemampuan profesionalisme, dan kesejahteraan prajurit.Namun langkah ke arah itu terkendaladengan keterbatasan anggaran.Walau dari tahun ke tahun anggaranDephan terus meningkat, dan tahun 2008direncanakan Rp 40 triliun, namunpeningkatan itu masih jauh dibandingkebutuhan ideal.Belum lagi masalah alutsista yangdimiliki ketiga matra (TNI AD, AL danAU) yang tak seimbang dengan kebutuhan. Kondisinya pun banyak yang tidakprima.Penambahan alutsista dari Rusia (pesawat tempur Sukhoi, tank amphibi dankapal selam serta helikopter) masihbelum memadai dengan kebutuhan. TNIAL misalnya, saat ini memiliki 114 kapalperang. Padahal kebutuhan ideal untukmenjadi green navy dibutuhkan 376kapal guna menjaga perairan yang mencakup lebih dari 17.000 pulau di Nusantara.Begitu pula dengan TNI AU yang sebagian pesawatnya sudah melampaui jamterbang yang seharusnya. Sementara tankmilik TNI AD juga masih ada yang buatantahun 1960-an.Kalangan pengamat dan DPR mendesakpemerintah secara bertahap memenuhikebutuhan alutsista tersebut untuk menjaga kedaulatan negara. Paling tidak, dengan memiliki kemampuan peralatantempur yang prima dan profesionalismeprajurit yang handal, Indonesia tidak akanlagi dipandang sebelah mata oleh negaranegara tetangga se kawasan.Pemerintah juga harus belajar daripengalaman saat diembargo oleh AmerikaSerikat maupun Inggris. Dengan melakukan deversifikasi alutsista dari berbagainegara, maka ketergantungan pada satunegara akan bisa dihindari. „ SPMendagri Mardiyanto didampingi Mensesneg, Menhuk & HAM dan Jaksa Agung menjelaskankasus calon anggota KPU Syamsulbahri.foto: presidensby.info