Page 21 - Majalah Berita Indonesia Edisi 49

BERITAINDONESIA, 08 November 2007 21BERITA UTAMANegeri, Menteri Luar Negeri, MenteriHukum dan HAM, Panglima TNI, Kapolri,Jaksa Agung dan Kepala Badan IntelijenNegara (BIN).Purnawirawan Laksamana berbintangempat dan merupakan satu-satunya Perwira Tinggi TNI AL yang pernah menjabatPanglima TNI di era Pemerintahan Abdurrahman Wahid ini menyadari betulpentingnya menciptakan stabilitas politik,hukum dan keamanan.Sejak awal menjabat Menko Polkam(21/10/2004) Widodo memprioritaskanpenanganan konflik dan terorisme. Prioritas lainnya adalah menyelamatkansumber daya alam, komoditi hutan danlaut dari pencurian.Salah satu hasil spektakuler di bidangkeamanan adalah berhasil diselesaikankonflik bersenjata dan pertikaian berdarah di Aceh. Ditandai dengan dicapainya kesepakatan Helsinki yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005. Widodo ASmenjadi salah satu anggota delegasi Indonesia (bersama Hamid Awaludin danSofyan Djalil) dalam perundingan denganpihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yangdifasilitasi mantan Presiden Finlandiatersebut.Kesepakatan damai itu berlanjut dengan ditelorkannya Undang-Undang Pemerintahan Aceh, pemilihan kepala daerah Provinsi Nangroe Aceh Darussalamserta kepala daerah di tingkat kabupatendan kota di Aceh.Perkembangan selanjutnya adalahmemberikan peluang didirikannya partailokal di bekas daerah konflik tersebut yangkini masih dalam proses verifikasi diDepartemen Hukum dan HAM. Salah satusyarat pendirian partai lokal adalah tidakboleh menggunakan atribut atau simbolsimbol sparatis, seperti bendera GAM.Keberhasilan lain di bidang Polhukamadalah diakhirinya konflik komunal diPoso yang berkepanjangan. Masyarakat disana kini bisa hidup tenang dan damai.Terlepas dari rasa khawatir dan was-wasakan terjadinya konflik di antara sesamawarga masyarakat.Dalam menangani terorisme juga berhasil ditangkap sejumlah tersangka pelaku teror dan pembuat bom rakitan. Demikian pula dalam pemberantasan narkoba,Polri berhasil membongkar sejumlahpabrik narkoba dan menangkap parapelakunya.Dalam NegeriMenteri Dalam Negeri M.Ma’ruf - yangkemudian digantikan Mardiyanto karenafaktor kesehatan - merupakan menteriyang merintis dan melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung, baikdi tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pelaksanaan pilkada secara langsungini merupakan amanat UU No.32/2004tentang Pemerintahan Daerah.Kendati di beberapa daerah sempatterjadi konflik, berkaitan dengan ketidakpuasan sementara pihak terhadap hasilpilkada, namun secara umum pelaksanaan pilkada berjalan tertib dan mulus.Selama tiga tahun berjalan, Depdagribersama DPR menelorkan sejumlah undang-undang di bidang pemerintahan, pemekaran daerah dan juga di bidangpolitik.Saat ini masih ada empat RUU bidangpolitik yang dibahas di DPR. Yakni RUUPartai Politik, RUU Pemilihan UmumAnggota DPR, DPD dan DPRD, RUUSusunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPDdan DPRD serta RUU Pemilhan UmumPresiden dan Wakil Presiden.Presiden telah menunjuk MendagriMardiyanto (sebelumnya Mendagri a.iWidodo AS), Mensesneg Hatta Rajasa danMenkum & HAM Andi Matalata sebagaiwakil pemerintah untuk bersama DPRmembahas keempat RUU tersebut. Diharapkan keempat RUU tersebut bisa selesaidibahas dan diundangkan pada akhirtahun 2007 ini.Terkait dengan banyaknya PeraturanDaerah (Perda) yang bermasalah, hinggakini tercatat 1.406 Perda yang direkomendasikan untuk dibatalkan. Sebelumnya Depdagri telah membatalkan 678Perda yang bermasalah. Selain itu sebanyak 163 Perda dalam proses pembatalan.Menurut Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah WahiddudinAdams (10/10) sebanyak 5.518 Perda telahditerima dan dievaluasi.”Ini sepertipuncak gunung es,” ujarnya mengenaibanyaknya Perda yang bermasalah. Mayoritas Perda yang dibatalkan itu terkaitpajak dan retribusi daerah.Adams mengakui dari kajian terhadapsekitar 1.500 Perda provinsi dan 2.500Perda kab/kota tahun 2004-2005, ditemukan bahwa dari segi teknik pembuatanperundang-undangan yang diatur dalamUU No.10/2004, sebagian besar belumdiikuti secara baik. Perda yang dinilaipublik bermasalah itu dibuat tanpa kajianyang mendalam dan tidak melibatkanpublik. “Terkadang Pemda membuatPerda lewat jalan pendek. Misalnya dibuatsupaya Satuan Polisi Pamong Praja bisamenegakkan aturan itu. Padahal, misalnya, aturan itu sudah ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” kataAdams.Menyangkut masalah politik, pemerintahan SBY juga sempat dipusingkandengan penetapan 7 anggota KPU yangdisodorkan DPR. Pasalnya, salah satukandidat –yang diloloskan DPR melaluiuji kepatutan dan kelayakan dan sebelumnya oleh Panitia Seleksi - ternyata bermasalah. Sang calon, Syamsulbahri, yang saatdiklarifikasi DPR menyatakan hanyasebagai saksi, ternyata, berdasarkanketerangan Jaksa Agung, dia merupakantersangka. Namun belakangan persoalanini bisa diatasi setelah yang bersangkutanberkirim surat meminta kepada Presidenuntuk tidak dilantik dulu. Syamsul jugameminta kepada Jaksa Agung untuksegera mengklarifikasi statusnya dalamkasus dugaan korupsi Kawasan IndustriMasyarakat Perkebunan (Kimbun) Pemkab Malang, Jatim senilai Rp 1,18 miliar.Menko Polhukam Widodo AS foto: berindo wilson