Page 23 - Majalah Berita Indonesia Edisi 53

BERITAINDONESIA, 10 Januari 2008 23BERITA UTAMAKorupsi (KPK) dalam menggulung para koruptor di pusatdan daerah tanpa pandangbulu. SBY juga mengungkapkan keberhasilan pemerintahannya menyuburkan budaya takut di kalangan pejabatnegara agar tidak melakukankorupsi.Masih soal pemberantasankorupsi, SBY juga mengetengahkan kepedulian Indonesiadalam pemberantasan korupsisecara internasional denganikut meratifikasi KonvensiPBB.Namun demikian, memangrakyatlah yang paling merasakan apakah kinerja penegakan hukum memang benarbenar sesuai dengan aspirasi.Kenyataannya, bagi sebagianmasyarakat, penegakan hukum dan keadilan sosial bagiseluruh rakyat Indonesia, sebagaimana yang diamanatkanUndang-Undang Dasar 1945,sampai kini masih dianggaphanya wacana dan retorika.Daya tarik publik soal kasusterorisme yang mengharu biruTanah Air beberapa tahun terakhir perlahan mulai surut,menyusul ditembaknya Azhari, buron nomor wahid Polri,dan ditangkapnya jaringanAbu Dujana.Bahkan, pelaku bom Balitinggal menghitung hari untukdieksekusi. Kinerja hukumpada 2007 lebih menonjolpada tataran makro denganangle pemberantasan korupsidi berbagai instansi dan berbagai daerah. Banyak kepaladaerah dan anggota DPRDyang divonis sebagai koruptor.Kerumitan pemberantasankorupsi bertambah ketika berhadapan dengan stigma bahwakorupsi di Indonesia sudahmembudaya. Begitu sulit berada pada posisi tidak berpihak.Dari kinerja hukum di sepanjang 2007 itu, tampakmasih mengarah pada keberpihakan, terutama pada rezimpemegang kekuasaan sehinggamenimbulkan kesan adanyatebang pilih.Sulit menghindar dari kesimpulan bahwa banyak petinggi era rezim sebelumnya -seperti Widjanarko Puspoyo,Rokhmin Dahuri, LaksamanaSukardi, dan sederet tokoh lainyang harus berurusan denganhukum - merupakan tokohyang kurang kuat punya aksesdengan penguasa sekarang.Sementara pada kasus lain,terjadi penyimpangan di KPU,meminggirkan dalam artimenguntungkan Hamid Awaluddin dan siap di-dutabesarkan. Pada konteks ini, keberuntungan juga berpihakpada tokoh lain dengan menetralisasi indikator korupsipada Yusril Ihza Mahendra.Sempat terjadi saling laporantara Yusril dengan Taufiequrachman Ruki (KetuaKPK), namun diselesaikan ‘secara adat’ oleh Presiden SBY.Kasus makro yang masih gelap dan alot untuk coba diungkap di sepanjang tahun2007 adalah penanganan BLBI(Bantuan Likuiditas Bank Indonesia). Bahkan, masalahnyakemudian berbelok arah menjadi indikator korupsi olehanggota legislatif. Badan Kehormatan DPR harus bekerjaekstrakeras di atas tumpukanribuan kaset untuk sekadarmengurai indikator korupsi diring lain dari kasus BLBI.DiskriminasiBahwa hukum masih menjadi wacana dan retorika, halitu tercermin dalam refleksiyang disampaikan oleh KetuaKomisi Yudisial (KY) M. Busyro Muqoddas di Jakarta, Sabtu(15/12) malam. Refleksi tersebut disampaikan dalam bentuk orasi dan panggung budaya bertema “Keadilan Sosial:Antara Cita dan Realitas”, yangdihadiri antara lain mantanPresiden Abdurrahman Wahid, anggota Dewan PenasihatPresiden Adnan Buyung Nasution, sastrawan WS Rendradan Taufiq Ismail, Nono Anwar Makarim, Pendeta NatanSetiabudi, Julius KardinalDarmaatmadja, musisi FrankySahilatua, dan MohammadSobary. Emha Ainun Nadjibdan kelompok musik Kiai Kanjeng mengiringi seluruh rangkaian refleksi.Busyro menilai, penegakanhukum adalah cermin untukmelihat keadilan sosial. “Keadilan sosial masih jauh daridas sollen (yang seharusnya).Itu tercermin dari penegakanhukum di negeri ini yang masih diskriminatif,” katanya.Diskriminasi dalam penegakan hukum terlihat dariputusan di pengadilan yangdiberikan dalam kasus pembalakan liar hingga pelanggaran hak asasi manusia(HAM). Mereka yang semestinya bersalah sebab merugikanorang banyak justru diselamatkan oleh hukum.Busyro mengungkapkan,saat ini praktik pengingkaranterhadap proses penegakanhukum telah menjadi fenomena umum. Pencabutan haksosial, ekonomi, politik, danbudaya masyarakat dilakukanatas nama hukum. “Prosespemiskinan justru dilakukanmelalui dan atas nama hukum.Akhirnya hukum menjadimonster yang menakutkanbagi pihak yang lemah,” ujarnya.Meski begitu, harapan rakyat untuk mencari kebenaranmelalui hukum ternyata masihtetap tinggi. Busyro mengatakan, hingga 10 Desember2007, KY menerima 3.120pengaduan masyarakat dariseluruh Indonesia.Akan tetapi dalam kesempatan yang sama, Adnan Buyung juga turut menyorotifungsi KY yang dibentuk sejak2005. Dia menilai, dalam tempo dua tahun, gebrakan KYmenakutkan banyak orangyang korup dan terlibat mafiaperadilan. Namun, wewenangKY untuk mendengarkan hakim dan memeriksa isi putusan itu kini dipangkas sedemikian rupa.Ia mengingatkan agar KYtidak berlama-lama terperosoksetelah terpukul dalam kasusisu korupsi yang menimpaseorang anggotanya, September tahun lalu.Tepatnya pada 26 September 2007 masyarakat memangdikejutkan dengan ditangkapnya anggota KY Irawady Joenoes oleh Komisi PemberanHamid Awaluddin lolos dari jeratan hukum. foto: repro tempo