Page 44 - Majalah Berita Indonesia Edisi 53

44 BERITAINDONESIA, 10 Januari 2008BERITA POLITIKProyek Akal-akalan BURTMentalitas anggota dewan sebagai orangpilihan yang bertugas membela danmemperjuangkan kepentingan rakyat,seakan sudah terkikis habis oleh erosimoral dan etika. Berbagai proyek sengajadiciptakan untuk meraup “segepok fulus”.pa yang merasukipikiran wakil rakyat di Senayan,yang bersikap danmemiliki mentalitas tidak bisabertindak afirmatif untukmemperjuangkan hak publik?Bukankah semua fasilitas yangmereka butuhkan sudahterakomodasi dengan baikbahkan terkesan luks. Mengapa mereka masih menggerogoti uang rakyat denganmenciptakan berbagai macamproyek akal-akalan?Inilah pertanyaan yang sedang trend buat penghunigedung wakil rakyat di Senayan. Sebab, tradisi ‘mementingkan diri sendiri’ masihmuncul. Misalnya, setiap anggota dewan mendapat ‘kado’sebuah mesin faksimile merekPanasonic FT-937 CX denganestimasi harga Rp 1,2 juta perunit. Menurut Wakil KetuaBURT DPR Diah Devawanti,biaya pengadaan mesin faksimile untuk anggota DPR masuk dalam anggaran 2007. Iniberarti sesuai dengan mekanisme. “Anggaran tersebuttelah diketahui dan disetujuipimpinan DPR,” kata Diah.Namun tidak semua anggotadewan mengamini keputusanBURT yang membagikan mesin faksimile di akhir tahunsebagai kado. Salah satunyaadalah Effendi Simbolon, anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan. Effendi menyatakanmenolak pemberian mesin faxyang dilakukan oleh SetjenDPR. Effendi menganggap,peralatan di kantornya untuksaat ini masih berfungsi sebagaimana mestinya. Effendimeminta agar BURT melakukan pengawasan dan verifikasiketat terhadap program-program pengadaan yang dilakukan Setjen DPR.Kebijakan yang ditempuhBURT itu juga dikecam kalangan lembaga swadaya masyarakat. “Ada yang ganjil dengan Setjen DPR’, ujar Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia, Ray Rangkuti. Sedangan Fahmi Badoh dari Indonesia Corruption Watchmeminta agar Setjen DPR lebih jeli dalam mengeluarkananggaran.Sebagai catatan akhir tahun,yang masuk ke dalam daftarbuku hitam, wakil rakyat telahmenciptakan proyek akal-akalan dengan memiliki alasanuntuk menunjang kinerja mereka. Jika seluruh anggotaDewan mendapat maka danayang dikeluarkan untuk pembelian mesin faks tersebutsekitar Rp 660 juta. Selainwakil rakyat yang mendapatkado, Sekretariat DPR jugatidak luput dari kado tersebut.Pemborosan uang rakyattekait dengan pembagian mesin faksimile itu makin terkuakkebenarannya. Alvin Lie dariFraksi Partai Amanat Nasional(PAN) malah menyebutkanmesin faks itu sebagai “baranganeh”. Sebab dia tidak tahudari mana asalnya.Proyek akal-akalan lainnyaadalah renovasi gedung DPRyang memakan dana Rp 40miliar. Bahkan, grand designproyek itu sudah disepakati didalam rapat di Wisma DPRKopo, Bogor, Jawa Barat.Begitu juga semua fraksi diBURT sudah menemukan katasepakat dengan grand designitu.Begitu juga dengan rencanapengadaan laptop yang hargasatuannya Rp 21 juta untukseluruh anggota dewan yangberjumlah 550 orang, senilaiRp 11,5 miliar. Namun proyekini gagal diwujudkan karenabanyak mendapat kecaman.Yang paling akhir adalahrencana renovasi rumah dinasanggota dewan di Kalibata,Jakarta Selatan. Sebagian anggota dewan ngotot untuk tetapmenindaklanjuti proyek tersebut. Mereka tetap mendesakdilakukan renovasi rumahdinas itu - yang sebagian diantaranya ditempati oleh anakatau saudaranya.Anggota DPR Ali MochtarNgabalin dari Fraksi BintangPelopor Demokrasi tak sekadar menginginkan rumahdinas itu hanya direnovasitetapi dirombak total. Sebabmenurutnya, biaya pemeliharaan rumah dinas sudah mencapai ratusan juta rupiah setiap unitnya. “Perlu dibangunkembali karena kalau hujan 15menit saja, sudah rusak tuhrumah,” celotehnya.Ngabalin menambahkan,nilai kompensasi kontrak rumah senilai Rp 13 juta perbulan juga dinilai wajar, mengingat beban kerja yang beratdari anggota Dewan saat ini.Tidak kurang dari 495 rumahdinas anggota DPR akan direnovasi dengan biaya Rp 200juta tiap rumahnya. SantunanRp 13 juta per bulan juga akandiberikan kepada anggota DPRuntuk mengontrak rumah selama proses renovasi. Biayarenovasi total mencapai Rp 154miliar dan biaya kompensasikontrak rumah sekitar Rp 100miliar. Total biaya untuk proyek ini adalah sebesar Rp 263miliar.Menteri Sekretaris NegaraHatta Radjasa menyatakankewenangan merenovasi rumah dinas anggota DPR bukandi pemerintah. Menurut Hatta,rumah dinas anggota Dewan diKalibata, Jakarta Selatan sesungguhnya milik negara. Namun, sepuluh tahun silam Sekretariat Negara telah menyerahkan pengelolaannya kepada Sekretariat JenderalDPR.Ternyata masih ada jugaanggota dewan yang prorakyat, yang tidak menghendakidilakukannya renovasi rumahdinas tersebut. Alvin Lie, anggota Fraksi Partai AmanatNasional, menganggap bila halitu dilakukan justru memperburuk citra legislatif. “Adakesan kejar setoran saja menjelang pensiun,” ujarnya.Proyek yang bernilai miliarrupiah ini tidak terlepas dariBadan Urusan Rumah Tangga(BURT) DPR sebagai pemeranutama dan pihak yang bertanggung jawab penuh ataspengelolaan anggaran DPR.Berbagai proyek yang ditelorkan BURT terkesan mengabaikan kondisi masyarakatyang dihimpit kesulitan ekonomi. Seperti membangunpagar megah setinggi empatmeter yang sengaja didesainuntuk mencegah para demonstran memasuki gedung DPR.Pembangunan pagar di bagiandepan gedung menelan biayaRp 2,1 miliar, sedangkan pagarbelakang mencapai Rp 3,6miliar. „ RON, SPAilustrasi: dendy