Page 19 - Majalah Berita Indonesia Edisi 54

BBERITA ERITAIINDONESIA NDONESIA, , 31 Januari 2008 31 Januari 2008 1919BERITA UTAMAG PEMIMPINSI wan tak begitu mengenal ketokohannya sehingga tidakditanya-tanya. Mungkin jugakarena mereka tak sempatatau tak ingin bersinggungandengan pers.Banyak dari tokoh itu menunjukkan standar ganda.Misalnya, dengan menyatakanberdoa untuk kesembuhan PakHarto. Sedang di sisi lain jugaberharap Pak Harto bisa secepatnya dihukum berat melaluiproses hukum yang sedangdituduhkan kepadanya.Kedatangan seorang pejabattertinggi bidang penegakanhukum di republik ini bisadijadikan contoh. Jumat malam (11/1), Pak Harto baru sajamelewati kondisi yang sangatkritis, termasuk di antaranyasempat berhenti bernafas sehingga harus dibantu denganperlakuan resusitasi. Sabtupagi harinya, datanglah sangpejabat yang mewakili atasannya untuk menemui keluargaPak Harto di lantai 5 RSPPJakarta. Dia membawa penawaran perdamaian soal perkara perdata.Tema penawaran perdamaian adalah win-win solutiondimana keluarga Pak Hartodiharuskan mengembalikanuang ke kas negara sebesar Rp4 triliun. Tawaran dari sangpejabat tertinggi bidang hukum, yang diyakini mendapatperintah dari atasan tertingginya, ternyata ditolak dengantangis air mata kesedihan olehkeluarga Cendana. Alasan mereka sederhana saja, karenatuntutan jaksa menyangkutyayasan yang didirikan PakHarto, maka mereka sebagaianaknya tidak berhak membuat keputusan tentang hal itu,sedangkan Pak Harto yangsedang kritis tidak bisa diajakkomunikasi.Kisah tawaran sang pejabatitu berkembang luas tetapidibantah oleh pemerintahmaupun oleh OC Kaligis, penasihat hukum keluarga Cendana. Sang atasan tertinggipun dalam konferensi persmemberi keterangan, “Tidakbijak dan kurang tepat kalau(masalah hukum) diangkatsekarang ini.”Proses Hukum dan PolitikPersoalan hukum dan dosadosa politik Orde Baru adalahisu yang selalu dialamatkan kepribadi Pak Harto. Pak Hartosangat mengerti tuduhan itusehingga manakala isunyaterangkat ke permukaan, iasering merasa sedih sendiri,melamun dan merenung tentang kondisi rakyat dan bangsanya yang tidak kunjung bisakeluar dari kesulitan sejak1998. Kesedihan itu, menurutProbosutedjo, adiknya, berbuntut pada kondisi kesehatannya yang semakin merosot.Beberapa pihak banyak selalu bicara kesalahan Pak Hartoselama berkuasa 32 tahun.Seolah-olah ia tak pernah melakukan hal yang baik. Seolaholah Pak Harto tak pernahberjasa membangun dan memimpin negara ini.Padahal, semua langkahkepemimpinan Pak Harto selalu dipertanggungjawabkandi hadapan Sidang UmumMPR setiap lima tahun sekali.Dan MPR tak pernah sekalipun menolak pertanggungjawaban Pak Harto. Tapi olehlawan politiknya, disebutkan,itu terjadi karena Pak Hartobertindak sebagai diktator,sehingga rakyat dan para pemimpin lainnya takut.Pada zaman modern dewasaini, sejak Indonesia merdeka,di mana logika politik pernyataan ini? Pada suasana moderndan merdeka, bagaimana seorang diktator bisa bertahan32 tahun? Hal itu hanya bisaterjadi manakala semua orangyang mengaku tokoh, politisidan cendekiawan atau pemimpin tidak ada seorang pun yangpunya nyali jadi pahlawan.Jika tokoh tidak punya nyalijadi pahlawan, bukankah diapantasnya disebut: pengecut!(Maaf).Para tokoh, cendekiawandan politisi negeri ini sepatutnya merasa bersalah, dankurang bijak bila melimpahkan semua kesalahan ke pundak Pak Harto, sebab membiarkan institusi permusyawaratan tertinggi bernama MPRbersidang tanpa sekalipunmenegur Pak Harto.Jika ditayangkan ulang,siapa-siapa tokoh yang berebut mencium tangan PakHarto setiap kali bertemu,mungkin banyak yang kinimenyebut diri tokoh reformasitersipu malu.Memang kurang bijak manakala menilai kondisi masalalu dari takaran masa kini,atau menilai kondisi masa kinidari takaran masa lalu. Lebihbijak adalah menilainya secarakontekstual.Soal kebebasan berdemokrasi misalnya, yang disebutsebut dikekang didasarkanatas asas trilogi pembangunan(stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan ekonomi). Padahal itupada eranya, memang diperlukan, atau setidaknya disepakati sebagai suatu strategi yangbaik dan pas. Penyederhanaanpartai politik menjadi tigapartai selama Orde Baru jugadituding sebagai pengebiriandemokrasi. Bukankah itu se-