Page 51 - Majalah Berita Indonesia Edisi 61

BERITAINDONESIA, November 2008 51Meningkatkan Prasarana dan PelayananBERITA EKONOMITiga soko guru perkeretaapian: sarana, prasarana danoperasional dikembangkan secara bersamaan. Era barukebangkitan kereta api tinggal menunggu waktu.omitmen pemerintah meningkatkan peran Perkeretaapian Indonesia sebagai angkutan massaldan siap bersaing secara kompetitif makin ditingkatkan. Baik berupakebijakan yang diaplikasikan dalambentuk UU No 23/2007 dan secara aktifmelakukan perbaikan maupun pembangunan prasarana KA.Guna melihat secara langsung kondisiprasarana KA, jajaran teknik prasaranaDirektorat Jenderal Perkeretaapian melakukan peninjauan ke lapangan dimulaidari daerah operasi I (Daop Jakarta) sampai Daop 9 Jember Jawa Timur selama 5hari akhir Oktober lalu dengan KA khususWijaya Kusuma.Menurut Hermanto Dwiatmoko, Direktur Teknik Prasarana Direktorat JenderalPerkeretaapian Departemen Perhubungan, inspeksi dilaksanakan untuk mengetahui kondisi prasarana KA yang memerlukan pembenahan, baik rehabilitasimaupun peningkatan kemampuan dankualitas. Seperti peningkatan jalan rel dilintas Bandung-Banjarnegara-Kroyamaupun Semarang-Bojonegoro-Surabayadan Probolinggo-Jember. “Secara umumpelaksanaan proyek tahun 2008 berjalanbaik, meski kendala berupa keterlambatan bantalan beton dan angkutan balasserta pelaksanaan pemecokan denganMTT,” kata Hermanto. Masalah lain,ungkapnya, angkutan balas terlambatakibat kondisi lokomotif dan gerbongsudah tua dan terbatas jumlahnya. Sementara MTT yang ada sangat terbatasdan sering rusak. Di samping itu Daoptidak mempunyai kewenangan untukmengatur MTT.Jalur GandaMeski perbaikan prasarana, tutur Hermanto, seperti penggantian bantalan kayu/besi ke bantalan beton dan rel (R)33 atauR42 menjadi R54 dilakukan, namun pembangunan jalur ganda tetap menjadi perhatian. Seperti program pembuatan jalanganda kereta api lintas Tegal-Pekalongan sepanjang62 km dan 7 km diantaranya sudah selesai. Kondisi saatini (2008)pembangunanberkembang kearah PemalangLarangan sepanjang22,5 km.Sementara, sambil menunggu R54, bantalan dan balas terpasang di lintas Pantura.Pengembangan ke arah double track dilintas Pantura ini menjadi salah satubagian dari jaringan kereta api yangdinilai sangat strategis dan merupakanbagian dari jaringan kereta api Pulau Jawa. Lintas ini merupakan lintas ekonomisdan salah-satu lintas yang potensial untuk angkutan penumpang maupun barangyang menghubungkan Jakarta- Surabaya.Sementara itu, kata Harmanto, pada tahun 2008/2009 dengan anggaran multiyears senilai Rp 250 M dilakukan pembangunan jalur ganda Purwokerto-Karanggandul–Karangsari-Legok-Patuguran 4petak jalan sepanjang 25 km. Pada Desember 2008, pembangunan diharapkansudah masuk tahap pemasangan rel danbantalan. Pada Agustus 2009 masuktahap pengoperasian.Sementara itu untuk double track yang sudah beroperasi: Jogyakarta-Kutoarjo, sepanjang 61 Km, Tanah Abang-Serpong (23 km).Sementara itu kegiatan dalam tahap pengerjaan, Cirebon-Kroya, sepanjang 156 Km,pemindahan jalur KA akibat lumpur Lapindosepanjang 21 Km, Maos-Cilacap sejauh 20km, dan double-double track ManggaraiBekasi-Cikarang sepanjang 35 km.Menghidupkan KembaliLintas kereta api yang mati akan dihidupkan kembali, ungkap Hermanto,seperti lintas Bogor-Sukabumi sepanjang 57 km sudah dua tahun lebihtidak beroperasi dan saat ini sedangmendekati penyelesaian perbaikan sehingga secara teknis layak untuk dioperasikan. Akan tetapi masalah nonteknis perlu mendapat perhatian. Diharapkan akhir tahun ini (2008) siapdiresmikan penggunaannya.Dari sisi teknik, jelas Hermanto, dipulau Jawa terdapat rel sepanjang 4500Km. Dari jumlah itu, sekitar 85 persensudah dalam perbaikan dan sisa sekitar15 persen, itu di luar lintas mati. „ RIKTransparansi dalam Kacamata AuditorSelama ini Badan Pengawas KeuanganPemerintah (BPKP) dikenal sebagai pengawalakuntabilitas keuangan negara sesuai denganUU No. 17/2003 dimana presiden sebagaipemegang keuangan negara, dan BPKP sebagaisalah satu aparat presiden yang mengawal itu.Secara teknis, akuntabilitas keuangan negaraini dilakukan oleh lembaga kompeten yangbekerja sama dengan kementerian BUMN.Caranya dengan melakukan penilaian yangbersifat obyektif sesuai parameternya. Penilaianini juga harus berdasarkan pada peraturan danperundang-undangan yang berlaku. Barukemudian, dilanjutkan dengan sejauh manaimplementasi dari korporasi yang bersangkutan.Menurut Ardan Adiperdana, Deputi BidangAkutansi Negara Badan Pengawas KeuanganPemerintah tugas auditor bukanlah sebagai penentu. “Sudah ada aturan yang lebih tinggi yangmempunyai wewenang untuk menetapkan standar dan tar- get yang hendakdituju,” urai Ardan.Lebih lanjut Ardanjuga menyampaikanmengenai wewenang tugasnyayang lebihmelihat padarealitas dilapangan,setelah itudiinformasikan pada pihakmanajemen bersangkutan, selanjutnya melakukantindakan perbandingan dengan kajian standaryang sudah ada. “Di sini bisa dilihat apakah telahterjadi gap,” paparnya.Sementara, kapabilitas auditor ini bagi Ardanharus bisa mengikuti perkembangan melalui program-program yang selama ini sudah berjalan yangnantinya mampu menganalisa dengan lebih tajam.Auditor, menurut Ardan, juga memiliki spesifikasi,diantaranya soal Pegawai Negeri Sipil (PNS) yangberlatar belakang pendidikan akuntan sebagaiprofesi standar yang memiliki kode etik. Bahkanmenurut Ardan jauh sebelum reformasi bergulirsudah ada standar baku yang menjadi acuanseorang akuntan dalam memeriksa.Selain penugasan tersebut, BPKP sendiri jugaberupaya untuk peningkatan kinerja dan seluruhproses dalam rangka melakukan penilaianmanajemen risiko di BUMN. „ RIHermanto Dwiatmokofoto: dok.Ardan Adiperdana