Page 50 - Majalah Berita Indonesia Edisi 69
P. 50
50 BERITAINDONESIA, Agustus 2009BERITA EKONOMIfoto: dok. berindoTolak yangBikin MangkrakPercepatan pembangunan infrastruktur yangdidengungkan pemerintah saat ini ibarat auman singayang hendak menerkam mangsa. Namun, segerakehabisan tenaga sehingga mangsa pun tidak mudahdikejar. Demikianlah pembangunan infrastruktur di Indonesia yang membutuhkan dana sangat besar. Investor yangdiharapkan bisa membantu, namun ternyata banyak jugayang kekurangan dana. Pemerintah diharapkan menolakinvestor yang disinyalir hanya sebagai broker.erkait keterbatasan dana dalamupaya percepatan pembangunaninfrastruktur ini, pemerintah mencari solusi lain dengan mengundang investor. Untuk itu, Indonesia harusbermitra melalui Public Private Partnership (PPP), dan untuk tahun 2009 inimenawarkan proyek pembangunan infrastruktur kepada swasta senilai US$ 82miliar yang dibagi dalam tiga kelompok.Ketiga kelompok itu adalah, pertama:Proyek yang merupakan infrastrukturpaling siap ditenderkan (Ready for Tender Project). Untuk tahun 2009, klasifikasi ini ada sebanyak 1 (satu) unit. Kedua:Proyek infrastruktur prioritas (PrioritasProject), yakni proyek infrastruktur yangsudah memasuki tahap persiapan dokumen untuk dilelang, sebanyak 20 unit.Ketiga: Proyek infrastruktur potensial(Potential project) yakni proyek yang sudah diputuskan Menteri/Kepala Daerahuntuk siap dilakukan kerjasama pembangunan dan pengelolaannya dengan pihakswasta, klasifikasi ini sebanyak 61 unit.Proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang ditawarkan tersebut merupakan usulan departemen dan pemerintahdaerah setelah dievaluasi dan diverifikasioleh Badan Perencanaan PembangunanNasional (Bappenas). Sehubungan denganproyek yang ditawarkan dan diharapkanakan diminati investor, pemerintah telahmenyiapkan tiga insentif berupa jaminanpemerintah atas risiko kebijakan (policyrisk) terutama bidang politik, risiko kinerjaproyek (performance risk) dan risikopermintaan (demand risk).Disampaikan Bappenas, untuk pembangunan proyek-proyek tersebut terlebihdahulu akan dilakukan penjajakan pasarsebelum ditenderkan. Adapun proyekproyek tersebut meliputi pembangunanjalan tol, transportasi, penyediaan saranaair, telekomunikasi, kelistrikan, sertaminyak bumi dan gas. Untuk saranatransportasi, meliputi transportasi darat,laut, udara dan perkeretaapian.Deputi bidang Sarana dan PrasaranaBappenas, Dedy S. Priatna menyebutkan,kebutuhan pendanaan infrastrukturuntuk periode 2010-2014 bersumber dariswasta sebesar Rp978 triliun (69%), sedangkan sisanya Rp451 triliun (31%) berasal dari pemerintah. Namun pemerintahmenggarisbawahi, agar pihak swastajangan lagi main-main dengan tenderyang ditawarkan, mengingat pengalamanmasa lalu banyak pekerjaan yang dilakukan swasta menjadi mangkrak alias tidakdilanjutkan akibat tidak tersedianya dana.Terkait dengan hal ini, tanggal 31 Maret2008 lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta kepada para pelaku usaha agar bersikap fair. Presiden mengatakan, agar pengusaha tidak mainmain, karena pemerintah telah serius menciptakan iklim usaha. “Saya minta sekalilagi, jangan ada dusta di antara kita. Pemerintah kurang bagus, saya akan bikin bagus. All-out, segala tenaga. Harapan saya,teman dunia usaha juga begitu, melakukanlangkah imbangan yang sama,” tegas SBYdalam acara Rapimnas Kadin saat itu.SBY menyampaikan contoh, pengusahayang meminta ijin pembangunan jalan toldengan serius. Keseriusan investor telahmendorong pemerintah memberikan ijin.Namun kenyataannya, pengusaha itutidak melaksanakan sesuai dengan komitmen. Pembangunan jalan tol tersebuttidak dilaksanakan. Padahal Pemerintahdemikian serius menciptakan iklim usahakondusif di bidang perizinan dan pelayanan masyarakat.“Saya tidak akan berhenti mereformasibirokrasi,” ucap SBY saat itu. “Awasi saya,awasi menteri saya, awasi gubernur, awasibupati, walikota, dan jajaran pemerintahan,” tambah Presiden. Para menteri,kata SBY, harus mengembangkan kebijakan yang lebih kondusif bagi duniausaha. Jika kultur yang kondusif sudahterwujud, kalangan swasta harus benarbenar menjalankannya.Permasalahan ketidakseriusan tersebuthingga kini masih terjadi. Sebagai contoh,dalam pembangunan jalan tol. NurdinManurung selaku Kepala Badan PengelolaJalan Tol (BPJT) Departemen PU mengakui, bahwa ada beberapa investor yangmemenangkan tender pembangunanjalan tol tahun 1990-an dinyatakan tidakmemiliki cukup dana. Hal ini tentu sangatmenghambat pembangunan jalan bebashambatan tersebut.Menteri PU Djoko Kirmanto mengatakan pula, bagi investor, pengusahaan jalantol pada dasarnya harus layak secarafinansial dan bankable yaitu: self financing, memberi return yang wajar pada investor, serta risiko terkendali dan memenuhi persyaratan perbankan.Permasalahan dana yang menjadikendala utama bagi pemenang tender,terjadi pada beberapa proyek jalan tol,antara lain proyek jalan tol BekasiCawang-Kampung Melayu (Becakayu).Konstruksi jalan tol Becakayu yang mangkrak sejak 1998 akibat krisis ekonomi itu,pada Januari 2008 telah ditetapkanbahwa investor pemenang tender proyekjalan tol ini adalah PT Kresna KusumaTProyek jalan layang yang terbengkalai di Kali Malang, J
